Headline

MUHASABAH IDUL ADHA: HUKUM MENJADI ALAT KEKUASAAN?


Oleh: Ahmad Khozinudin, SH Ketua LBH PELITA UMAT


Nabi Ibrahim AS telah mengorbankan putra tercinta, demi mengokohkan komitmen untuk tunduk, taat dan patuh kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Beliau mengorbankan naluri kebapakan yang melekat, sebagai seorang bapak yang pada umumnya semua mencintai putranya. Apalagi, seorang putra laki-laki yang baru dikaruniakan setelah sekian lama dalam penantian.
Naluri itu, hasyrat akan cinta dan kasih sayang kepada putra, beliau kesampingkan semata untuk memenuhi ketaatan kepada Allah SWT. Padahal, sudah pasti hati beliau terhiris, memendam duka yang mendalam, harus melepaskan dan mengorbankan Nabi Ismail AS.
Namun karena ketaatan, karena besarnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kecintaan itu mampu beliau kalahkan, beliau mampu mengutamakan ketaatan diatas segala urusan. Itulah pengorbanan.
Peristiwa ini nyaris sama, bagaimana Sohabiyah Sumayah, mengesampingkan naluri mempertahankan hidupnya, ketika diseru untuk menyembah hubab, latta dan uzza, padahal ajal akan menjemputnya. Sohabah yang mendapat Syahid pertama kali dalam Islam ini, telah mengesampingkan keselamatan dirinya, dan beliau -semoga Allah SWT meridloi- lebih mempertahankan keselamatan akidahnya ketimbang nyawanya.
Hari ini, ditengah potret telanjang aparat penegak hukum yang mempertontonkan kejumawaan dan cenderung menjadi alat kekuasaan, dibutuhkan jiwa yang siap berkorban, yang melakukan pembelaan terhadap umat. Kezaliman ini wajib dilawan oleh segenap umat Islam khususnya para advokat muslim, dengan semangat ketaatan dan pengorbanan sebagaimana telah dicontohkan Nabi Ibrahim AS. Berkorban waktu, pikiran, tenaga bahkan potensi kehilangan klien profesional karena aktivitas membela umat.
Lihatlah ketidakadilan begitu telanjang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum di negeri ini. Pada saat Ahok divonis bersalah, dipenjara, pendukung Ahok melakukan aksi demo anarkis, merusak pagar, melewati batas waktu hingga larut malam. Adakah tindakan tegas dari aparat ? Adakah upaya aparat untuk mengalihkan lokasi aksi agar tidak mengganggu hak publik ? Tidak ada.
Bahkan aparat kepolisian berdalih dalam menangani aktivitas demo pendukung Ahok dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan persuasif, karena fungsi utama kepolisian adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
Tetapi ketika umat Islam ingin menyampaikan aspirasi, untuk membela Suherman saudara muslim alumni 212 di bekasi baru-baru ini, kenapa polisi represif ? Memaksa peserta untuk pindah lokasi dan bahkan menghalangi peserta untuk kembali ke titik lokasi didepan kantor Kejari bekasi. Padahal, surat pemberitahuan aksi tegas menunjuk lokasi didepan kantor Kejari bekasi.
Lantas apa argumennya ? Ada seagames ? Lokasi seagames jauh dari tempat aksi. Dipastikan tidak ada kaitan dan tidak akan mengganggu. Mengganggu lalulintas ? Peserta aksi umat Islam terkenal taat dan patuh, bukan massa pendukung Ahok yang liar dan bringasan.
Yang paling mencoreng wibawa hukum adalah tontotan kejumawaan itu disaksikan publik, adu otoritas dan merasa yang paling berkuasa menjadi argumen Andalah untuk memaksa peserta aksi pindah lokasi. Ini tidak boleh dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pelayanan kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Karenanya keadaan ini menjadi lumrah, dianggap biasa, bahkan cenderung menjadi trend dimana hukum telah diselewengkan menjadi alat kekuasan, hukum dijadikan sarana untuk menzalimi rakyat. Karena itu para advokat muslim wajib bangkit. Advokat muslim wajib berkorban, dengan mewakafkan waktu, keahlian dan tenaganya untuk membela dan melayani kepentingan umat dari bahaya penyalahgunaan hukum dan kekuasaan.
Apalagi sejak era kepemimpinan Jokowi, empat tahun terakhir ini umat dibuat berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum. Alat negara diselewengkan menjadi alat kekuasaan untuk menekan dan membungkam suara kritis umat.
Hukum telah hilang, keadilan menjadi barang langka, sementara aparat penegak hukum telah menghamba pada kekuasaan. Kondisi seperti ini darurat, genting, karenanya para advokat muslim wajib bangkit membela dan melayani kepentingan umat.
Meskipun demikian, seyogyanya aparat penegak hukum kembali pada tugas dan fungsinya sebagai alat negara. Janganlah menjadi robot yang diremot untuk berhadap-hadapan dengan umat. Ingat, seluruh aparat penegak hukum lahir dan dibesarkan dari rahim umat. Kelak, ketika purna tugas, aparat penegak hukum juga akan kembali ke tengah-tengah umat.
Karena itu mumpung belum terlambat, mumpung kemarahan umat belum pada titik didihnya, segeralah bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, kembali pada fungsi sebagai aparat negara yang menegakkan hukum dan keadilan.