FREEPORT MERAMPOK UANG NEGARA, KPK HARUS SEGERA BERTINDAK!

Oleh: Panca Putra Kurniawan, S.H. M.Si

LBH PELITA UMAT Korwil DKI Raya

Laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 6/LHP/XVII/2017 tanggal tanggal 21 April 2017, menyimpulkan kerugian langsung berupa natural uang yang dapat diterima negara, yang berasal dari :

1. Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi/Royalti PTFI selama Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Sebesar USD445.967.326,90;

2. Kelebihan Pembebanan Biaya Concentrate Handling pada PTFI Tahun 2013 s.d 2015 Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Royalti Sebesar USD181,459.93;

3. Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal Sebesar USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Belum Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pemurnian PTFI;

4. Kelebihan Pencairan Jaminan Reklamasi PTFI Sebesar USD1,434,994.33 Yang Seharusnya Masih Ditempatkan Pada Pemerintah Indonesia;

5. Kewajiban Penempatan Jaminan Pascatambang Kepada Pemerintah Indonesia Untuk Periode 2016 Sebesar USD22,286,839.11 dari Total Kewajiban Periode 2016-2019 Sebesar USD353,759,351.00;

Lima potensi penerimaan negara yang dikemplang Freeport ini jika dijumlah totalnya sebesar USD 937,247,582.42. Jika kurs dolar terhadap rupiah 10.000,- maka uang negara yang dikemplang Freeport Rp. 937.247.582.420.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Itu jika kurs rupiah terhadap dolar Rp. 10.000.000,-. Bagaimana jika rupiah terpuruk seperti saat ini ? Berapa potensi uang negara yang di garong Freeport jika satu dolar setara dengan lima belas ribu rupiah ? Angka yang didapat menjadi Rp. 1.405.871.343.630.000,- (seribu empat ratus lima triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Angka yang sangat fantastis, nyaris sama dengan APBN RI tahun 2018 dimana total penerimaan dipatok hanya diangka Rp 1.894,7 triliun. Itu diperoleh jika Freeport patuh dan taat membayar kewajibannya sebagai hak negara.

Apalagi jika Freeport dikelola sendiri, betapa besar anggaran negara yang diterima ? Itu baru satu tambang Freeport, bagaimana jika seluruh tambang di negeri ini diambil alih negara karena syariat Islam mengklarifikasi tambang dengan deposit melimpah sebagai harta milik umat (Al Milkiyatul Ummah). Bukankah negara tidak perlu lagi memalak rakyatnya dengan pungutan pajak ?

Mengambil alih harta negara yang halal berupa tambang yang dikuasai asing, adalah cara yang lebih mulia dan bermartabat ketimbang mencari recehan dari lelang minuman keras yang sudah jelas diharamkan Allah SWT.

Karenanya, sangat wajar jika negeri ini dikelola dengan syariat Islam. Syariat Islam akan mengembalikan harta milik negeri ini kepangkuan umat, bukan terus dijajah dan diserahkan kepada asing dan aseng.

Kembali ke soal Freeport, jadi jelas tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda-nunda melakukan penyelidikan kasus freeport ini. KPK harus tunjukkan kepada rakyat sebagai lembaga Super Body yang berani menyikat koruptor siapapun pelakunya, baik domestik maupun asing, tak terkecuali Freeport.