KENAPA MASALAH OPM TAK KUNJUNG SELESAI?
Akmal Kamil Nasution, S.H (LBH Pelita Umat Korwil Kepri)
Kurang lebih 53 tahun OPM sudah berdiri, koor lagu kebangsaan
“hai tanah Papua” masih terdengar, dengan bangga mereka mengibarkan bintang
kejora, menyatakan ingin lepas dari Indonesia, membunuh aparat dan meneror
warga, menjalin kerjasama dengan asing bahkan membuka kantor di Inggris dan
Belanda. Sampai saat ini Pemerintah tidak berhasil menghentikan itu semua dan
bagi umat menjadi tanda tanya, sampai kapan ini terjadi ? (ilaa mata) ?
Begitu senyap label teroris menjadikan OPM semakin
jumawa, padahal OPM jelas memenuhi unsur definisi terorisme menurut undang-undang
terorisme yang baru disahkan, OPM jelas menggunakan kekerasan dengan mengangkat
senjata, OPM juga jelas menimbulkan suasana teror sampai-sampai warga banyak
mengungsi, korban tewas bukan satu atau dua orang, objek vital pesawat trigana
twin otter yang diduga berisi kotak suara pemilu kabupaten nduga ditembaki,
apalagi kejadiannya di bandara, dari segi motif jelas mereka ingin lepas dari
Indonesia, tapi kenapa tidak ada kata terorisme untuk mereka?
Begitu sunyi pula label radikalisme, padahal radikaliame
didefinisikan sebagai “paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan
pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan”. Padahal keinginan
lepas dari Indonesia sudah dapat disebut paham yang menuntut pembaharuan
sosial, dengan mengangkat senjata dapat dikatakan dengan cara kekerasan, tapi
kenapa tidak ada kata radikalisme terhadap mereka ? apakah label itu hanya
untuk yang berkaitan dengan Islam saja ?, apakah karena OPM tidak ada yang
mengucapkan takbir ? padahal tindakan mereka jelas seperti kaum barbar.
Tingkah OPM menurut Penulis juga aneh, pemerintah
memang salah menyerahkan Blok Cepu kepada Amerika, tapi yang paling diuntungkan
Amerika, gunung emas itukan yang menikmati Amerika, tapi kenapa moncong senjata
dan panah beracun OPM tidak lebih diarahkan kepada Amerika ? kenapa justru OPM
bermesraan dengan Amerika ?
Dalam hal kalkulasi kekuatan, jumlah personil, TNI dan
Polri jauh lebih banyak, persenjataan jauh lebih canggih. Kalau persoalan dana,
sudah banyak uang pajak rakyat yang ditarik untuk latihan dan senjata. Kalau
masalah gagah, TNI dan Polri jauh lebih gagah, kurang apa lagi untuk
menyelesaikan masalah OPM itu ?
Kenapa begitu lama menyelesaikan masalah OPM ?, apakah
karena takut kepada Belanda, Amerika, Iggris dan Australia ?, kalau memang iya,
apakah karena ada tekanan ? kalau memang iya, tidak layak bagi negeri ini untuk
menjadi penakut, dalam hal perlawanan terhadap penjajah Asing. Kami rakyat
berada di sampingmu, seutas rambutpun tak ada rasa takut kami kepada penjajah
asing itu, rasa takut kami cukup hanya kepada Allah SWT.
Bagi umat, tidak ada solusi terbaik kecuali dari
Islam, solusi untuk masalah OPM dapat diambil dari solusi Islam, solusi dakwah
dan Jihad.
Pertama: Sejahterakan rakyat Papua, kelola sendiri
kekayaan Papua, jangan serahkan kepada penjajah Asing, hasilnya jangan di
korupsi tapi untuk rakyat khususnya Papua. Tapi solusi ini tidak akan mungkin
diterapkan dalam demokrasi, pasalnya demokrasi itu berpaham ‘freedom of
ownership’ kapitalisasi kekayaan alam.
Kedua: Penyadaran secara masif, dapat dibentuk tim,
Timor Timur dapat menjadi pelajaran, sampaikan perpecehan bukannya untung tapi
buntung. Lakukan dengan limit waktu dan jangan berlarut-larut, apabila pada
batas waktu yang ditentukan tidak juga terselesaikan maka dapat diambil langkah
selanjutnya,
Ketiga: Pemerintah dapat memerintahkan seluruh
personil TNI dan Polri yang ada di Indinesia raya ini untuk turun ke Papua,
insya Allah dalam hitungan hari selesai masalah OPM. tapi mungkinkah solusi ini
dilakukan dengan sistem demokrasi ? monggo semua pihak menjawab.
Benar apa yang disuarakan oleh HTI, dengan Khilafah
masalah OPM akan teratasi yang akan mensejahterakan rakyat Papua, yang
mengharamkan disintegrasi, yang akan menjadikan Sultan Abdul Hamid II sebagai
contoh, yang mempertaruhkan nyawanya untuk Palestina, yang berani mengatakan
tidak kepada Teodore Hertzel, saat ini tidak bisa lagi berharap demokrasi
pasalnya sejauh ini masalah OPM tidak juga teratasi.
Wallahu a’lam.