Headline

CATATAN HUKUM SEMINAR PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAT ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SECARA LEGAL KONSTITUSIONAL



Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH PELITA UMAT
Gembira sekali pada Sabtu, 18 Agustus 2018, penulis berkesempatan menghadiri seminar hukum yang diadakan oleh HRS CENTRE di hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur. Agenda peluncuran HRS CENTRE ini dilanjutkan dengan seminar interaktif menghadirkan pembicara yang kompeten. Hadir selaku pembicara yakni Prof. Dr. Drs. KH MUHAMMAD AMIN SUMA, BA, SH, MA, MM, Prof. DR. ASEP WARLAN YUSUF, SH, MH dan DR. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH.
Dalam catatan penulis, setidaknya substansi paparan dari para pembicara mengungkap beberapa isu utama, yakni :
Pertama, problem faktual atas penerapan hukum yang ada, baik dari sisi konsepsi bahkan hingga tataran aplikasi. Problem ini, disikapi sebagai bagian dari cacat bawaan, karenanya Prof. Dr. Drs. KH MUHAMMAD AMIN SUMA, BA, SH, MA, MM, menyimpulkan bahwa hanya dua otoritas yang mampu mengontrol penerapan hukum, yakni Agama dan Negara.
Secara faktual, saat ini ada yang berusaha memisahkan hubungan antara agama dengan negara, agama dengan politik. Pada praktiknya, para pegiat Sekulerisme yang meminta agama dipisahkan dari politik, justru mencoba mengeksploitasi agama untuk mengunduh elektabilitas.
Kedua, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam ranah legal formal dan konstitusional. Sebagai Value yang mayoritas diyakini oleh pemeluk agama Islam di negeri ini, secara konstitusi syariat Islam sah dan legal, menjadi hak dan aspirasi umat Islam untuk diadopsi sebagai hukum publik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Terkait hal ini, diskursus mengenai taktik dan strategi, termasuk bagaimana menggodok kajian teknis maupun subtantif akademik atas konsepsi adopsi peraturan perundang-undangan, menjadi salah satu isu menarik untuk diperinci lebih lanjut.
Ketiga, ini yang paling penting adalah meyakinkan kepada seluruh umat bahwa syariat Islam adalah solusi bagi segenap problematika yang mendera umat dan bangsa. Prof Warlan Yusuf menegaskan pentingnya gerakan meyakinkan umat pada konsepsi syariat Islam sebagai konsepsi ide untuk menyelamatkan bangsa ini.
Tiga isu inilah, yang penting untuk dijadikan konsens para aktivis hukum agar visi besar untuk menerapkan syariat Islam di negeri ini dapat terealisasi. Namun demikian, visi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh aktivis hukum. Kerja super berat ini, perlu digalang bersama dengan membangun segenap elemen umat, lintas organisasi, lintas partai, termasuk yang paling penting adalah melibatkan ulama dalam perjuangan. Namun, jangan hanya mengeksploitasi ulama untuk mengunduh elektabilitas.
Babe Haikal, selaku host sempat mengutip pernyataan yang dikutip dari sebuah buku “Ajaklah ulama untuk bertarung dan berjuang, setelah merdeka tangkapi mereka dan masukan ke penjara”. Babe menyindir, apakah ini yang sedang dipraktikkan rezim saat ini ? Artinya, peran ulama jangan hanya difungsikan untuk mendorong mobil mogok, tetapi dikesampingkan fatwanya dalam mengelola pemerintahan setelah menangguk kursi kekuasaan.
Dr. Abdul Chair Ramadhan menekankan pentingnya formalisasi syariat Islam dalam konsepsi legal formal konstitusional. Tidak boleh, ada pemisahan agama dengan negara. Kekhilafahan Turqi Usmani runtuh, karena agama (Islam) dipisahkan dari negara. Saat ini, muncul upaya untuk membenturkan ajaran agama Islam dengan konstitusi. Ajaran Islam Khilafah, terus dibentur-benturkan, imbuhnya. Karenanya, diskusi berlanjut pada soal bagaimana merancang visi dan misi melakukan formalisasi syariat Islam.
Sekali lagi, diskusi yang penulis ikuti mengkonfirmasi dengan jelas betapa besarnya kerinduan umat untuk kembali kepada syariat, kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT, dan yang lebih menggembirakan aspirasi ini disuarakan oleh putra-putra terbaik umat. Profesor hukum dan para doktor yang berbicara, mereka adalah mutiara umat yang menyuarakan aspirasi kerinduan umat pada syariat Islam.
Sejarah mengulang, kuat dugaan penulis aktivis Islam yang hari ini konsen dan bersemangat menyuarakan syariat Islam adalah anak cucu keturunan para pejuang pendahulu. Para pendiri bangsa, yang secara tegas menginginkan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya, telah menyalurkan darah juang mereka kepada anak cucu mereka, dan penulis menyaksikan suara-suara seruan syariat Islam itu kembali bergelora di zaman ini.
Semoga saja, anak cucu penerus perjuangan syariat Islam di negeri ini dapat mengunduh buah perjuangan dengan melihat penerapan syariat Islam secara kaffah untuk mengatur negara. Kakek buyut mereka, telah dikhianati setelan terjadi komitmen piagam Jakarta. Semoga, anak cucu pejuang syariat Islam di era kini dapat menuntaskan visi penerapan syariat Islam yang telah dirintis para pendahulunya.
Pada sesi tanggapan, Ust. Rohmat S labib memberikan tanggapan penting bahwa formalisasi syariat Islam untuk mengatur negara adalah kewajiban, bukan pilihan. Artinya, tidak boleh agama (Islam) hanya dijadikan salah satu sub sistem dalam bingkai tata kelola negara. Justru sebaliknya, seluruh tata kelola bernegara harus berada dibawah kendali syariat agama (Islam).
ditambah lagi, basis legal sosiologis berupa dukungan penerapan syariat Islam telah menunjukan angka signifikan bagi upaya penerapan syariat Islam. Berbagai lembaga survei, menyebutkan tingkat dukungan pada formalisasi syariat Islam begitu besar, ungkap Ust Ismail Yusanto, Jubir HTI yang juga hadir dalam diskusi.