PERKARA SUHERMAN DILIMPAHKAN KE PENGADILAN

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH PELITA UMAT

Rakyat kecil pencari keadilan, cenderung selalu menjadi korban proses penegakan hukum yang mempertontonkan kejumawaan dibalik dalih ‘wewenang’ berdasarkan undang undang. Pada Kasus Suherman, ketika jaksa diberi penjelasan bahwa tersangka tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi pidana lagi, dalam proses di kepolisian polres metro kota bekasi sudah ditangguhkan, ada jaminan keluarga, ulama dan tokoh bekasi, namun penjelasan ini tidak memiliki arti. Jaksa mengunci diskusi dengan dalih menahan tersangka adalah kewenangan jaksa.

Ketika diberi argumen, menahan itu wewenang yang diberikan hukum untuk mengantisipasi kekhawatiran tersangka akan lari, akan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi pidana lagi, bukan kewajiban hukum. Artinya, wewenang ini menjadi tidak relevan jika ternyata tersangka terbukti kooperatif, tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi pidana lagi. Namun lagi-lagi jawabannya itu wewenang jaksa, dengan ditambah argumen klasik “sudah keputusan atasan”.

Tapi anehnya, ketika ada aksi massa, menuntut penangguhan Suherman, argumen kewenangan jaksa ini menjadi hilang. Jaksa, justru menyatakan tidak punya wewenang karena berkas sudah dilimpahkan dipengadilankan. Terlihat sekali, 500 peserta demo untuk menyampaikan aspirasi pembebasan Suherman hanya di pingpong, di perlakukan secara tidak adil.

Padahal, jika tidak ada aksi, tidak ada kunjungan tokoh dan ulama, tidak ada 500 peserta hadir aksi menuntut pembebasan suherman, kuat dugaan berkas masih ngendon di kejaksaan. Tidak ada kejelasan kapan perkara akan disidangkan.

Para ulama dan tokoh yang hadir secara bergantian memberi nasehat kepada jaksa di Kejari bekasi yang menerima kunjungan, untuk berlaku adil. Sebelumnya, para ulama merasa kecewa, karena surat audiensi yang ditujukan kepada Kajari, ternyata tidak ditemui Kajari. Pihak kajari hanya mengutus kasi intel untuk menemui kiyai dan para tokoh.

Namun ada hikmah dibalik peristiwa ini, umat jadi paham bagaimana model penegakan hukum yang dipertontonkan di negeri ini. Kasus Suherman yang terlunta-lunta sejak ditingkat kepolisian juga baru dilimpahkan ke kejaksaan ketika ada aksi massa. Sekarang, modus itu diadopsi pihak jaksa ketika mendapat tekanan massa, baru cepat-cepat perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, tersangka belum bersalah. Vonis pengadilan bisa memutus bebas. Namun, tindakan menahan tersangka diduga seperti hendak menyalurkan atensi pihak tertentu, meskipun tidak memiliki urgensi. Karenanya, wajar jika publik bertanya ada apa dengan kasus ini ? Apakah ada kaitan kasus ini dengan pendeta dan walikota bekasi ? Sebab, laporan perkara ini diajukan oleh pendeta Johanes Nur.

Konten foto diduga gambar atau dokumen perjanjian walikota dengan unsur gereja di kota bekasi, memang menimbulkan praduga. Apa benar itu terjadi ? Jika tidak, kenapa si pendeta bernafsu melapor ke polisi ? Dan begitu cepat proses, sehari lapor, hari berikutnya Suherman langsung ditangkap dan ditahan.

Walikota juga nampak bermain citra di kasus Suherman, mengunjungi Suherman, memaafkan Suherman, tapi tidak membuat ikhtiar untuk memfasilitasi perdamaian. Padahal, mudah saja bagi walikota untuk memanggil pendeta Johanes Nur dan pihak Suherman untuk berunding. Polisi bisa memfasilitasi perdamaian dengan menerapkan Surat Edaran No: 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorasi (Restoratif Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

Namun entah karena Suherman rakyat kecil, entah apakah permaafan walikota hanya sekedar bermain citra, atau ada pihak-pihak yang memiliki tendensi pada kasus ini -mengingat kasus ini bergulir- saat situasi Pilkada kota bekasi, akhirnya Suherman dipaksa menjalani proses hukum. Suherman tidak berdaya, manakala tangan-tangan kekuasaan melalui wewenang hukum kemudian menyeretnya dalam kasus ini.

Penulis sendiri melihat adanya perlakuan berbeda dalam kasus ini. Termasuk ketika massa ingin menyampaikan aspirasi, pemberitahuan resmi aksi diadakan didepan kantor Kajari bekasi, tiba-tiba secara sepihak aksi dipaksa diadakan di lapangan alun-alun kota. Karenanya penulis marah, dan sempat adu argumen dengan petugas kepolisian.

Tidak ada pemberitahuan resmi secara tertulis atas pengalihan lokasi aksi, kemudian secara sepihak perserta dialihkan. Padahal, beberapa kali aksi buruh biasa diadakan didepan Kajari atau depan PN KOTA BEKASI. Aspirasi itu disampaikan kepada Kajari, kalau dilakukan di alun-alun siapa yang mendengar ?

Akhirnya setelah terjadi perdebatan, aksi dapat bergeser dipinggir jalan didepan kantor Kodim Kota bekasi. Penulis memohon maaf pada jajaran Kodim, karena aksi seyogyanya di depan kantor Kajari bukan didepan pojok kantor Kodim. Tetapi karena polisi sepihak mengalihkan lokasi, akhirnya aksi tertahan di pinggir jalan di pojok kantor Kodim kota bekasi.

Sebelumnya, juga terlihat upaya untuk menggembosi aksi dengan berdalih sudah mendekati Idul Adha, ada agenda SeaGames. Padahal, meski sedang melaksanakan puasa Arafah saat aksi karena esok memasuki Idul Adha, peserta justru lebih bersemangat sebagaimana Rasulullah dan sahabat tidak menghentikan aktivitas dakwah dan jihad saat berpuasa.

Berapa tokoh dan ulama juga dihimbau untuk tidak mengadakan aksi. Alhamdulilah, atas keteguhan hati untuk membela saudara muslim, atas kepahaman hukum bahwa menyampaikan aspirasi dan pendapat dijamin konstitusi, aksi bela Suherman tolak arogansi jaksa terlaksana juga.

Akhirnya, perjuangan membela suherman saat ini sampai pada proses persidangan. Beberapa hari kedepan, panggilan sidang akan dilayangkan pihak pengadilan negeri bekasi. Harapan terakhir, semoga hakim yang mengadili perkara suherman dapat bertindak arif, memberikan penangguhan pada hari pertama sidang dan nantinya dapat memvonis suheman dengan putusan bebas.