Headline

PERSEKUSI OLEH REZIM JOKOWI TERUS BERLANJUT



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT



Penulis belum lama ini mendapat permintaan konsultasi hukum dari dosen yang mengabdi sebagai Aparat Sipil Negara, menjadi pengajar (dosen) pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Nampak sekali, dendam kesumat rezim melalui Menristekdikti masih terus berlanjut. Kebencian pada dakwah dan para pengembannya, belum tuntas dan puas dengan hanya mencabut status BHP organisasinya.
Status pencabutan BHP HTI ternyata tidak cukup membuat puas rezim Jokowi. Melalui Kemenristekdikti, rezim terus memburu ASN yang dituding terkait dan terafiliasi dengan HTI dengan berbagai macam tuduhan. Dari tuduhan sebagai organisasi terlarang hingga tuduhan keji ingin memecah-belah bangsa dan negara.
Padahal, Penulis sudah berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun produk hukum atau keputusan pengadilan yang menyebutkan HTI sebagai organisasi terlarang. Tidak pula, ada satupun produk hukum atau keputusan pengadilan yang menyatakan Khilafah sebagai ajaran terlarang.
Berkali-kali pula, penulis membuat ulasan hukum dan bahkan pernyataan hukum yang tegas, bahwa ajaran yang jelas terlarang, organisasinya juga terlarang, adalah komunisme PKI. Komunisme, leninisme, atheisme dan sosialisme tegas dinyatakan sebagai paham terlarang berdasarkan TAP MPRS No. XXV/1966. PKI sebagai partai pemberontak juga tegas dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai (organisasi) terlarang.
Namun, rezim ini tidak pernah memposisikan PKI dan komunisme sebagai organisasi dan paham terlarang. Maraknya kegiatan yang disinyalir diinisiasi PKI dan berbagai lambang dan atribut PKI hanya dianggap tren semata, dianggap ekspresi biasa. Malahan, ketika Ust. Alfian Tanjung mengingatkan tentang bahaya kebangkitan PKI, justru beliau dikriminalisasi.
Ada anggota DPR yang menyatakan bangga sebagai anak PKI, mengklaim jutaan anak cucu PKI akan bangkit, dianggap angin lalu. Kegiatan berdalih diskusi ilmiah, menggagas narasi PKI sebagai korban bukan sebagai pemberontak juga dilindungi bahkan difasilitasi.
Karena itu dendam kesumat rezim kepada HTI dan orang-orang yang dituding terafiliasi HTI dengan melakukan perburuan dan persekusi di kampus-kampus, adalah tindakan yang mengkonfirmasi bahwa rezim saat ini benar-benar rezim zalim dan anti Islam. Mereka bukan saja menentang ajaran Islam Khilafah, tetapi menentang apapun yang terkait dengan Islam.
Mereka menuding pengemban dakwah memecah belah, padahal merekalah yang telah memecah belah, mengobral aset negara, menumpuk utang, melepaskan kedaulatan negar. Ibarat maling teriak maling, mereka yang merusak namun mereka buru-buru membuat tuduhan jahat kepada kelompok dakwah Islam.
Masih ingat pada rezim siapa Sipadan dan Ligitan lepas ? Indosat diobral ? Kini legacy sebagai sales negara itu dilanjutkan Jokowi. Satu persatu aset di lego atau dijaminkan untuk utang. Dengan dalih infrastruktur, semua kengerian dalam bidang ekonomi dan keuangan dipermaklumkan.
Penulis melihat seluruh kemungkaran ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang ditampakan rezim dengan memburu para ulama dan habaib, dengan mengerahkan perangkat negara dari aparat penegak hukum hingga birokrat, harus dilawan dan dihentikan.
Kita sedih dan prihatin, hingga saat ini Imam besar umat Islam Indonesia, Al Habib Rizq Syihab belum bisa pulang ke negerinya, ke kampung halamannya, tempat dimana ia dilahirkan, dibesarkan dan berjuang ditengah kaumnya. Tudingan-tudingan jahat, melalui sederet pasal kriminalisasi terus dijadikan ancaman rezim untuk membungkam seruan dakwah dari lisan beliau.
Penulis tidak melihat ada setitik pun harapan yang bisa digantungkan dari rezim Jokowi. Seluruh kebijakannya, tidak pernah memberikan persahabatan kepada umat Islam, kecuali pada barisan antek yang menempel pada razim baik karena godaan remah dunia atau ketakutan akan dizalimi (baca: diinjak) rezim.
Karenanya dibutuhkan orang-orang kuat, pribadi-pribadi berani, ulama-ulama tangguh, ustadz dan para aktivis martir yang siap didepan menyerukan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Fahri Hamzah menyebut rezim Jokowi adalah rezim jahiliyah yang dikelilingi orang-orang yang mengidap islamophobia akut. Maka wajar, seluruh kebijakannya tak bersahabat kepada umat Islam.
Karenanya moment Pilpres 2019 adalah momen baik untuk melakukan perlawanan untuk mengganti Presiden. Kita tidak ingin memiliki Presiden yang tidak bersahabat dengan umat Islam, dikendalikan oleh orang-orang yang benci dan phobi terhadap Islam.
Karenanya umat wajib bersatu padu, menggalang kekuatan, mengesampingkan segala perbedaan dan menyatukan visi untuk mengganti kepemimpkan yang zalim ini. Kezaliman rezim pimpinan Jokowi ini wajib segera dihentikan. Karena wajib, maka bagi siapa saja yang mempertahankan bahkan mendukung rezim zalim ini pasti akan mendapat cela dan dosa, mengabaikan perintah Allah SWT untuk menghentikan kezaliman. Jika Anda tidak bersuara hari ini, lantas mau menunggu sampai kapan ? Apakah Anda menunggu kezaliman dilipatgandakan ? Wallahi, sesungguhnya itu telah dan akan terus terjadi.