MENOLAK AROGANSI JAKSA, MENUNTUT KEADILAN BAGI SUHERMAN

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH PELITA UMAT

Setiap wewenang yang diberikan UU kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum dan hakim adalah dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum. Secara subjektif, penyidik dan jaksa penuntut umum memang diberi wewenang untuk menahan Tersangka karena adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana lagi. Secara objektif, penyidik atau jaksa hanya bisa menahan jika pasal yang disangkakan diancam pidana minimal 5 (lima) tahun.

Pada kasus Suherman, secara objektif memang status tersangka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) ITE dapat ditahan, karena ancaman pidana 6 (enam) tahun. Namun, syarat ini tidak berdiri sendiri. Harus ada kondisi dimana penyidik atau jaksa merasa khawatir atas adanya potensi Tersangka menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana lagi.

Syarat subjektif ini telah diuji oleh penyidik polres metro kota bekasi, atas permohonan penangguhan kuasa hukum dan jaminan keluarga, Suherman mendapat penangguhan penahanan. Dalam masa penahanan, Suherman terbukti kooperatif, hingga proses pelimpahan ke kejaksaan negeri bekasi.

Namun, begitu sampai proses di kejaksaan, jaksa penuntut umum seolah tutup mata atas kondisi Suherman. Jaminan keluarga dan bahkan tokoh dan ulama dipertanyakan. Bahkan jaksa mempertanyakan dukungan umat Islam.

Kekhawatiran menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana lagi, tidak ada pada diri Suherman dikarenakan :

Pertama, Suherman telah mendapat kebijakan penangguhan penahanan oleh penyidik polres metro kota bekasi. Dalam kurun seminggu masa penahanan, terbukti tersangka kooperatif, tidak lari dan tidak mengulangi pidana lagi.

Kedua, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana telah disita oleh penyidik, tersangka tidak mungkin menghilangkan barang bukti yang ada pada kewenangan penyidik.

Ketiga, saat pelimpahan tersangka terbukti kooperatif. Sejak jam 09.30 tersangka telah siap di polres, bahkan menunggu hingga lewat dzuhur karena penyidik mengabarkan jaksa belum bisa menerima pelimpahan karena sedang ada pertemuan di kantor walikota bekasi.

Karenanya, menjadi aneh tindakan jaksa yang ngotot menahan tersangka. Aneh pula, ketika argumen syarat penahanan berupa adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana lagi, terbukti secara nyata tidak ada pada diri tersangka. Dengan berbagai dalih, akhirnya jaksa berargumen pada wewenang. Pada keputusan atasan.

Bolehlah kita pahami menahan adalah wewenang jaksa, tetapi KUHAP tidak pernah menyebut proses penahanan itu wajib. Kasus yang menjerat artis Ahmad Dani juga pasal 28 ayat (2) UU ITE, faktanya dia tidak ditahan. Karena menahan memang bukan kewajiban, hanya pilihan.

Lantas kenapa jaksa ngotot menahan Suherman ? Apakah karena Suherman orang kecil ? Apakah karena ada intervensi terhadap kasus Suherman ? Apakah karena jaksa tidak percaya pada jaminan tokoh dan ulama yang sebelumnya menjamin Suherman ? Apakah jaksa tidak bisa bertindak bijak, sebagaimana Kapolresta metro kota bekasi yang mengabulkan permohonan penangguhan Suherman ? Apakah karena kasus Suherman atas laporan pendeta sehingga ada atensi khusus ?

Karenanya wajar jika ulama, tokoh dan umat Islam bekasi merasa prihatin dan merasa tidak dihargai. Dan menjadi hak konstitusional jika ulama, tokoh dan elemen umat Islam mengajukan opsi untuk aksi menyampaikan aspirasi.

Umat Islam hanya bisa mengaduh, mengeluh, menyampaikan aspirasi. Entah harus sampaikan kapan umat ini diperlakukan seperti ini. Pada kasus Ahok, umat Islam harus turun hingga 7 (tujuh) juta, baru status Ahok tersangka. Pada kasus Busukma dan Victor Laiskodat, sampai hari ini kasusnya tidak jelas meski sudah berulang kali umat Islam mengadakan aksi.

Tetapi apapun, kewajiban umat Islam untuk terus menasihati penguasa. Aksi “tolak arogansi jaksa, bela Suherman” yang InsyaAllah diadakan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di Kejari bekasi, adalah bagian dari ikhtiar untuk memberian nasehat kepada aparat penegak hukum. Saat ini, yang bisa dilakukan umat Islam hanya ini, karena semua pintu dan jalur aspirasi melalui sarana hukum yang ada nyaris terkunci.

Karenanya, kami mengimbau sekaligus mengajak kepada semua pihak untuk meluruskan niat, memberikan dukungan dan doa, juga untuk terlibat dalam aksi bela Suherman jilid 2, dengan niatan semata-mata amar ma’ruf nahi munkar, hanya untuk mencari Ridlo Allah SWT.