Headline

NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT HUKUM


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT


Jika beberapa hari ini publik menjadi ramai karena banyaknya kegaduhan dalam bidang ekonomi, dari utang yang tercatat diatas angka 5000 T, penjualan berbagai aset strategis BUMN, rupiah yang makin meringis dihimpit dolar, tarif listrik tinggi, BBM yang naik beberapa kali, hingga harga telor yang membumbung tinggi, tertinggi dalam sejarah perteluran di Indonesia, Demikian pula dunia hukum. Proses penegakan hukum menampakan wajah betapa buruknya sistem dan praktik hukum di negeri ini.
Puluhan OTT KPK yang dilakukan dalam waktu yang sangat berdekatan justru mengkonfirmasi betapa rusaknya perilaku pejabat di negeri ini. Banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK tidak bisa ditafsirkan sebagai keberhasilan program pemberantasan korupsi. Sebaiknya, fakta banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK justru meneguhkan korupsi di negeri ini mustahil diberantas, bukan berkurang tetapi semakin menjadi-jadi.
Borok citra penegakan hukum juga sampai ke bibir lembaga pemasyarakatan. Penangkapan OTT KPK di lapas hingga ditemukannya fasilitas super mewah di lapas Suka Miskin Bandung, semakin meneguhkan keadaan hukum sudah sedemikian parahnya.
Aksi Kemenkumham yang buang badan ketika ditanya kenapa banyak ironi di lapas hingga napi korupsi bebas keluar masuk lapas, semakin menguatkan kesimpulan : ada masalah serius dalam ranah hukum di negeri ini. Masalah ini tidak sekedar masalah biasa, jika dianalogikan penyakit maka masalah hukum di negeri ini sudah stadium akut.
Dalam terminologi hierarki perundangan, kita mengenal istilah Perppu. Satu terobosan produk hukum  dari eksekutif, untuk segera menyelesaikan persoalan mendesak secara cepat ditingkat perundangan sebab adanya keadaan Kegentingan (darurat) yang memaksa. Mungkinkah hukum di negeri ini juga mengalami Kegentingan (darurat) yang memaksa ?
Jika kita lihat realitas hukum dari sejak proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum baik oleh eksekutif atau lembaga penegak hukum, hingga proses koreksi melalui Mahkamah konstitusi, kita akan menemukan banyak muskyilah yang bersifat sistemik.
Produk perundangan misalnya, bagaimana mungkin produk legislasi berupa perubahan UU MD3 yang baru saja disahkan DPR bisa dibatalkan MK setelah diajukan judicial review ? Bukankah ini menunjukan ada proses yang salah dalam merancang UU, sehingga belum lagi UU itu diterapkan kemudian lebih dulu dibatalkan MK.
UU MD3 belum diuji secara sosiologis, apakah UU ini diterima atau ditolak masyarakat, belum dievaluasi apakah penerapannya memberi maslahat atau justru menimbulkan mafsadat. Namun, dalam tataran norma UU MD3 ini telah offside, setelah diuji MK UUD MD3 ini terbukti bertentangan dengan konstitusi. Lantas, apa landasan yuridis DPR merancang dan mengesahkan UU MD3 ? Apakah DPR tidak melihat ada norma dalam perubahan UU MD3 bertentangan dengan Konstitusi ? Lantas dengan apa DPR membuat parameter norma konstitusi, sehingga norma UU MD3 ini disahkan ?
Produk legislasi terbatas oleh eksekutif, berupa Perppu juga mengalami hal serupa. Perppu ormas (Perppu No. 2/2017) juga mengalami penentangan hebat dari publik. Tidak saja protes demo di jalanan, bahkan di mimbar Mahkamah konstitusi juga dipersoalkan banyak pihak.
Logika Perppu yang menggunakan argumen Kegentingan yang memaksa, justru menimbulkan suasana itu setelah diundangkan. Kegentingan itu tidak muncul sebelum terbitnya Perppu, Kegentingan itu justru muncul pasca terbitnya Perppu. Rocky Gerung berkelakar, Perppu diterbitkan karena Kegentingan yang dipaksakan.
Adapun dalam konteks penegakan hukum, kita sebagai insan hukum disuguhi parodi telanjang pelecehan norma dan asas-asas hukum. Hukum tidak lagi ditegakkan dengan asas equal before the Law. Hukum tajam keatas, tumpul ke bawah.
Koruptor BLBI, mafia Century tidak terdengar kabarnya. Hanya dibuat heboh dengan proses hukum terhadap aktor picisan, disidang dan disiarkan berulang-ulang, menjemukan dan membosankan. Sebab, aktor utama dan aktor intelektual tidak pernah tersentuh. Semua berlindung dibalik bunker kekuasaan.
Sementara kasus mbok Minah ? Pencuri kakau ? Pencuri kayu hutan ? Pencuri sawit perkebunan ? Hukum diterapkan secara tegas tanpa ampun. Tidak ada celah untuk bernego apalagi memberikan kompensasi.
Penulis sependapat, betapapun kecil kesalah harus ada pertanggungjawaban. Tetapi apakah terhadap rakyat kecil harus selalu dibebankan pertanggungjawaban pidana ? Lantas apa yang terjadi pada pejabat, apakah hukum juga tegas terhadap mereka ?
Hukum selain tidak seimbang, tidak sejajar, juga ternyata pandang bulu. Jika kasus itu menimpa umat Islam, seperti laporan sari seorang pendeta di Polresta kota bekasi, perkara cepat sekali ditangani. Sehari lapor, hari berikutnya langsung ditangkap dan dipenjara. Namun jika umat Islam yang lapor, laporan penghinaan agama oleh Victor Laiskodat, laporan terhadap Ade Armando, laporan terhadap busukma, apa yang dilakukan penegak hukum ?
Bahkan, ulama dan habaib sebagai agamawan umat Islam terus diburu. Kasusnya dihebohkan sampai seantero negeri. Tetapi, tidak ada satupun kasus agamawan dari agama lain yang diperlakukan layaknya ulama umat Islam.
Kasus yang menimpa HABIB RIZIQ SYIHAB, juga apa yang dialami Ust. Alfian Tanjung adalah kasus kriminalisasi kepada ulama yang paling menyakitkan umat Islam. Mereka diburu dengan kasus sumir, tidak jelas landas argumennya. Namun, kewenangan dan kekuasaan-lah yang telah memberikan stempel pembenaran tindakan itu.
Pembubaran ormas Islam HTI, juga menambah deret panjang kasus hukum yang menyayat rasa keadilan. Bagaimana mungkin mengajarkan ajaran Islam Khilafah dianggap merongrong negara ? Bagaimana mungkin dakwah yang murni pemikiran dan tanpa kekerasan dituding memecah belah ?
Tidak mungkin menuliskan semua ironi penegakan hukum dalam satu kesempatan saja. Artikel ini, tidak mungkin mewadahinya. Tetapi, beberapa uraian problem diatas setidaknya mampu dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan : BAHWA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT HUKUM.
Jika persoalannya begitu pelik, kompleks dan massif, menyeluruh pada setiap sendi hukum, apakah mungkin bisa diselesaikan dengan melakukan reformasi (penataan ulang) sistem hukum di negeri ini ? Rasanya mustahil. Karenanya, Penulis mengusulkan diadakan gerakan revolusi hukum secara total, dengan mengganti sistem hukum sekuler barat yang diterapkan dinegeri ini dengan syariah Islam secara kaffah. Anda setuju?