Headline

FPI SULTENG: Kami Akan Kawal Kasus Gus Nur Hingga Tuntas


Palu, LBH PELITA UMAT- Ust. Sugianto Selaku Ketua DPD FPI SULTENG menyatakan akan mengawal Kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Gus Nur hingga tuntas. Pernyataan disampaikan, saat beliau mendampingi Gus Nur melaporkan M. Kaharu ke Sentra Pelayan Kepolisian Polda Palu.
“Kami taat hukum maka dari Itu kami datang ke Polda Sulteng untuk melaporkan kembali dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap GusNur, Mengingat GusNur merupakan salah satu Ulama Besar di Indonesia yang sudah berceramah di banyak tempat, bahkan hingga Keluar Negeri. Namun saat Ini ada Oknum yang mengatakan GusNur Sebagai Ustad Gadungan atau Ustad Palsu, maka dari Itu kami berharap pihak kepolisian memproses Kasus ini dengan Seadil-adilnya sesuai Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia” ujar Ust. Sugianto.
Terpisah, Chandra selaku Kuasa Hukum Gus Nur Menyatakan telah melaporkan Balik pendemo Di Depan Polda Sulteng, yang diduga dilakukan M. Kaharu Selaku Korlap Demonstrasi Tersebut, Karna Spanduk, Baliho yang di Bawa Oleh Pendemo Memiliki Unsur Kebencian, dan Pencemaran Nama Baik Terhadap Klien Kami CakNur. Chandra menambahkan Bahwa Para Pendemo Tersebut Memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP Atas Pencemaran Nama Baik.
Gus Nur sangat menyesalkan tindakan pendemo yang tidak melakukan tabayun, menuding sepihak dan merendahkan Marwahnya sebagai pendakwah.
“Mereka mendemo saya dan mengatakan saya memcah belah Bangsa, Ustad Gadungan, Ustad Palsu, setelah berdiskusi dengan teman- teman kuasa hukum saya berketetapan hati mengambil keputusan untuk melaporkan Kembali dengan membawa bukti – bukti yang ada” Tegas Gus Nur.
Sebagainya diketahui, pada hari Senin (24/9/2018) Chandra Purna Irawan, SH.,MH dan Ricky Fattamazaya Munthe,SH.,MH (LBH PELITA UMAT) selaku kuasa Gus Nur bersama ormas-ormas Islam yaitu FPI, FUI, PA 212 mendampingi Gus Nur/Cak Nur membuat laporan polisi di Polda Sulawesi Tengah terhadap Muh.Kaharu atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP jo 311 KUHP. Dengan nomor LP/475/IX/2018/SPKT.