Headline

Setelah Menristekdikti Membuat Gaduh, Kini DPR Ikut Latah Menabuh Genderang ‘Radikalisme’


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H*
Belum hilang dari ingatan publik, bagaimana Menristekdikti M. Nasir membuat gaduh dengan wacana mengontrol aktivitas mahasiwa baru terkait ancaman ‘Radikalisme’. Kini gilira DPR ikut membuat gaduh melalui pernyataan Bambang Soesatyo (Bamsoet), ketua DPR RI yang meminta intel masuk kampus. Keduanya tidak paham, potensi psikologi publik yang terbelah dengan pernyataan serampangan ini.
Isu ‘radikalisme’ itu sendiri sampai saat ini tidak jelas apa motif dan tujuannya. Isu ini cenderung digunakan sebagai sarana untuk memata-matai gerakan dakwah Islam, sekaligus mengalihkan perhatian publik pada kegagalan tata kelola pemerintahan yang dijalankan para pemangku kebijakan.
Alih-alih memberi ketentraman dan kenyamanan, pernyataan Bamsoet ini justru memantik kontroversi dilingkungan sivitas akademika. Ruang akademis, yang telah terjaga kultur intelektual yang harmonis akan dipenuhi saling curiga dan syak wasangka. Setiap pandangan mata dilingkungan kampus, tidak lagi mengujarkan keramahan dan saling percaya, tetapi akan penuh dengan pandangan menyelidik dan saling curiga.
Apalagi jika usulan Bamsoet ini ditujukan untuk mengkonfirmasi kebenaran data intelijen yang menuding beberapa kampus terpapar radikalisme. Istilah ‘terpapar’ ini sendiri juga tidak memiliki basis hukum, tetapi lebih pada hiperbola politik untuk membuat suasana semakin mencekam.
Kesalahan pernyataan Bamsoet ini bisa ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya :
Pertama, jika pengawasan terhadap kampus dilakukan atas adanya bahaya ‘paparan radikalisme’ seharusnya kerja-kerja intelijen ini dilakukan secara tertutup, operasi senyap, pengumpulan bukti, sampai pada tercukupinya bukti permulaan yang cukup, kemudian jika melanggar secara hukum dapat untuk segera diajukan ke persidangan.
Tindakan ini lebih bijak dan menggambarkan kinerja intelejen yang profesional, fokus pada masalah, tidak merusak harmoni publik apalagi menimbulkan dampak kegaduhan, ketimbang mengumbar aksara intelejen masuk kampus. Sivitas akademika yang jujur, normal dan steril dari paparan radikalisme juga tidak merasa menjadi pihak tertuduh, ikut khawatir bahkan sebagian diantarnya boleh jadi ikut dipenuhi ketakutan dengan pengumuman intel masuk kampus ini.
Kedua, adanya persoalan terkait radikalisme tidak bisa digeneralisasi dengan mengaitkan kampus sebagai lahan tempat bersemainya pemikiran radikal. Tindakan ini, selain tidak berpijak pada akar masalah, juga berpotensi menyebarkan tuduhan, fitnah dan ketidaknyamanan.
Analoginya seperti pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), banyak kasus korupsi dilakukan oknum anggota DPR melalui modus penyalahgunaan wewenang Dewan berupa kewenangan anggaran dan kontrol terhadap eksekutif (hak budgeting dan controling). Kasus korupsi E-KTP misalnya, menggambarkan bagaimana mega korupsi ini didesain sejak pembahasan anggaran di DPR RI.
Jika soalnya demikian, tentu tidak pada tempatnya jika kemudian KPK mewacanakan intelejen penegak hukum untuk disisipkan pada rapat-rapat anggaran di DPR RI karena khawatir paparan korupsi akan menular dan didesain sejak proses penyusunaan anggaran di lembaga legislatif.
Demikian pula pada isu radikalisme kampus, tidak boleh membuat satu hipotesa yang menyimpulkan kampus sebagai tempat bersemainya benih radikalisme sehingga perlu didorong BIN menyusup ke ruang-ruang kampus yang seyogyanya tempat menimba ilmu dan harus steril dari pengaruh alat-alat kekuasaan.
Apalagi isu radikalisme ini lebih bernuansa politik ketimbang isu penegakan hukum. Berbeda dengan kasus korupsi anggota DPR yang telah banyak perkaranya divonis pengadilan, isu radikalisme hingga saat ini belum ada satupun kasus yang perkaranya diputus oleh pengadilan.
Ketiga, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, tugas DPR seharusnya mewakili rakyat untuk mengawasi kinerja eksekutif melalui wewenang anggaran dan hak kontroling dewan. Bukan sebaliknya, justru menjadi kepanjangan tangan eksekutif untuk memata-matai rakyatnya sendiri yang memilihnya.
Jika pola simbiosis ini terus berlanjut, penulis khawatir kepercayaan publik semakin tipis terhadap kinerja dewan. Setelah banyaknya kasus OTT KPK yang memangsa anggota DPR, tindakan DPR yang melukai rakyat dengan ikut merekomendasikan intel masuk ruang kampus akan menjadikan citra DPR semakin terpuruk.
Terlebih lagi, amanat reformasi menghasilkan amandemen konstitusi yang memperkuat posisi DPR semata-mata untuk dipergunakan memperjuangkan nasib rakyat. Intervensi kekuasaan pada ruang akademik pada zaman Orba, menjadi pemicu gerakan rakyat menuntut perubahan. Meminta BIN mengawasi kampus, bukankah ini akan mengembalikan kehidupan sivitas akademika mundur kebelakang seperti pada era Orba ?
Seharusnya semua pihak saat ini saling menahan diri, menghormati asas praduga tidak bersalah, mengedepankan aspek hukum dan dasar konstitusi dalam bertindak. Setiap kekuasaan, tidak boleh digunakan untuk membredel kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Insan kampus adalah insan berfikir, nalar ilmiah akan membimbing setiap sivitas akademika untuk melabuhkan pilihan keyakinan pada pemikiran yang Sahih. Tidak mudah, bagi insan kampus untuk diiming-imingi pemikiran hiperbola tanpa ferifikasi ilmiah. Pada titik ini, sebenarnya dunia kampus nyaman dan aman-aman saja.
Keadaannya menjadi berubah, ketika fiksi radikalisme ini diinjeksi keruang kampus, dimonsterisasi, dibuat menjadi persoalan pokok yang menjadi kebijakan prioritas. Padahal, masalah negeri ini begitu jelas : kemiskinan dan ketidakadilan.
Janganlah kegagalan pemerintah mensejahterakan dan menghadirkan keadilan bagi rakyat, ditutupi dengan isu radikalisme. lantas, bangsa ini diajak pada diskursus yang berulang dan menjemukan tentang radikalisme. Padahal, banyak persoalan yang kongkrit justru diabaikan.
*Ketua LBH PELITA UMAT dan Aliansi Tim Bantuan Hukum PA 212