Headline

MENRISTEKDIKTI DIDUGA BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG & MELAMPAUI KEWENANGAN.


Oleh, Chandra Purna Irawan.,SH.,MH. Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT

Saya akan mencoba membahas asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) terkait tindakan MENRISTEKDIKTI yang diduga berpotensi terjadinya tindakan perbuatan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan atau dengan kata lain berpotensi terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan.
Penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi yaitu Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Ada 3 (tiha) unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu:
1. larangan melampaui Wewenang;
2. larangan bertindak sewenang-wenang (detournement de pouvoir),
3. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saya akan menjelaskan ketiga hal diatas;
Pertama, tindakan sewenang-wenang; “Rektor saya minta meninjau (Suteki) ditelusuri perilaku, verifikasi semuanya. Kalau memang betul (pro HTI) dia harus memilih kembali ke NKRI atau lepas jabatannya,” ujar Nasir di Jakarta, Kamis (7/6). (http://www.aktual.com/menristekdikti-ancam-selesaikan-rektor-undip-terkait-suteki/).
UGM Nonaktifkan 2 Dosen karena Dianggap Anti-Pancasila. (https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/08/pa099i384-ugm-nonaktifkan-2-dosen-karena-dianggap-antipancasila).
Pemerintah Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa (https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/04/p9sfty430-pemerintah-awasi-nomor-hp-dan-akun-medsos-mahasiswa)
Pernyataan MENRISTEKDIKTI lebih mengedepan bahasa politik dan propaganda ketimbangan hukum dan upaya persuasive, edukasii dan dialog. Misalnya kalimat “dia (Prof.Suteki) harus memilih kembali ke NKRI atau lepas jabatannya,”, kalimat ini tentu saja adalah kalimat tuduhan, kalimat politik dan propaganda.
Rezim orde baru sering mengangkat isu atau opini kembali pada Pancasila, menguasai kebenaran tafsir atas Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai alat pembungkam berbagai kekuatan yang berseberangan dengan rezim.
Tindakan seperti itu justru menjadi boomerang dan penerimaan masyarakat jauh dari harapan rezim, kepercayaan masyarakat kala itu terhadap Pancasila justru menurun. Apakah ini yang mau diulangi pemerintah sekarang? Seperti apa ormas yang anti-Pancasila itu? Jawaban pemerintah tentu merupakan tafsirannya sendiri atas Pancasila. Seolah hanya pemerintah yang paham Pancasila.
Kedua, melampaui Wewenang; Tuduhan anti Pancasila adalah tuduhan serius, MENRISTEKDIKTI harus bertanggungjawab atas pernyataan yang dia keluarkan. Semua elemen harus meminta pertanggungjawaban MENRISTEKDIKTI atas pernyataannya agar tidak mudah melakukan tuduhan kepada seseorang sebagai anti Pancasila, kemudian dengan entengnya memerintahkan kepada Pimpinan Struktur Kampus untuk memanggil dan memberikan sanksi kepada orang yang dituduh anti Pancasila.
Jiika tuduhan itu benar kenapa tidak menempuh melalui pengadilan? Ketimbangan melakukan konferensi pers? Saya menduga Pemerintah dan Pimpinan Kampus sudah bisa menafsirkan dan memvonis Individu dan/atau kelompok yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses pengadilan.
Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip ‘due process of law’ yang memberikan ruang kepada Dosen dan mahasiswa untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Sebuah sikap yang subjektif, tendensius dan Represif.
Saya melihat bahwa kewenangan yudikatif (pengadilan) dikebiri. Tuduh, Panggil dan Sanksi, jika keberatan dengan sanksi silahkan ajukan gugatan di PTUN. Jika logika yang dibangun oleh Pemerintah dalam hal ini MENRISTEKDIKTI seperti itu, maka saya nyatakan kepada masyarakat “Welcome To The Machstaat ; selamat datang di negara kekuasaan).
Wallahualambishawab