KEMENRISTEKDIKTI DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG/JABATAN (ABUSE OF POWER)

Oleh : Akmal Kamil Nasution, S.H (LBH Pelita Umat Korwil Kepri)

Muhammad Nasir (KEMENRISTEKDIKTI) sebagaimana yang di beritakan (http://www.aktual.com/menristekdikti-ancam-selesaikan-rektor-undip-terkait-suteki/) telah memberikan pilihan kepada Prof Dr Suteki MHum dengan kalimat “kembali kepada NKRI atau copot dari jabatannya”, kalimat ini memang ditujukan kepada Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP). Namun pihak yang dituju adalah Prof Suteki, S.H. M.Hum, Guru Besar Hukum FH UNDIP, yang dituding berafiliasi dengan HTI dan membenarkan ide khilafah sebagai Ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Pancasila.

Perintah ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak Rektorat UNDIP. Prof Suteki langsung mendapat sanksi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ujaran Menristekdikti ini memaksa Prof Suteki menanggalkan kapasitas keilmuannya, pengalaman sebagai dosen pengajar Pancasila selama 24 tahun tidak berbekas. Prof. Suteki dipaksa mengikuti tafsir Pancasila versi penguasa, bahkan beliau diminta untuk meninggalkan keyakinan Khilafah sebagai ajaran Islam atau dicopot dari jabatannya.

Dari perspektif gramatikal, Penulis berpandangan ujaran Muhammad Nasir ini sama dengan slogan Amerika yang dipopulerkan Bush “you with us or with terroris” atau ujaran Umayyah bin Khalaf ketika menyiksa Bilal bin Rabah “ikutilah apa yang kami katakan” kalau tidak Bilal akan terus mendapatkan siksaan. Bukankah publik juga dapat menyimpulkan adanya kesamaan sifat ujaran yang sama-sama memaksa, otoriter dan zalim ?

Sementara dari perspektif pidana, ujaran dan tindakan Menristekdikti ini dapat diklasifikasi melakukan tindak pidana penyalah gunaan jabatan (abuse of power) sebagaimana diatur pada Pasal 421 KUHP BAB XXVIII tentang Pidana Jabatan “seorang pejabat yang menyalah gunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan”_,

Pasal ini menurut hemat penulis terdiri dari dua unsur pidana, pertama : seorang pejabat, kedua : menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Namun, apakah ujaran dan tindakan Menristekdikti dapat memenuhi kedua unsur pidana ini ?

Unsur seorang pejabat, Muhammad Nasir adalah seorang pejabat negara/penyelenggara negara yang berstatus sebagai Menteri RISTEKDIKTI, pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, atau pasal 11 ayat (1) huruf g, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN, dengan gamblang menyebutkan bahwa Menteri itu adalah pejabat/penyelenggara negara.

Sementara unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu tidaklah menjadi unsur komulatif, sebab dicantumkan tanda koma dan kata atau, maka apabila ada kelengkapan bukti (ujaran “kembali kepada NKRI atau copot dari jabatannya” dapat dijadikan bukti) KEMENRISTEKDIKTI melakukan pemaksaan seseorang dalam hal ini Prof Suteki untuk melakukan tindakan meninggalkan Pendapat hukumnya tentang ide Khilafah, pendapat hukumnya tentang HTI maka sudah dapat memenuhi unsur pidana yang kedua ini.

Jika Pasal 421 dianggap sebagai delik aduan maka dalam hal ini Prof Suteki adalah pihak yang merasa dirugikan, maka Prof Suteki atau sivitas akademika lainnya yang mendapat perlakuan sama, baik oleh menteri secara langsung atau melalui rektorat, berhak untuk mangadukan Muhammad Nasir (KEMENRISTEKDIKTI) kepada Kepolisian dan Kepolisian berkewajiban untuk melakukan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai bentuk ketaatan pada asas equality before the law.

Apabila perkaranya sampai ke pengadilan maka Muhammad Nasir (MENRISTEKDIKTI) dapat di dakwa dengan pidana penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur Pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan. Konsekuensinya, jabatan menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diemban M. Nasir, secara etis politik wajib dicopot oleh Presiden.