REPORTASE DISKUSI HUKUM LBH PELITA UMAT ISLAMIC LAWYERS FORUM 2

Hukum adalah produk politik, kekuasaan politik akan menentukan corak dan aturan hukum yang diadopsi. Para penguasa, cenderung akan mempertahankan kekuasaanya, dengan berbagai cara dan sarana, tak terkecuali melalui pembuatan produk hukum.

Tak ada angin dan hujan, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri sebagai penyelenggara negara.

Dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan :

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden,”.

Secara normatif, peraturan ini tidak ada masalah. Secara politik, PP ini telah mengadopsi cara-cara mempertahankan kekuasaan dengan mencari legitimasi hukum untuk membatasi lawan politik untuk berkontestasi dalam pemilihan.

Selain itu, publik juga dikejutkan dengan manuver tokoh agama yang mengancam calon tertentu jika tidak mengusung figur cawapres dari kelompok agama yang dipimpinnya. Bahkan, ancaman itu bukan sekedar ancaman tetapi terbukti telah merubah konstelasi pencalonan di menit-menit akhir pengumuman.

Prof Machfud MD mengurai dengan jelas, betapa aktor-aktor politik berusaha mereduksi makna Islam dan menjadikannya sebagai alat legitimasi, alat menekan dan memaksakan pilihan. Terbuka didepan publik, bagaimana jubah dan sorban agama telah disalahgunakan untuk melampiaskan nafsu berkuasa.

Pada saat yang sama, Jokowi sebagai presiden sekaligus capres pada gelaran Pilpres 2019, tidak berdaya melawan tekanan politik itu. Satu sikap kerdil, yang tidak bisa menjadi penengah dan penentu kebijakan layaknya seorang pemimpin yang memiliki wibawa dan legacy kepemimpinan.

Pada saat pemilu dan Pilpres, simbol dan ajaran agama Islam akan marak dijadikan sarana untuk mengunduh elektabilitas calon. Sementara, persekusi dan kriminalisasi terhadap simbol dan ajaran Islam, masih terus marak dipertontonkan.

Akankah agama Islam hanya akan ada dibawah ketiak kekuasaan politik ? Akankah umat hanya akan menjadi alat pelanggengan kekuasaan ? Akankah, hukum sebagai produk politik akan terus dieksploitasi menjadi alat kekuasaan ? Bukankah hukum adalah panglima ? Bukankah agama Islam itu harus diterapkan dan menjadi rahmat bagi semesta alam ? Islam bukan alat politik untuk memoles citra dan menangguk elektabilitas.

Advokat Azam Khan, SH, melihat tata kelola Negara sudah pada taraf sangat mengkhawatirkan. Negara telah dijadikan jaminan untuk mencari hutang hingga ribuan triliun rupiah, angka yang sangat fantastis. Negara tidak lagi dijalanakan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat. “saya sangat khawatir, apa iya kita akan mewariskan hutang kepada anak cucu kita ? sementara seluruh asset, tambang di negeri ini semua sudah dikuasai asing”, ungkapnya.

Sementara itu Ust Novel Bamukmin yang juga hadir sebagai Nara Sumber, menegaskan betapa umat Islam saat ini diperlakukan secara tidak adil. Suara umat Islam hanya jadi rebutan saat pemilihan. Tetapi, tuntutan keadilan terhadap umat Islam tidak pernah didengarkan.

“kami umat islam untuk menuntut keadilan agar Ahok di Penjara, butuh aksi hingga tujuh juta orang, mahal sekali keadilan di negeri ini ?” tegas Ust Novel.

Bang Egi Sujana memberikan pemaparan tentang pentingnya upaya menerapkan syariat Islam secara konstitusional. Saat ini, eksekutif dan legislatif tidak diisi oleh orang-orang yang berkomitmen memperjuangkan syariat Islam.

Bang Egi menyatakan “Negara berdasarkan Pancasila, sila Pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang maha Esa. Mukaddimah Konstitusi menyebut kemerdekaan atas berkat Rahmat Allah SWT. Jadi tuhan yang dimaksud dalam sila ketuhanan yang maha Esa itu adalah Allah SWT, jadi hak konstitusional umat islam untuk memperjuangkan syariat islam yang merupakan syariat Allah SWT. Apalagi kebebasan beragama dan menjalankan Ibadhn sesuai keyakinan juga dijamin oleh konstitusi”.

KH Ilyasa HI Wijaya selaku Ulama dari Mojokerto juga menuturkan bagaimana hukum saat ini digunakan untuk mengkriminalisasi ulama. Beliau sendiri mengalami persekusi, dilaporkan oknum Ormas yang diketahui publik sering melakukan pembubaran pengajian.

“saat ini kita harus melakukan Perlawanan. Perlawanan secara institusi, kombinasi ulama dan Advokat. Ulama tidak boleh hanya dijadikan alat untuk meraih suara, Islam tidak boleh dipolitisasi hanya untuk meraih kekuasaan. Ulama harus kembali ke khittohnya, mengemban misi Nabi”. Tegas beliau.

Adapun Sekjen LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan menegaskan tentang adanya realitas eksploitasi hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan memukul lawan politik. Chandra juga melihat, adanya politisasi agama (Islam) yang dilakukan oleh aktor politik hanya untuk pencitraan dan meraih suara. Hal ini menjadi jelas ketika borok itu diungkap Prof Machfud MD.

“Kriminalisasi terhadap Habib Riziq Syihab bukkti nyata adanya eksploitasi hukum untuk memukul lawan politik. Juga terbitnya Perppu Ormas yang dijadikan dalih untuk mencabut status BHP HTI pasca kekalahan Ahok di pilkada Jakarta. Sementara, suara umat Islam hanya diunduh untuk kontestasi politik, agama di politisasi untuk mendulang suara, setelah itu ajaran dan syariat Islam dicampakkan” tambah Chandra.

Acara yang diadakan di Hotel Sofian Tebet pada Ahad 19 Agustus ini diikuti oleh Para Advokat, Ulama dan tokoh terpilih, berlangsung hangat dan penuh keakraban. Diakhir acara, para pembicara dan peserta saling bersalaman dan berbincang hangat.