DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PT. FREEPORT INDONESIA

Oleh :
Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
Sekertaris Jenderal LBH PELITA UMAT.

Berdasarkan hasil laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK RI ) No.6/LHP/XVII/04/2017, kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia (PTFI), setidaknya memuat :

1. Perbuatan Melawan Hukum. PTFI Menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2. Kerugian Lingkungan Hidup. PTFI Telah Menimbulkan Perubahan Ekosistem Akibat Pembuangan Limbah Operasional Penambangan (Tailing) di Sungai, Hutan, Estuary, dan Telah Mencapai Kawasan Laut.

3. Kerugian Keuangan Negara. Berupa potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah tambang ditaksir sebesar Rp 185.018.377.989.478,00. akibat menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan berbagai kerugian lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, saya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk segera melakukan tindakan sebagai berikut ;

1. Melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana mega korupsi PTFI;

2. Memanggil dan memeriksa Pimpinan PTFI yang terlibat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PTFI;

2. Memanggil dan memeriksa oknum Pejabat Pemerintah baik pusat maupun daerah, oknum aparat, dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun dengan menyalahgunakan kewenangan dan atau perbuatan melawan hukum hingga terjadinya skandal mega korupsi PTFI;

3. Menindaklanjuti hasil audit BPK berupa temuan atas adanya perbuatan melawan hukum dan terjadinya potensi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PTFI yang telah menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Hal Ini Bertentangan Dengan UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 Jo UU No.19 Tahun 2004; Sedangkan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah tambang ditaksir sebesar Rp 185.018.377.989.478,00. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi PTFI yang seharusnya masih ditempatkan pada Pemerintah Indonesia sebesar USD1,434,994.33. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi kami menilai sebagai bentuk kerugian keuangan negara. Sementara terhadap jaminan pasca tambang, PTFI juga belum menempatkan sebesar USD22,286,839.11 dari total kewajiban periode 2016-2019 sebesar USD353,759,351.00 kepada Pemerintah Indonesia meskipun Rencana Pasca Tambang (RPT) telah disetujui.

4. Melihat preseden dalam menjerat Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. KPK juga wajib mengejar nilai kerugian negara yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia (PT.FI) dengan jeratan pidana korupsi dan dengan memperhitungkan environmental cost dan social cost yang diakibatkan karena korupsi di sektor pertambangan.

Wallahualambishawab