Headline

Menristekdikti Wajib Menghentikan Kebijakannya Yang ‘Represif’


Oleh : Damai Hari Lubis, S.H. M.H.*
Melalui mandat Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), KH. Slamet Ma’arif, S.Ag, M.M., divisi hukum PA 212 segera bergerak membentuk sinergi dengan berbagai pegiat hukum untuk membentuk Aliansi Tim Bantuan Hukum PA 212. Tim dibentuk, secara khusus untuk mengadvokasi maraknya tindakan persekusi yang dialami sivitas akademika akibat kebijakan dari Kemenristekdikti yang diturunkan ke pihak Rektorat.
Bersama berbagai aktivis hukum dan lembaga bantuan hukum seperti LBH PELITA UMAT, KSHUMI dan Koalisi 1000 Advokat Bela Islam, Aliansi Tim Bantuan Hukum segera mengambil serangkaian tindakan dan langkah kongkrit untuk memberikan pembelaan hukum pada sivitas akademika, baik dosen atau mahasiwa.
Pada tahap awal, Tim Aliansi Bantuan Hukum PA 212 telah membuat pernyataan bersama yang menghasilkan 5 (lima) poin utama pernyataan dan rekomendasi.
Pertama, menolak segala bentuk intervensi kekuasaan diruang kampus yang berpotensi memberangus nalar kritis, naluri pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan, yang dapat merusak tatanan keilmuan dan jiwa kemanusiaan sivitas akademika.
Kedua, mengecam segala bentuk tindakan Persekusi, intimidasi, kriminalisasi, teror dan ancaman terhadap tokoh dan aktivis pergerakan sivitas akademika, dan meminta kepada penguasa untuk segera menghentikannya.
Ketiga, menghimbau dan mengajak kepada segenap elemen anak bangsa, para tokoh pemuda dan mahasiswa, habaib dan ulama, politisi dan pimpinan partai, praktisi dan akademisi hukum, untuk serius dan sungguh-sungguh turut serta dalam memberikan dukungan dan pembelaan terhadap sivitas akademika, baik tehadap dosen dan/atau mahasiswa, untuk tetap teguh dan Istiqomah berpegang teguh pada nurani, logika keilmuan dan semangat pembelaan terhadap nilai kebenaran dan keadilan.
Keempat, menuntut pembebasan Imam Besar Al Habib Riziq Sihab dari status tersangka dan seluruh tuduhan, membebaskan Prof Dr Suteki, SH, MHum, Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M.RINA, dan seluruh Sivitas akademika lainnya dari segala bentuk kriminalisasi, tuduhan dan sanksi baik berupa peringatan, pencopotan tugas dan pembebasan jabatan dari pihak Rektorat atau otoritas lainnya dan mengembalikannya seperti sediakala.
Kelima, menghimbau dan mengajak segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk membangun sinergi bersama, berfikir serius menghadirkan kekuasaan yang adil, yang melayani, yang berpihak pada kebenaran dan keadilan, yang mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan bersama-sama terlibat aktif dalam kerja-kerja kolektif yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk tirani dan keangkuhan. Kami Aliansi Tim Bantuan Hukum PA 212 akan memberikan pembelaan hukum kepada para tokoh intelektual, ulama dan aktivis yang dikriminalisasi oleh Rezim Zalim.
Selanjutnya, Aliansi Tim Bantuan Hukum mengirimkan Surat kepada Rektor dan pimpinan pendidikan tinggi terkait masalah dimaksud. Dalam surat yang dikirim, tim Aliansi memberikan pandangan hukum terhadap realita yang ada.
Surat Pernyataan dan Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi yang dikirim Tanggal 12 Juni 2018, dilayangkan sebagai bentuk kepedulian kami sebagai elemen Bangsa dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa terlebih lagi permasalahaan adanya dugaan persekusi terhadap Dosen dan Mahasiswa atas tuduhan radikalisme dan anti Pancasila.
Surat dikirim juga dalam rangka memberi atensi terhadap Pimpinan Perguruan Tinggi, agar tidak keliru mengambil langkah-langkah dalam mengelola pendidikan, terbebas dari segala bentuk tekanan.
Hanya saja jika penggunaan kekuasaan struktural dilakukan untuk mengatasi Dosen dan Mahasiswa yang memberikan dukungan kepada organisasi dakwah, dan dituding sebagai radikal serta anti Pancasila, kami berkomitmen untuk memberikan pembelaan dan mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk tetapi tidak terbatas pada : Melapor kepada Komnas HAM RI, Ombudsman RI, DPR RI dan DPRD setempat atas adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin peraturan perundang-undangan.
Pada tahap awal, saat ini Tim Aliansi Bantuan Hukum PA 212 melalui divisi pemuda dan mahasiswa PA 212 telah membuat pengaduan ke Komnas HAM RI terhadap Menristekdikti dan diterima oleh saudara Topan Riyanto, Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM RI dan diberi Tanda Terima Pengaduan dengan No. Agenda 122421. Perwakilan Komnas HAM RI menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan dan melimpahkan ke bagian Penyelidikan.
Tim Bantuan Hukum juga akan mempertimbangkan mengambil upaya hukum Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara dan menindaklanjuti potensi pelanggaran pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum pada kasus-kasus yang terjadi sepanjang dan yang berkaitan dengan pelanggaran atas pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin konstitusi.
Karenanya, menurut hemat kami Menristekdikti wajib untuk segera mengevaluasi kebijakannya yang keliru, sebelum persoalan ini meluas pada tuntutan publik atas pengunduran diri atau pencopotan Menristekdikti dari jabatannya.
*Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212