Headline

JOKOWI BERPOTENSI ABUSE OF POWER: TNI-POLRI ADALAH ALAT NEGARA, BUKAN ALAT KEKUASAAN


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT


Saat memberikan pengarahan kepada anggota TNI dan Polri di Istana Negara, Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk mensosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Pengarahan itu diberikan Jokowi kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta (23/08).
Jokowi mengatakan sudah banyak program dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah.
“Saya titip seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu,” ujarnya.
Dalam perspektif politik pemilu, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh petahana, secara subtantif dapat dipahami dan diarahkan sebagai materi kampanye. Bahkan, arah kebijakan penganggaran oleh petahana pada tahun politik cenderung mengarah pada kampanye politik.
Pada gelaran Pilkada di beberapa daerah, banyak kepala daerah selaku petahana yang mencalonkan diri pada Pilkada menggunakan politik anggaran daerah untuk menangguk elektabilitas. Di kota bekasi misalnya, walikota Bekasi Rahmat Efendi menggulirkan program jaminan kesehatan berbasis NIK, menjelang proses Pilkada. Program ini secara tata kelola pemerintahan adalah tugas sekaligus tanggung jawab Pemerintah dan negara, namun pengguliran program jelang Pilkada tentu dapat dipahami sebagai manuver politik terselubung menggunakan program pemerintahan untuk meraup elektabilitas calon yang maju dalam gelaran Pilkada.
Betapapun itu aneh, namun hal ini lazim dilakukan oleh petahana dan secara hukum sah dan legal. Tetapi pada kasus pidato Presiden Jokowi yang meminta TNI – Polri menyosialisasikan program dan kinerja pemerintah, ini jelas melabrak hukum dan konstitusi, dikarenakan :
Pertama, tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri bukanlah kepanjangan tangan penerintah dalam urusan publikasi dan komunikasi. TNI dan Polri adalah organ negara yang menjalankan fungsi negara, bukan alat kekuasaan.
Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Sementara Tugas Pokok dan Fungsi kepolisian adalah menjalankan fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepoisian).
Kedua, Fungsi sosialisasi program dan pencapaian tata kelola pemerintahan ada pada kementrian negara dan departemen terkait. Sebagai organ eksekutif, Presiden dan para menteri memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan, dari sejak perencanaan, sosialisasi, eksekusi hingga evaluasi.
Sepanjang fungsi pemerintahan eksekutif dibawah kendali Presiden berjalan baik, maka otomatis proses sosialisasi program dan capaian Pemerintahan akan berjalan baik. Jika ada kendala dalam hal ini, boleh jadi ada organ eksekutif yang tidak maksimal menjalankan fungsinya atau boleh jadi sebabnya adalah program dan capaian pengelolaan pemerintahan yang tidak menjual untuk disosialisasikan sebagai capaian prestasi dan kinerja pemerintahan.
Dalam bidang ekonomi misalnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi dibawah angka 5 % jauh dibawah ekspektasi penerintah yang sejak awal kampanye pemilu 2014 memasang target ambisius angka pertumbuhan ekonomi pada level 8 %. Belum lagi, nilai utang R.I. yang hingga saat ini menyentuh nilai lebih dari 5000 T.
Jika capaian ini yang disosialisasikan, pastilah Pak Jokowi tidak perlu mengalihkan peran dan fungsi TNI POLRI untuk menjalankan fungsi Humas kepresidenan. Rakyat, telah mengetahui dan merasakan langsung bahwa ekonomi kita sedang tidak baik, utang kita banyak, bahkan nilai rupiah terpuruk pada akhir-akhir ini.
Ketiga, pengalihan fungsi TNI POLRI dan mengkerdilkannya hanya untuk menjalankan fungsi kehumasan Presiden di khawatirkan akan melalaikan fungsi dan tugas masing-masing institusi. Saat ini, kita ketahui kedaulatan bangsa dan negara sedang diobok-obok gerakan separatis di Papua. Harusnya, Presiden berpesan kepada TNI untuk menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa di Papua.
Demikian pula bobroknya penegakan hukum di negeri ini, kriminalisasi ulama, kriminalisasi tokoh Islam, aktivis Islam, simbol hingga ajaran Islam marak dipertontonkan. Presiden, seyogyanya berpesan kepada lembaga kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil, tidak pilih kasih, tebang pilih atau diskriminasi. Presiden seharusnya mendorong kepolisian untuk menegakan hukum seadil-adilnya, sekaligus mendorong proses penegakan hukum terhadap para Penista agama seperti pada kasus busukma, karya Victor Laiskodat, Ade Armando dan sederet persoalan hukum lainnya.
Mengingatkan bahaya korupsi yang kian akut seperti mendorong KPK untuk segera mengusut tuntas skandal mega korupsi Freeport, mengingatkan bahaya narkoba bahkan terakhir anggota DPR dari partai Nasdem tertangkap mengedarkan sabu seberat 105 kg. Tentu hal ini lebih relevan diingatkan kepada institusi kepolisian ketimbang mendistorsi peran kepolisian sehingga melakukan tugas dikuar tupoksinya.
Keempat, cara-cara penggunaan kekuasaan diluar kewenangan yang telah ditetapkan hukum dan konstitusi ini berpotensi bermasalah secara hukum. Jika hal ini jatuh pada tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), bisa saja residen di makzulkan.
Penulis memahami di tahun politik ini Pak Jokowi perlu meningkatkan elektabilitas ditengah merosotnya kepercayaan publik pada kinerja pemerintahan. Sebagai petahana yang maju mencalonkan diri sebagai cawapres pada polres 2019 adalah sah dan legal Pak Jokowi melakukan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja Pemerintahan dan mengusulkan diri sebagai sosok yang layak untuk dipilih kembali.
Hanya saja cara-cara yang ditempuh yang menyalahi hukum dan konstitusi, penulis kira hal ini bukan menimbulkan elektabilitas bagi petahana malah sebaliknya. Rakyat yang menonton parodi pemerintahan yang tidak profesional ini, dapat membuat kesimpulan sepihak bahwa negara tidak dijalankan secara benar oleh orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan fungsi Pemerintahan.