KENAPA MASALAH OPM TAK KUNJUNG SELESAI?

Akmal Kamil Nasution, S.H (LBH Pelita Umat Korwil Kepri)

Kurang lebih 53 tahun OPM sudah berdiri, koor lagu kebangsaan “hai tanah Papua” masih terdengar, dengan bangga mereka mengibarkan bintang kejora, menyatakan ingin lepas dari Indonesia, membunuh aparat dan meneror warga, menjalin kerjasama dengan asing bahkan membuka kantor di Inggris dan Belanda. Sampai saat ini Pemerintah tidak berhasil menghentikan itu semua dan bagi umat menjadi tanda tanya, sampai kapan ini terjadi ? (ilaa mata) ?

Begitu senyap label teroris menjadikan OPM semakin jumawa, padahal OPM jelas memenuhi unsur definisi terorisme menurut undang-undang terorisme yang baru disahkan, OPM jelas menggunakan kekerasan dengan mengangkat senjata, OPM juga jelas menimbulkan suasana teror sampai-sampai warga banyak mengungsi, korban tewas bukan satu atau dua orang, objek vital pesawat trigana twin otter yang diduga berisi kotak suara pemilu kabupaten nduga ditembaki, apalagi kejadiannya di bandara, dari segi motif jelas mereka ingin lepas dari Indonesia, tapi kenapa tidak ada kata terorisme untuk mereka?

Begitu sunyi pula label radikalisme, padahal radikaliame didefinisikan sebagai “paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan”. Padahal keinginan lepas dari Indonesia sudah dapat disebut paham yang menuntut pembaharuan sosial, dengan mengangkat senjata dapat dikatakan dengan cara kekerasan, tapi kenapa tidak ada kata radikalisme terhadap mereka ? apakah label itu hanya untuk yang berkaitan dengan Islam saja ?, apakah karena OPM tidak ada yang mengucapkan takbir ? padahal tindakan mereka jelas seperti kaum barbar.

Tingkah OPM menurut Penulis juga aneh, pemerintah memang salah menyerahkan Blok Cepu kepada Amerika, tapi yang paling diuntungkan Amerika, gunung emas itukan yang menikmati Amerika, tapi kenapa moncong senjata dan panah beracun OPM tidak lebih diarahkan kepada Amerika ? kenapa justru OPM bermesraan dengan Amerika ?

Dalam hal kalkulasi kekuatan, jumlah personil, TNI dan Polri jauh lebih banyak, persenjataan jauh lebih canggih. Kalau persoalan dana, sudah banyak uang pajak rakyat yang ditarik untuk latihan dan senjata. Kalau masalah gagah, TNI dan Polri jauh lebih gagah, kurang apa lagi untuk menyelesaikan masalah OPM itu ?

Kenapa begitu lama menyelesaikan masalah OPM ?, apakah karena takut kepada Belanda, Amerika, Iggris dan Australia ?, kalau memang iya, apakah karena ada tekanan ? kalau memang iya, tidak layak bagi negeri ini untuk menjadi penakut, dalam hal perlawanan terhadap penjajah Asing. Kami rakyat berada di sampingmu, seutas rambutpun tak ada rasa takut kami kepada penjajah asing itu, rasa takut kami cukup hanya kepada Allah SWT.

Bagi umat, tidak ada solusi terbaik kecuali dari Islam, solusi untuk masalah OPM dapat diambil dari solusi Islam, solusi dakwah dan Jihad.

Pertama: Sejahterakan rakyat Papua, kelola sendiri kekayaan Papua, jangan serahkan kepada penjajah Asing, hasilnya jangan di korupsi tapi untuk rakyat khususnya Papua. Tapi solusi ini tidak akan mungkin diterapkan dalam demokrasi, pasalnya demokrasi itu berpaham ‘freedom of ownership’ kapitalisasi kekayaan alam.

Kedua: Penyadaran secara masif, dapat dibentuk tim, Timor Timur dapat menjadi pelajaran, sampaikan perpecehan bukannya untung tapi buntung. Lakukan dengan limit waktu dan jangan berlarut-larut, apabila pada batas waktu yang ditentukan tidak juga terselesaikan maka dapat diambil langkah selanjutnya,

Ketiga: Pemerintah dapat memerintahkan seluruh personil TNI dan Polri yang ada di Indinesia raya ini untuk turun ke Papua, insya Allah dalam hitungan hari selesai masalah OPM. tapi mungkinkah solusi ini dilakukan dengan sistem demokrasi ? monggo semua pihak menjawab.

Benar apa yang disuarakan oleh HTI, dengan Khilafah masalah OPM akan teratasi yang akan mensejahterakan rakyat Papua, yang mengharamkan disintegrasi, yang akan menjadikan Sultan Abdul Hamid II sebagai contoh, yang mempertaruhkan nyawanya untuk Palestina, yang berani mengatakan tidak kepada Teodore Hertzel, saat ini tidak bisa lagi berharap demokrasi pasalnya sejauh ini masalah OPM tidak juga teratasi.

Wallahu a’lam.