SISI HUMANISME DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA [Studi Kasus Penahanan Suherman Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Bekasi]

Oleh: Ricky Fattamazaya Munthe, SH MH
Direktur Pembelaan Umum LBH PELITA UMAT

Proses hukum dalam perkara pidana, sebelum vonis hakim adalah serangkaian tindakan untuk mengkonfirmasi berbagai prasangka dan dugaan-dugaan. Pada tingkat penyelidikan, prosesnya fokus untuk mengkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana. Sementara, penyidikan dilakukan untuk mencari pelaku tindak pidana.

Pada proses penyidikan, serangkaian tindakan penyidikan hanya menghasilkan kesimpulan seseorang ditetapkan dengan status hukum tersangka. Aspek filosofinya, tersangka belum dibuktikan secara hukum bersalah, baru sebatas Persangkaan.

Karenanya, asas presumption of innocent (asas praduga tidak bersalah) wajib dikedepankan dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Sebab, boleh jadi proses penyidikan dan penuntutan yang dipersiapkan oleh kepolisian dan kejaksaan selama berbulan-bulan, berakhir dengan vonis bebas dari majelis hakim. Apa maknanya ? Vonis bebas mengkonfirmasi seluruh praduga dan prasangka dalam proses penyidikan tidak terbukti.

Hanya saja, dalam proses penyidikan itu ada wewenang penyidik maupun JPU untuk menahan tersangka. Namun, kewenangan ini tidak lepas bebas tanpa syarat. Ada syarat, berupa adanya kekhawatiran atas tindakan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana lagi.

Kekhawatiran itu, pada kasus Suherman seharusnya tidak ada. Sebab, penyidik kepolisian Resort metro kota bekasi, telah memberikan penangguhan penahanan kepada Suherman. Dalam proses pemberian penangguhan, terbukti Suherman tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Suherman adalah tulang punggung keluarga, posisi Suherman memiliki peran sentral untuk menopang ekonomi keluarga. Penangguhan yang diberikan, juga tidak menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus yang disangkakan.

Karenanya menjadi aneh jika terhadap kasus Suherman ini dipaksakan ditahan oleh jaksa. Negara, kehilangan sisi humanisme dalam proses penegakan hukum. Padahal, tindakan penahanan terhadap tersangka bukanlah kewajiban hukum.

Jaksa masih bisa menyidangkan kasusnya, meski tersangka/terdakwa tidak ditahan. Jaksa setiap saat juga bisa memanggil tersangka, baik langsung maupun melalui kuasa hukumnya, untuk menjalani serangkaian proses hukum yang dibutuhkan.

Pada kondisi lain, jika penangguhan dilakukan, tersangka masih tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Apalagi, kasus Suherman bukanlah kasus pidana yang menimbulkan korban luka atau kehilangan nyawa. Suherman, adalah korban kasus pidana SARA, buntut Pilkada kota bekasi beberapa waktu yang lalu.

Semoga saja, masih ada sisi humanisme dari Kajari bekasi sehingga memberi penangguhan kepada Suherman, sebagaimana Kapolresta kota bekasi yang memberikan penangguhan penahanan. Ikhtiar umat Islam menyampaikan aspirasi, melalui aksi unjuk rasa damai pada Senin 20 Agustus 2018, adalah upaya untuk menggugah sisi humanisme aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, untuk dapat bertindak adil arif dan bijak pada kasus yang menimpa Suherman.