MENYOAL TUDINGAN MASJID ‘TERPAPAR PAHAM RADIKAL’

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT

Isu Radikalisme setelah sebelumnya dijadikan alat untuk membungkam nalar kritis kampus dan memangkas ujaran berbeda dengan penguasa melalui kebijakan Kemenristekdikti, ternyata isu ini juga dimainkan rezim untuk membungkam umat Islam melalui Masjid. Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam, tempat mendekatkan diri kepada Allah SWT, tempat membina umat Islam, tidak lepas dari fitnah isu radikal melalui dalih penelitian.

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah yang tersebar di Jakarta terindikasi terpapar paham radikal. Temuan ini diklaim berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. Penelitian dilakukan di 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ada yang aneh, publik sebelumnya tidak pernah mengenal P3M itu apa ? Rumah kebangsaan itu apa ? Lantas darimana urgensinya dan apa kepentingannya, tiba-tiba muncul lembaga instant melakukan penelitian instan dan menyebarkan temuan-temuan instant ?

Penelitian ini, memiliki banyak cacat baik ditinjau dari aspek motif, kepentingan, bahkan hingga kebijakan teknis dan methode survey. Jika kita telaah lebih dalam, terdapat banyak muskilah atas isu yang digelontorkan.

Pertama, sejak awal tidak ada definisi baku baik tentang radikalisme maupun radikal itu sendiri. Terakhir, BNPT membuat koreksi atas saran dari PBB mengenai devinisi Radikalisme, karena radikal tidak selalu berkonotasi negatif tetapi bisa juga positif.

Dalam praktiknya, isu radikal sering digunakan untuk meraih gain politik tertentu dan selalu menggunakan tafsir tunggal penguasa untuk menentukan sebuah tindakan radikal atau tidak radikal. Sama dan sebangun dengan isu terorisme.

Kita ambil contoh, Meskipun UU terorisme terbaru menyebut secara jelas dalam devinisinya selain adanya unsur penggunaan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda, terorisme juga harus memuat motif ideologi dan politik.

Namun definisi terorisme ini tidak dilekatkan pada kasus OPM. Padahal, jelas OPM memiliki motif politik untuk memisahkan diri dari NKRI, OPM jelas ingin melakukan disintegrasi bangsa. OPM juga terbuka menggunakan cara-cara kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik dan senjata.

Apakah label teroris disematkan pada kasus OPM ? Tidak. OPM hanya disebut kelompok kekerasan bersenjata (KKB). Tidak ada tindakan lebih yang diambil negara terhadap OPM, berbeda jika kasusnya terorisme yang menimpa umat Islam. Densus 88 over akting memberangus terduga teroris, bahkan semua media gegap gempita mengabarkannya.

Isu Radikslisme apalagi frasa “terpapar radikalisme” juga lebih parah, tidak mampu membuat batasan yang jelas apa yang dimaksud radikal dan radikalisme, apalagi terpapar radikalisme. Istilah “terpapar” lebih cenderung ungkapan politik yang digunakan untuk tujuan menghororkan suasana.

Memangnya radikalisme itu sinar ultraviolet yang paparan radiasinya bisa melalui media apapun ? Atau radio aktif isotop atom, yang jika tidak ditangani radiasinya bisa membahayakan ? Ungkapan Lebai.

Kedua, survey-survey serupa tidak pernah dilakukan secara objektif tapi mengarah pada objek tertentu yang telah ditetapkan. Radikalisme Masjid, memangnya Gereja steril dari isu Radikalisme ? memangnya Pura steril dari isu Radikalisme ? memangnya Vihara steril dari isu Radikalisme ? memangnya Kelenteng steril dari isu Radikalisme ? Kenapa isu radikalisme hanya di cangkokan kepada tempat ibadah umat Islam ? Kenapa penelitian hanya dilakukan di Masjid ?

Hal ini sama persis dengan kelakuan Menristekdikti yang mengusung isu Radikalisme kampus. Memangnya hanya kampus yang terpapar radikalisme ? Bagaimana dengan partai politik ? Ada Parpol radikal, massanya mengamuk di kantor media di Bogor didiamkan saja. Ada parpol Radikal, kalah Pilkada massanya mengamuk mengobrak abrik dagangan orang, tidak dianggap radikal ?

Ketiga, survey masjid radikal ini hanya untuk menjadi dalih untuk mendeskreditkan umat Islam. Terbukti, pasca penelitian di publis tokoh liberal seperti Azyumardi Azra yang diwawancarai. Komentarnya kemana-mana, sampai pembenaran daftar 200 penceramah dan perlunya sertifikasi mubaligh. Jika untuk gereja, memang ada program sertifikasi Pastur atau pendeta ? Ada rekomendasi sertifikat biksu ?

Survey tidak dilakukan secara objektif untuk memotret ada tidaknya radikalisme, baik di masjid, di gereja, di vihara, di kampus, di lembaga DPR yang ‘radikal’ dalam membahas anggaran, tetapi dikhususkan kepada masjid, kepada umat Islam.

Darisini dapat dipahami dengan jelas, tujuan radikalisme adalah mendeskreditkan Islam, memojokkan agama Islam. Bagi umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah pasti dituding radikal.

Keempat, survey dilakukan pada tahun politik dimana kesadaran umat akan politik meningkat pesat pasca aksi 212. Masjid, diketahui secara massif digunakan untuk melakukan penyadaran politik dikalangan umat Islam. Masjid, tidak sekedar dipahami tempat sholat, tetapi tempat melakukan pembinaan politik umat, kawah candradimuka umat, agar umat memahami realitas politik dan membuat keputusan preferensi politik berdasarkan petunjuk wahyu.

Inilah motif utama yang membuat rezim galau, setelah kekuatan umat mampu menumbangkan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Rezim yang sering menindas umat Islam ini, merasa perlu mengkerdilkan peran politik umat termasuk menjauhkan umat dari masjid, atau setidak-tidaknya menjauhkan masjid dari politik.

Oleh karenanya, umat tetap harus konsisten taat pada syariat dan tidak Perlu menghiraukan ujaran siapapun yang menyelisihi petunjuk wahyu. Tudingan apapun terhadap umat Islam, tidak akan mengubah apapun kecuali umat semakin mantap memperjuangkan agama Islam, Qonaah berakidah Islam.

Konstitusi pasal 29 ayat (2) tegas menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi umat Islam, masjid adalah tempat ibadah. Bagi umat Islam, politik juga termasuk aktivitas ibadah. Jadi, jangan curigai umat Islam yang menjalankan hak konstitusional untuk beribadah pada ranah politik ditempat ibadah (masjid) sesuai dengan keyakinan umat Islam. Wallahu a’lam bish Showab.