Dugaan Pelanggaran HAM Oleh Menristekdikti

Oleh : Panca Putra Kurniawan, S.H. M.Si*

Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyebutkan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Sebelumnya, dalam ketentuan pasal 28E ayat (2) ditegaskan : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Dalam konteks jaminan atas hak asasi manusia, setiap orang memiliki seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No. 39/1999 Tentang HAM).

Bahkan, UU No. 39/1999 Tentang HAM pada ketentuan pasal 3 disebutkan :

1.     Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.

2.     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

3.     Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Akhir-akhir ini, marak terjadi tindakan persekusi, pembungkaman terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Pengekangan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, sampai pada dilanggarnya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Meyakini Khilafah ajaran Islam, mengemukakannya diruang publik -apalagi dalam ruang persidangan yang terbuka untuk umum- adalah bagian dari pelaksanaan hak berdasarkan konstitusi dimana setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Memaksakan keyakinan termasuk untuk menuding Khilafah bukan ajaran Islam, adalah tindakan yang melanggar konstitusi dan HAM. Baik pejabat maupun rakyat biasa, semuanya wajib menghormati hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi.

Tindakan Menristekdikti yang secara otoriter memonitor (baca: memata-matai) mahasiswa dengan mewajibkan pendaftaran akun sosmed bagi mahasiswa baru, dugaan melakukan pemecatan pada dosen yang dituding terafiliasi dengan HTI, memberi sanksi pembebasan tugas dan jabatan pada Prof. Suteki melalui Rektorat, mengintimidasi dunia kampus dengan isu radikalisme yang tidak jelas batasannya, upaya-upaya menutup keran intelektual dengan membuat serangkaian kebijakan yang dapat dipahami sebagai larangan terhadap diskursus intelektual akademik tentang pemikiran Islam dan Khilafah, kesemuanya adalah tindakan yang berpotensi melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Diluar itu, tindakan yang tidak patut dan terkesan menyebar teror ditengah publik, dengan membuat satu ultimatum berdasarkan tudingan tanpa proses peradilan yang fair, meminta Prof. Suteki untuk memilih NKRI atau lepas jabatan, adalah tindakan pejabat yang tidak layak, tidak etis, tidak patut dan merupakan penghinaan atas kedaulatan hukum dan konstitusi.

Setiap orang secara hukum terbebas dari segala tuduhan, terkecuali atas kekuatan putusan yang dikeluarkan suatu lembaga peradilan. Tudingan yang dialamatkan kepada Prof. Suteki, adalah tudingan yang tidak layak jika itu dilakukan oleh pejabat sekelas menteri.

Karenanya, secara hukum Komnas HAM wajib segera melakukan tindakan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran HAM oleh Menristekdikti. Secara politik, menteri adalah jabatan politik. Ketidaklayakan dan ketidakpatutan etis, termasuk tindakan dan kebijakan sewenang-wenang, mengharuskan Presiden untuk mempertimbangkan pencopotan M. Nasir dari jabatannya sebagai Menristekdikti.

Meskipun demikian, ada cara yang lebih etis dan penuh keadaban dimana Menristekdikti tidak perlu menunggu pencopotan jabatannya. M. Nasir dapat mengajukan pengunduran diri kepada Presiden, sebagai bentuk pertanggungjawaban etis atas tindakannya yang keliru.

Namun, jika kultur mengundurkan diri ini belum dimiliki oleh pejabat di negeri ini, alangkah elok jika otoritas diatas menteri segera mencopotnya agar menjadi pelajaran dan perhatian bagi pejabat publik. Publik juga menjadi lega, karena setiap kesalahan telah diberi pertanggungjawaban secara fair. Tindakan ini, juga akan menghilangkan praduga publik atas adanya kesimpulan kekuasaan yang sedang dijalankan memberi perlindungan pada kesewenang-wenangan.

*LBH Pelita Umat Korwil DKI Jakarta