Headline

WEWENANG DPR PASCA PUTUSAN MK [Catatan Hukum Atas Pengujian UU MD3]


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT


Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) pada Kamis, 28 Juni 2018, telah memutus perkara dengan No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam Press Releas yang dikeluarkan Law Firm Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates selaku kuasa pemohon, menyebutkan poin pokok-pokok putusan sebagai berikut :
Pertama, Mahkamah memutus tidak ada lagi kewenangan DPR untuk memanggil paksa dan sandera kepada warga masyarakat, berdasarkan kekuatan pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Kedua, Mahkamah memutus tidak ada lagi kewenangan Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD-DPR) untuk mempidanakan atau menggugat atau langkah lainnya terhadap warga masyarakat/badan hukum berdasarkan kekuatan pasal Pasal 122 huruf l UU MD3.
Ketiga, Terhadap persoalan imunitas dewan (Pasal 245 ayat (1) UU MD3), Mahkamah berpendapat anggota DPR dapat dipanggil dan dimintai keterangan dengan persetujuan tertulis Presiden apabila diduga melakukan tindak pidana tanpa perlu pertimbangan MKD. Artinya, ada penyesuaian dan pembatasan tafsir yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Konsekuensi Hukum
Atas dikabulkannya permohonan pemohon, praktis DPR tidak lagi memiliki wewenang eksklusif berdasarkan kekuatan keberlakuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Kewenangan DPR untuk memanggil paksa warga masyarakat, berdasarkan kekuatan pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU MD3, telah dilucuti oleh MK. MK menilai, pemberian atribut kewenangan ini, bertentangan dengan konstitusi.
DPR juga Tidak lagi memiliki kewenangan menggunakan organ Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD-DPR) untuk mempidanakan atau menggugat atau langkah lainnya terhadap warga masyarakat.
Hanya saja, hak imunitas dewan secara terbatas masih dipertahankan MK. Dewan, jika tersangkut kasus hukum -meskipun tidak terkait langsung dengan atau dalam rangka menjalankan tugas kedewanan- harus mendapat ijin dari presiden untuk memprosesnya.
Bedanya, kumulatif izin selain kepada Presiden dan juga permintaan pertimbangan kepada MKD telah dibatalkan MK. Proses pidana terhadap anggota dewan tidak lagi membutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD-DPR).
Putusan MK ini tidak sepenuhnya membuat publik lega. Putusan ini mirip putusan kompromi (jalan tengah). Kepentingan publik, diluluskan MK dengan dipangkasnya wewenang paksa dan mempersoalkan secara hukum baik perdata maupun pidana oleh dewan terhadap rakyat yang notabene rakyat yang diwakilinya.
Sementara MK masih mempertahankan hak imunitas dewan -meskipun secara terbatas- untuk tidak bisa ditarik ke proses hukum sebelum mendapat izin Presiden.
Proses pidana terhadap dewan yang wajib meminta izin presiden -padahal kasus yang terjadi tidak terkait tugas kedewanan- membuat dewan memiliki kasta tersendiri ditengah rakyat. Ada semacam tudingan publik bahwa hukum tidak lagi dijalankan berdasarkan asas “equality before the Law”.
Memang benar, ada pembenaran bahwa hukum tetap dijalankan berdasarkan asas persamaan dimuka hukum. Sebab, izin kepada Presiden tidak menghilangkan hak dan wewenang penegak hukum untuk memproses pidana anggota dewan.
Hanya saja hukum sangat erat dengan irisan politik. Jika pucuk pimpinan kekuasaan politik satu partai dengan anggota dewan yang tersangkut kasus hukum, atau Presiden memiliki kesamaan kepentingan dengan yang tersangkut hukum, atau Presiden tersandera kepentingannya dengan anggota dewan yang tersangkut hukum, penulis pesimis penegakan hukum akan benar-benar dijalankan dan berdiri tegak diatas asas “equality before the law”.
Proses penegakan hukum akan sangat tergantung pada subjektifitas Presiden. Pada kasus yang menimpa Herman Hery misalnya, anggota DPR dari PDIP yang dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penganiayaan, prosesnya akan sangat tergantung pada Presiden.
Jika Presiden keluarkan izin kasus dapat ditindaklanjuti. Jika tidak, kasus bisa tidak jelas juntrungannya. Karena tekanan atau dorongan kompromi, karena digantungnya proses sebab Presiden tidak kunjung memberikan izin atau sebab yang lain, maka kasus ini akan hilang ditelan bumi.
Pelapor terpaksa berkompromi dan mengambil opsi damai, karena ketidakberdayaan untuk memaksa izin Presiden turun. Proses hukum akhirnya akan tunduk dibawah kendali kepentingan politik.
Penutup
Proses uji materi ke MK betapapun tidak memuaskan secara keseluruhannya, tetapi tetap patut dan harus diapresiasi. Setidaknya, upaya ini dapat membatasi dewan agar tidak bermetamorfosis menjadi diktator sejati.
Putusan MK meskipun memiliki kekuatan mengikat secara tetap dan final, namun publik juga tetap harus mengawasi proses political review oleh DPR. Karena, pada kesempatan yang lain dewan bisa saja memasukan pasal berbeda dengan substansi yang sama, pada prolegnas untuk dibahas menjadi UU.
Dewan yang merasa dilucuti “pakaian kekuasaanya” oleh MK, bisa saja dengan kewenangan legislatifnya dewan dapat secara sepihak dan setiap saat menjahit ulang pakaian kekuasaan dewan, melalui proses pembentukan UU yang baru.
Disinilah, pentingnya publik mengawasi kinerja dewan. Publik harus benar-benar mendekatkan mata dan telinga, disetiap sudut dan dinding rumah rakyat di Senayan.