Menyoal Intervensi Kemenristekdikti

Oleh: Supriyanto, S.H*

Kami sangat prihatin dan menyayangkan atas apa yang dialami oleh Prof. Suteki, S.H. M.Hum, yang mendapat sanksi atas kehadiran beliau memberikan keterangan sebagai ahli, baik pada forum pengadilan di Mahkamah Konstitusi sehubungan adanya Juducial Review terhadap Perppu Ormas, atau dalam forum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas adanya sengketa gugatan TUN antara HTI vs Kemenkumham.

Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, sebab keterangan yang beliau berikan berdasarkan kapasitas ilmu dan daya intelektual sebagai seorang Guru Besar Hukum. Keterangan juga disampaikan pada sebuah forum pengadilan yang fair, terbuka untuk umum, para pihak baik penggugat maupun tergugat memiki hak yang sama untuk bertanya dan mengklarifikasi pendapat yang beliau disampaikan.

Pendapat beliau juga bukan pendapat yang mengikat secara hukum. Keterangan ahli hanya berfungsi untuk membuat terang satu pendapat hukum tertentu tentang adanya perselisihan pendapat mengenai tafsir atau doktrin hukum tertentu. Majelis hakim dapat mempertimbangkan atau mengabaikannya.

Pada faktanya, putusan PTUN Jakarta yang amarnya menolak gugatan HTI (yang saat ini tengah mengambil upaya hukum banding), tidak mempertimbangkan pendapat Prof. Suteki terkait keabsahan alat bukti. Majelis hakim lebih condong pada ahli yang dihadirkan Pemerintah Prof. Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Dukcapil Kemendagri) yang menjadikan argumen pelanggaran norma yang berkelanjutan untuk memberikan dasar keabsahan bukti yang sudah daluarsa.

Anehnya, atas keterangan Prof Suteki ini, justru beliau mendapat sanksi dari Rektorat yang sebelumnya memang diperintahkan Kemenristekdikti. Tindakan Kemenristekdikti melalui Rektor ini, menjadikan insan sivitas akademika merasa terancam kebebasannya dalam mengungkap dan menyatakan pendapat. Jika sekelas Profesor, Guru Besar Hukum saja tidak luput dari persekusi, apalagi dosen dan mahasiswa biasa ?

Karenanya LBH PELITA UMAT di Jakarta, segera membangun sinergi dengan tim hukum PA 212 untuk memberikan advokasi hukum terhadap hal ini. Kami, LBH PELITA UMAT Korwil Jateng yang berkedudukan di Semarang, juga melakukan hal yang sama.

ARTIKEL LAINNYA

Upaya Kemenristekdikti yang offside memasuki ruang steril kampus, menginjeksi pengaruh kekuasaan, dan memaksakan tafsir akademik versi penguasa kepada insan sivitas akademika, tidak boleh dibiarkan. Segenap praktisi dan akademisi hukum wajib bertindak, memberikan dukungan dan pembelaan.

Negara ini telah didesain dengan komitmen negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara, tidak boleh dikelola dengan logika sekehendak hati, tanpa mengindahkan asas dan prosedur hukum yang Sahih.

Pembiaran terhadap aktivitas persekusi dan penyebaran teror di lingkungan kampus, dikhawatirkan akan menjadi lonceng kematian bagi ilmu pengetahuan dan intelektualitas kampus.

Penegakan Hukum yang tumpul, sudah tidak bisa diharapkan, jangan ditambah dengan membasmi kebebasan berfikir dan logika ilmu kaum cendekia. Segenap elemen anak bangsa, wajib menyingsingkan lengan baju, turut bergerak memberikan pembelaan.

Jika kita -pada generasi yang hidup hari ini- tidak berbuat sesuatu untuk mencegah dan menghilangkan gejala kediktatoran kampus, lantas apa yang musti kita sampaikan pada generasi anak cucu setelahnya? Jika kita tidak bergegas bertindak, lantas apa argumen kita di yaumul hisab kelak atas maraknya kezaliman yang terjadi ?

Persoalan ini tidak sebatas dalam konteks duniawi, kezaliman kampus yang dibiarkan memiliki implikasi ukhrowi. Kita, ingin kelak dihisab bersama barisan penentang kezaliman. Kita ingin dihisab, dalam barisan kaum pejuang. Kita, tidak ingin dihisab sementara kita berada diantara kaum yang khianat, dusta dan zalim.

*LBH Pelita Umat Korwil Jateng