KSHUMI Kalsel : Persekusi Ulama Dan Pengajian Juga Marak Di Daerah

Maraknya persekusi dan penghambatan kegiatan pengajian juga terjadi di daerah Kalimantan selatan. Hal itu terungkap dalam dalam diskusi LBH PELITA UMAT di hotel Sofian Jakarta (22/7).

“Selain persekusi ulama di Kalimantan barat, di daerah kami juga mengalami hambatan saat menyelenggarakan kegiatan pengajian. Acara pengajian yang seyogyanya bagian dari kegiatan ibadah, oleh aparat selalu diminta tinduk pada rezim perizinan”.

“Polisi selalu berpedoman pada Juklak Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Padahal, ini Kan kegiatan pengajian yang tidak perlu izin ? Apalagi diselenggarakan ditempat terbatas” ungkap Dr. Fikri Chairman, SH MH, salah satu pembicara dari KSHUMI Kalsel.

“Padahal, yang wajib izin itu keramaian seperti Pentas musik band / dangdut, Wayang Kulit, Ketoprak Dan pertunjukan lain. Masak pengajian disamakan dengan dangdut atau musik band yang wajib izin ?” Tegas Advokat KSHUMI ini.

Sejalan dengan pernyataan Dr. Fikri, Ahmad Khozinudin SH juga mengungkapkan hal yang Sama. Selama ini kegiatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kadangkala dibawa Polri untuk tunduk pada rezim Perijinan, bukan pemberitahuan.

“Padahal, UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tegas menyebut kegiatan aksi atau unjuk rada itu bagian dari menyampaikan pendapat dimuka umum, yang pengaturannya cukup mengirim pemberitahuan, bukan izin. Tapi kadangkala polisi selalu menanyakan izin, ini aneh” ungkap Ahmad.

Ahmad juga menyayangkan jika setiap pengajian harus minta izin. Maka urusan dakwah bukan lagi menjadi hak konstitusional warga negara tetapi menjadi ada dan pada kendali otoritas polisi.

Dr. Fikri juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kualitas advokat, agar bisa memberikan layanan hukum secara profesional meskipun dalam bentuk bantuan hukum LBH. Profesionalitas ini penting, agar umat mendapatkan layanan hukum yang maksimal.