MENGUKUR KEARIFAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS MOH SUHERMAN

Oleh: Akmal Kamil Nasution, SH (LBH Pelita Umat Korwil Kepri)

Terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai saat ini Moh. Suherman masih ditahan oleh Penyidik di Polresta Bekasi. Persoalan remeh temeh mengirim secara japri konten photo/gambar diduga perjanjian gereja dan pendeta dengan Rahmat Efendi (walikota bekasi) kepada 5 orang pemilik nomor whatsApp yang ada di Handphonenya telah menjadikan Suherman  sebagai tersangka ujaran Provokatif SARA Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada tanggal 26 Juni 2018 Suherman  menjadi tersangka setelah ada laporan Pendeta Yohanes Nur, dimana sehari setelah lapotan esok harinya Kepolisian langsung menangkap dan menahan sekaligus menetapkan statusnya sebagai tersangka.

Tindakan “kilat” Polri telah menjadi penilaian negatif bagi masyarakat Muslim Kota Bekasi. Pasalnya mereka menilai Polisi tidak adil dan beda perlakuan terhadap penista agama Islam seperti Victor Laiskodat, Sukmawati, Cornelis, Joshua dsb yang tidak tampak kelanjutan proses hukumnya. Terkait Sukmawati yang menggegerkan saentero Muslim Nusantara malah Polri memberikan SP3.

Sisi lain kuasa hukum Moh Suherman menduga bahwa Polri memang tidak bijak dalam menangani kasus ini, sebab tidak ada tindakan arif dari Kepolisian untuk memediasi Pelapor dengan Terlapor sebelum proses hukum dilanjutkan, padahal mediasi itu lazim dilakukan Kepolisian dalam menangani suatu perkara.

Mudah saja bagi Penyidik untuk memediasi/mendamaikan pihak terkait, menekankan saling pengertian demi keamanan dan menjaga stabilitas kota bekasi dari konflik Islam dan Kristen.

Mediasi yang dilakukan Polri memang tidak diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi dapat dilihat pada Peraturan di bawah Undang-Undang. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tgl 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

ADR memberikan peluang kepada Polri untuk melakukan ‘Restoratif Justice’ atau keadilan restorasi dimana pendekatan penyelesaian kasus hukum dengan mediasi dan dialog dengan salah satu pertimbangannya perkara yang dihadapi adalah perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik politik dan SARA.

Tapi entah apa yang ada dipikiran penyidik, sehari lapor dan sehari berikutnya langsung Moh Suherman ditangkap. Tentu wajar ada pihak yang menduga kasus ini pesanan, ditambah lagi tampak begitu berat bagi Penyidik Polri untuk mengabulkan Penagguhan Penahanan padahal sudah ada pihak yang menjamin.

Polri juga bisa menilai kasus ini bukan kasus pembunuhan atau narkoba yang terkategori kasus berat. Pelakunya juga bukan mafia atau residivis yang memungkinkan untuk lari dan mengulangi perbuatannya. Alih-alih mengabulkan permohonan penangguhan penahanan malah kuasa hukum Moh Suherman menerima informasi dari penyidik akan ada perpanjangan waktu penahanan.

Kuasa hukum Moh Suherman juga menilai ada keanehan terkait pasal yang disangkakan terhadap Moh. Suherman. Yang disangkakan hanya Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) tentang ujaran Provokatif SARA dan tidak disangkakan pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) tentang penyebaran informasi Hoax, dalam kasus ini adalah photo/gambar yang diduga hoax, apakah ada kekhawatiran masyarakat akan mempertanyakan keaslian gambar/photo yang tersebar itu ? Sebab banyak pihak menduga perjanjian itu memang benar, ada tanda tangan di atas matrai, ada stempel basah dan isi maupun redaksi perjanjian yang tampak profesional. Kenapa Moh Suherman saja yang dipersoalkan dan tidak mempersoalkan photo/gambar perjanjiannya.

Maka dari itu untuk menjamin citra/ nama baik Polri, agar tidak dianggap tebang pilih/tidak adil, maka alangkah arifnya Polri memberikan SP3 kepada Moh. Suherman. Kalaupun tidak berikanlah penangguhan penahanan.

Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan ? bukankah kita berharap ampunan dari Allah ? Bukankah amal akhirat itu lebih baik dan kekal ? Bukankah setiap yang bernyawa akan merasakan mati ? Bukankah pangkat, jabatan dan profesi akan dimintai pertanggung jawaban di _yaumil mizan_. Maka sekali lagi akan sangat arif apabila Penyidik memberikan SP3 kepada Moh Suherman, kalaupun tidak berikanlah penangguhan penahanan.

Wallahu A’lam Bissawab.