Headline

POLITIK ‘IMAN’ DAN IDENTITAS KETAATAN SECARA KAFFAH


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT


Saiful Mujani, R William Liddle, dan Tom Peppinsky menulis buku dengan judul “Voting behavior in Indonesia since Democratization dan Piety and public opinion understanding Indonesia Islam”. Dalam sebuah diskusi bedah buku, Sandiaga menyoroti mengenai politik identitas. Menurutnya, politik identitas tak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilu.
“Secara akademis buku tadi menyatakan bahwa pengaruh politik indentitas tidak terlalu signifikan dalam kontestasi politik di Indonesia. Dan itu terbukti waktu pilkada di DKI di mana isu yang tadi disampaikan Pak Saiful di mana program beradu dengan program dan pembicaraannya berkaitan dengan rasionalitas waktu di pilkada di DKI,” ungkap Sandiaga.
Meski tidak terlalu jauh mendalami buku tersebut, jika yang dijadikan referensi adalah preferensi politik Pilkada DKI Jakarta, sebagaimana Sandiaga ungkapkan, pernyataan Sandiaga bisa terbilang menyesatkan opini publik.
Kita bisa kembali telusuri dialektika Pilkada DKI Jakarta, dengan memperhatikan realitas sebagai berikut :
Pertama, nyaris tidak ada yang mampu menolak kesimpulan bahwa Ahok memiliki kemampuan logistik dan pendanaan Pilkada yang tak terbatas. Dukungan media, lini kekuasaan, jejaring pengusaha (kapitalis), dukungan buzer yang nyaris tdk mampu ditandingi kelompok Anies – Sandi.
Kedua, program yang ditawarkan Ahok lebih realistis dan aplikatif. Sebagian besar justru program yang telah diterapkan di DKI Jakarta, mengingat Ahok calon incumbent.
Adapun program Anis Sandi, bisa terbilang program visi, bahkan sebagiannya bisa dicemooh sebagai program utopia. Sebab, belum ada bukti atas komitmen politik yang ditawarkan Anies – Sandi kepada warga Jakarta.
Ketiga, posisi Ahok yang incumbent menyebabkan Ahok nyaris tak terbendung untuk mengoptimalkan program Pemda sebagai bagian dari bahan kampanye politik dan klaim keberhasilan mengelola pemerintahan di DKI Jakarta. Sepanjang sejarah, incumbent nyaris selalu mampu memenangkan pertarungan karena memang didukung penuh sumber-sumber resmi anggaran dan program pemerintahan yang dijalankan.
Keempat, Ahok diusung parpol-parpol besar yang menggunakan mesin partai untuk menggolkan kemenangan Ahok. Nyaris mustahil, mesin Anies Sandi yakni partai PKS dan Gerindra mampu menandingi koalisi raksasa pengusung Ahok yang dimotori PDIP – Golkar.
Memang benar, saat itu polarisasi politik tidak saja terbelah oleh kubu Ahok – djarot dan Anies – Sandi. Ada kubu lain, yakni umat Islam yang sebagian mendukung Anies Sandi, sebagian lagi tidak, namun semua ijma’ (sepakat) untuk menolak Ahok sebagai gubernur karena status kafir.
Pada awalnya, gerakan tolak Ahok tolak pemimpin kafir ini tidak diperhitungkan, karena dianggap bukan gerakan mainstream. Lama-kelamaan gerakan ini membesar, seiring kampanye masif yang digerakkan HTI bersama seluruh komponen ormas dan umat Islam.
Meskipun demikian, massifnya kampanye tolak Ahok tolak pemimpin kafir belum mampu menggerus elektabilitas Ahok yang berada diatas angin, jauh melampaui Anies Sandi. Sampai akhirnya, terjadi tragedi di pulau seribu ketika Ahok secara terbuka dan lancang berani menghina ayat suci Al Quran.
Sejak saat itulah, politik iman dan identitas keislaman bergolak menuntut aspirasinya terwadahi. Gerakan moral dan tuntutan Ahok dipenjara, berujung pada status Ahok menjadi narapidana.
Sebelum vonis terhadap Ahok sang Penista agama, gerakan politik keumatan yang didorong atas dasar keimanan dan pembelaan pada kitab suci Al Quran terus menggelinding menggerus elektabilitas Ahok. Dalam perspektif tertentu, Anies – Sandi mendapat durian runtuh dari gerakan politik iman yang digerakkan umat Islam.
Karenanya, sebuah penyesatan politik yang terlalu jauh, jika menganggap preferensi politik umat tidak terkait identitas keislaman. Jika ditelusuri, politik yang berjalan tidak sekedar politik identitas, tetapi politik yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT, dan berusaha mengamalkan ajaran Islam yakni umat Islam haram dipimpin pemimpin kafir.
Karenanya, hemat penulis partai Islam justru harus kembali kepada khittoh iman dan membangun citra politik berdasarkan politik Iman. Keimanan kepada Allah SWT, keimanan pada kewajiban penerapan syariat Islam secara kaffah. Jika partai Islam terjebak hanya pada politik identitas Islam, tetapi meninggalkan basis iman dan pengamalan syariah secara kaffah maka partai niscaya akan ditinggalkan.
Karenanya umat harus mendorong partai Islam agar membawa visi dan misi Islam kaffah, memberikan dukungan terhadapnya karena dorongan iman. Sebaliknya, partai juga harus segera kembali ke khittoh perjuangan syariat Islam agar partai tidak ditinggalkan umat Islam.
Politik iman dan identitas ketaatan kaffah kepada Allah SWT, dzat pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, akan membawa umat dan partai pada gerbang kemenangan yeng hakiki. Kemenangan paripurna dengan ditegakkannya syariat Islam dimuka bumi.