GUS NUR DI ‘TARGET’ (LAGI)

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT

Kembali, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur alias Cak Nur mendapat panggilan dari Kepolisian Resort Surabaya, akan diperiksa pada hari Rabu (12/9). Dua pasal karet kembali menjerat Gus Nur, pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian atas dasar SARA, UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dua pasal yang menjadi dasar pemanggilan Gus Nur, diancam dengan pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun penjara.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Adapun dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2), disebutkan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah)”.

Nampak sekali, dasar pasal yang dijadikan rujukan pemanggilan Gus Nur alternatif kumulatif. Penyidik, tidak saja menjerat dengan pasal penghinaan dan pencemaran melalui sarana ITE dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun, tetapi juga menarik pasal penyebaran kebencian SARA dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun.

Teknik penyelidikan seperti ini, jika perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan menjadikan penyidik memiliki wewenang untuk menahan tersangka karena ancaman pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian SARA 6 (enam) tahun. Artinya, melampaui batas minimum wewenang menahan hingga berupa perkara pidana dengan ancaman (5) tahun.

Soal yang menjadi dasar pemanggilan belum diketahui secara pasti. Pada kasus Gus Nur di Polda Sulawesi Tengah, Ceramah Gus Nur yang diunggah dalam akun YouTube terkait nasihat dakwah Gus Nur kepada Ormas yang membubarkan pengajian Ust Felix Shiau, diketahui menjadi pengkal soalnya. Dibalik laporan itu, ada Ormas Tertentu yang menjadi pihak pelapor yang merasa dirugikan karena kerap disebut sebagai Ormas yang gemar membubarkan pengajian.

Jika melihat konstruksi pasal pemanggilan, Perkara yang menimpa Gus Nur ini nampaknya akan mengulang seperti kasus-kasus sebelumnya. Tentang adanya ormas tertentu yang merasa nama baiknya dicemar atau dihinakan dan tudingan menyebarkan kebencian dan SARA terhadap ormas dimaksud.

Melihat Trend pelaporan, dan sigapnya penyidik kepolisian menindaklanjuti kasus, termasuk penggunaan pasal dengan ancaman pidana yang bisa digunakan untuk menahan tersangka, kuat dugaan Gus Nur ‘ditarget’ penguasa. Penyidik, begitu cepat merespons laporan polisi terhadap Gus Nur dan para aktivis yang kontra rezim, sementara sampai hari ini kepolisian tetap bungkam ketika ditanya proses hukum para penista agama seperti Busukma, Ade Armando, Victor laiskodat, cornelis, dll.

Gus Nur di ‘target’ dengan pasal karet UU ITE, yakni pasal 28 ayat (2) UU ITE, sebagaimana dialami oleh Jonru, Asma Dewi, Ust. Alfian Tanjung, Buniyani hingga artis Ahmad Dani. Belum tuntas kasus Gus Nur terkait pidana SARA di Polda Sulteng, kini kasus serupa menjerat Gus Nur di polres Surabaya.

Nampak kontras, dimana proses penegakan hukum mengarah kepada aktivis, ulama dan tokoh yang kontra rezim. Gus Nur sendiri, diketahui sangat vokal mengkritik rezim dan menggaungkan semangat 2019 ganti Presiden. Bahkan, pada gekaran aksi di Solo, Gus Nur secara terbuka mengajak umat untuk tidak memilih pemimpin yang terbukti ingkar janji.

Sementara kepada tokoh dan aktivis pro rezim, yang secara telanjang mengujar kebencian dan SARA, baik dalam alam nyata maupun di jejaring sosial media, penguasa bungkam. Umat, hanya mampu bersabar dan menahan marah tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika mengambil ikhtiar lapor polisi, perkara sering diambangkan.

Ini tidak boleh dibiarkan, hukum dan instrumen negara tidak boleh disalahgunakan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam aspirasi umat Islam. Hukum harus kembali menjadi panglima, memaksa kekuasaan politik patuh pada konstitusi.

Karenanya, segenap elemen umat, para ulama, advokat, politisi, pengusaha, harus bersatu padu melawan rezim dan saling berhimpun untuk saling melindungi. Kasus Gus Nur ini, harus dikawal oleh segenap umat Islam.