Headline

TOLAK AROGANSI PENEGAK HUKUM PADA AKSI BELA SUHERMAN!



PERNYATAAN HUKUM
LBH PELITA UMAT
Nomor: 9/PH/LBH-PU/VIII/2018
TENTANG
“TOLAK AROGANSI PENEGAK HUKUM PADA AKSI BELA SUHERMAN”
Bahwa Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, telah dijamin konstitusi. Pasal 28 UUD 1945, telah tegas menyebutkan Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
Bahwa UU No. 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tegas menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
Bahwa aktivitas menyampaikan pendapat dimuka umum berupa kegiatan aksi bela Suherman Jilid II pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, adalah aksi sah dan legal sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan UU, telah pula memenuhi serangkaian prosedur aksi termasuk didalamnya telah mengirim pemberitahuan aksi, tema berikut lokasi aksi di Kejari Bekasi, yang disampaikan kepada Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi, dalam tenggang waktu sebagaimana diatur undang-undang.
Bahwa Karena itu tindakan arogan aparat penegak hukum yang secara sepihak memaksa peserta aksi untuk mengalihkan kegiatan aksi dari lokasi kejaksaan negeri bekasi ke lapangan alun-alun kota bekasi, tanpa pemberitahuan resmi dan tertulis, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi.
Bahwa ikhtiar tim LBH PELITA UMAT yang melakukan negosiasi dan akhirnya dapat melakuan aksi didepan pojok gedung Kodim Kota Bekasi, adalah ikhtiar sah dan legal untuk mendapatkan hak konstitusional dari ratusan peserta umat Islam dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat, setelan sebelumnya dipaksa dialihkan oleh petugas kepolisian Resort Metro Kota Bekasi.
Berkaitan dengan hal itu, LBH PELITA UMAT menyatakan :
Pertama, memprotes keras tindakan aparat penegak hukum kepolisian Resort Metro Kota Bekasi yang secara sepihak memindahkan lokasi acara secara tidak prosedural, tanpa pemberitahuan resmi dan tertulis. Tindakan ini berpotensi mencederai konstitusi dan mengabaikan hukum dan aspek keadilan bagi para peserta aksi.
Kedua, meminta maaf kepada jajaran Pimpinan Kodim Bekasi, karena aksi terpaksa terhenti didepan pojok kantor Kodim Kota Bekasi, dan tidak bisa mendekat ke lokasi aksi di depan gedung Kejaksaan Negeri Bekasi sesuai surat pemberitahuan aksi, karena terhalang oleh petugas kepolisian Resort metro kota Bekasi.
Ketiga, mengingatkan kepada pihak aparat penegak hukum agar menghentikan tindakan represif kepada aksi aliansi tim dan bantuan hukum persaudaraan alumni 212, sebaliknya bertindak longgar pada aksi pro Ahok , tindakan ini berpotensi melanggar hukum dan konstitusi. Akibatnya rakyat semakin tidak percaya bahwa Kopolisian sebagai pihak netral dan lurus dalam menegakkan keadilan
Keempat, menuntut agar saudara Suherman segera dibebaskan sekaligus mengusut kebenaran konten dokumen dugaan perjanjian antara Walikota Rahmah Efendi dengan perwakilan Gereja seputar komitmen Pilkada Kota Bekasi, mengusut siapa aktor pembuat konten dokumen diduga perjanjian itu, agar perkara yang disangkakan kepada saudara Suherman menjadi jelas dan terang benderang, dan semua pihak yang terlibat dapat dituntut pertanggungjawaban hukum secara adil.
Hasbunallah Wani’man Nashier Ni’mal Maula WA Ni’man Nashier.
LBH PELITA UMAT
Jakarta, 21 Agustus 2018
Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua Umum
Chandra Purna Irawan, SH, MH
Sekretaris Jenderal