Headline

PERNYATAAN HUKUM: LBH PELITA UMAT BELA UST ABDUL SHOMAD (UAS)



PERNYATAAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA ISLAM TERPERCAYA (LBH PELITA UMAT)
No. 12/05/PH/LBH-PU/VIII/2018
TENTANG
“BELA UST ABDUL SHOMAD (UAS), LINDUNGI DAN JAGA PENGAJIAN UAS DI JEPARA, TOLAK INTOLERASI DAN RADIKALISME BERDALIH PANCASILA DAN NKRI”
Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) tegas menyatakan :
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Aktivitas dakwah Islam adalah aktivitas ibadah yang telah diwajibkan berdasarkan keyakinan (akidah) agama Islam, dijanjikan pahala berlimpah bagi yang melaksanakannya, sekaligus diancam dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Setiap aktivitas dakwah termasuk tetapi tidak terbatas pada: Ceramah Agama, Tablik Akbar, pengajian umum, Kajian Hukum Quran dan Sunnah, penulisan artikel dakwah, video kegiatan dakwah, dan setiap kegiatan dakwah dalam bentuk atau menggunakan sarana lainnya adalah hak konstitusional yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindakan sekelompok kecil anggota masyarakat, baik mengatasnamakan pribadi atau ormas yang menghalangi aktivitas dakwah, baik secara langsung atau dengan dalih tertentu, baik pelarangan secara total atau sebab mengajukan sejumlah syarat tertentu, adalah aktivitas ilegal, tindakan pidana yang melanggar hukum dan konstitusi.
Penolakan sekelompok kecil individu atau kelompok Ormas di Jepara, yang menolak pengajian yang rencana akan dilakukan oleh Ust. Abdul Shomad pada tanggal 1 September 2018, di Ponpes Al Husna Mayong Kabupaten Jepara, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan tindakan yang melanggar konstitusi.
Berkaitan dengan hal itu, LBH PELITA UMAT menyatakan :
Pertama, mengutuk keras sekaligus menyayangkan tindakan Radikal sekelompok kecil individu atau ormas tertentu yang menolak aktivitas ibadah berupa dakwah Islam melalui pengajian Islam yang akan dilakukan oleh Ust. Abdul Shomad, pada tanggal 1 September 2018, di Ponpes Al Husna Mayong Kabupaten Jepara.
Kedua, simbol Islam berupa bendera Al Liwa’ dan Ar Roya bertuliskan lafadz “LA ILLAHA ILLALLAH, MUHAMMADDUR ROSULULLAH” adalah bendera Islam, bukan milik individu atau kelompok tertentu. Setiap umat Islam, sah dan legal memiliki dan mengagungkan simbol bendera Islam sebagai manifestasi keimanan dan kecintaannya pada agama Islam.
Ketiga, setiap tudingan yang tidak berdasarkan hukum baik terhadap individu atau ormas tertentu, adalah tindakan yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Tudingan ditunggangi, terafiliasi, di kooptasi, atau sederet tuduhan jahat lainnya yang dialamatkan pada ormas Islam seperti FPI, HTI, dll. adalah tindakan keji yang tidak bermartabat dan mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat Islam.
Sesama muslim adalah bersaudara, haram darah harta dan kehormatannya. Setiap muslim wajib melaksanakan dakwah dan mendorong, melindungi dan menjaga kegiatan dakwah, bukan sebaliknya, malah menghambat dakwah. Dakwah adalah jalan kebaikan. Menghalangi dakwah, apalagi dengan menebar fitnah berarti menghalangi jalan kebaikan, bahkan mendorong terjadinya kejahatan dan kebencian
Keempat, menolak keras setiap syarat yang diajukan individu atau kelompok ormas tertentu yang pada pokoknya ingin menghalangi aktivitas dakwah, baik dengan menyanyikan lagu tertentu, menandatangani pernyataan tertentu, atau syarat-syarat lain yang berdalih menjaga Pancasila dan NKRI, serta alasan lain yang tidak berdasarkan Al Quran dan As Sunnah serta tidak sejalan dengan aturan hukum dan konstitusi. Tindakan meminta syarat tertentu untuk melakukan pengajian, padahal tidak berdasar hukum dan konstitusi adalah pelecehan terhadap ulama, umat Islam, dan berpotensi dijerat pasal penodaan terhadap agama Islam.
Kelima, Negara melalui organ alat kelengkapan negara termasuk melalui aparat penegak hukum wajib hadir dan menjamin hak konstitusi setiap warga negara, menjamin dan melindungi Ust. Abdul Shomad untuk berdakwah, termasuk terhadap dakwah yang dilakukan oleh ulama dan habaib lainnya, agar bebas dan terjamin dari rongrongan sekelompok kecil individu atau kelompok tertentu yang kerap mempertontonkan tindakan intoleransi dan terbiasa dengan persekusi berdalih jaga Pancasila dan NKRI.
Keenam, menghimbau kepada segenap advokat, praktisi hukum, aktivis lembaga bantuan hukum, para ulama, habaib, aktivis Islam dan umat Islam seluruhnya, untuk saling menjaga dan melindungi ulama umat Islam, simbol kemuliaan umat, lentera yang memberi cahaya terang sebagai penunjuk terang, wabil khusus terhadap Guru Kita, Al Mukarom Ust. Abdul Shomad.
Demikian pernyataan ini disampaikan.
Jakarta, 30 Agustus 2018
Ketua
Ttd
Ahmad Khozinudin, S.H.
Sekertaris Jenderal
Ttd
Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.