Headline

MENAGIH KOMITMEN KAPOLRESTA METRO KOTA BEKASI ATAS PENANGGUHAN SUHERMAN


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Dalam audiensi aksi masa bela MUJAHID 212 di Mapolresta kota bekasi, perwakilan peserta aksi yang terdiri dari para tokoh dan ulama tegas meminta penangguhan Shodikin dan Suherman. Atas permintaan itu, Kapolresta Kota Bekasi Kombes Pol Indarto berkomitmen untuk segera melakukan gelar perkara kasus Suherman dan segera akan mempertimbangkan penangguhan jika pemeriksaan terhadap tersangka dirasa cukup dan tidak perlu ditahan. Adapun terhadap Shodikin, Kapolresta menyatakan sudah tidak berwenang karena perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Hari ini, sudah hari ke-4 sejak audiensi tanggal 27 Juli. Namun, belum juga ada gelagat informasi tentang penangguhan, juga tentang gelar perkara. Kuasa hukum telah berusaha mengingatkan atas komitmen tersebut.
Mamang benar, wewenang untuk menahan atau tidak menahan itu ada pada penyidik (polisi). Penyidik, bisa saja melakukan penahanan jika polisi ada kekhawatiran tersangka lari, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana lagi. Namun subjektifitas penyidik ini harus terukur, tidak boleh disandarkan pada kehendak bebas penyidik untuk menahan berdasarkan wewenang KUHAP tanpa argumen atau satu tindakan yang tidak bisa diperdebatkan.
Pada kasus Suherman kuasa hukum keluarga telah mengajukan permohonan penangguhan ketika Suherman ditahan, diberi jaminan oleh keluarga bahwa Suherman tidak akan lari, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi. Keluarga juga telah menjelaskan, Suherman adalah tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.
Dalam audiensi para tokoh dan ulama juga tegas memberikan jaminan penangguhan itu. Lantas atas dasar apa kekhawatiran polisi itu ? Apa yang menjadi penghalang polisi untuk menangguhkan ? Bukankah kekhawatiran itu telah dijamin oleh keluarga dan para tokoh bekasi ?
Apalagi proses penyidikan tidak mewajibkan penahanan tersangka. Penahanan adalah wewenang yang melekat pada penyidik, sehubungan adanya kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan lari, menghilangkan barang bukti atau berbuat pidana lagi. Penahanan bukanlah satuan langkah melekat yang wajib dilaksanakan dalam penyidikan. Karenanya, ada apa dengan penyidik jika masih terus menahan tersangka ?
Jika tersangka menjadi terhalang untuk menunaikan tanggungjawab dan kewajiban nafkah pada keluarga, sehubungan dengan penahanan ini, bukankah ini zalim ? Zalim terhadap tersangka juga terhadap keluarga yang memiliki hak terhadap tersangka.
Yang lebih krusial adalah komitmen yang diucapkan Kapolres, sampai dimana komitmen, konsistensi dan penjagaan amanah. Memang benar, kapolres bisa berdalih tidak pernah menjanjikan waktu dan pemberian penangguhan secara tegas, tapi umat menafsirkan itu sebagai komitmen yang wajib dipenuhi.
Apalagi komitmen ini disampaikan dalam sebuah forum resmi yang dihadiri banyak tokoh dan ulama. Penulis khawatir, jika komitmen ini tidak segera ditunaikan akan menggerus kepercayaan publik tidak saja kepada Kapolres tetapi kepada institusi kepolisian secara umum.
Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Pak Kombes Pol Indarto untuk menunaikan komitmennya, memberi kelegaan kepada umat Islam khusunya warga bekasi, untuk segera memproses penangguhan terhadap Suherman. Jika Kapolres mengulur waktu, kemudian berdalih lagi bahwa kewenangan kepolisian telah habis karena masa tahanan telah sampai pada batas akhir dan perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, maka tidak bisa dipersalahkan jika umat kelak akan menyimpulkan komitmen Kapolres tidak bisa dipegang, ada amanah umat yang ditelantarkan.
Penulis melihat ini kesempatan baik bagi kepolisian untuk memperbaiki Citra institusi yang saat ini dinilai menurun dimata publik. Tindakan ini juga penting untuk menjaga harmoni sosial khususnya hubungan antar umat beragama pasca Pilkada kota bekasi.
Kasus hukum yang ditindak cepat atas aduan seorang pendeta, menjadi kasus yang super sensitif dan dapat mengakibatkan dampak yang meluas. Praduga atas kesimpulan umat di anak tirikan, hukum hanya tajam ke bawah, hukum hanya menekan umat Islam, harus segera dipupus melalui tindakan adil dari institusi kepolisian.
Kasus Suherman ini menjadi ujian bagi Kapolresta kota bekasi, mengukur kemampuannya menjaga harmoni dan suasana kamtibmas di kota bekasi sekaligus menjadi legacy publik bahwa ditangan institusi kepolisian hukum masih memberikan rasa adil bagi umat Islam.
Jika tidak, penulis tidak tahu apakah umat masih percaya dan meminta keadilan dengan mendatangi institusi resmi penegak hukum atau mencari jalan sendiri. Bagaimanapun, ekspresi kekecewaan itu membutuhkan penyaluran. Jika negara gagal melayani, kepolisian tidak tanggap akan situasi, maka boleh jadi akan terjadi tindakan lain yang tidak bisa kita prediksi.