Headline

IZIN TAGAR DUKUNG CAPRES: POLRI GAGAL MEMAHAMI HAK KONSTITUSI RAKYAT UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. Ketua LBH PELITA UMAT


Belum lama ini Polri mengeluarkan surat perintah untuk jajaran soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres. Dalihnya, dukungan itu bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat (2/9).
Disebutkan dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar 2019GantiPresiden, tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2019PrabowoPresiden di berbagai daerah berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarpendukung capres-cawapres di tengah masyarakat.
Padahal, publik perlu mengkaji realitas tagar yang beredar ditengah masyarakat. Apakah sebagian atau keseluruhan tagar tadi adalah bentuk kampanye capres ? Apakah sebagian atau keseluruhan kegiatan tagar tadi wajib meminta izin Polri ? Apakah sebagian atau keseluruhan kegiatan tagar tadi berpotensi menimbulkan keresahan berupa konflik antar pendukung capres ditengah masyarakat ?
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dinyatakan :
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.
Diantara gerakan tagar 2019GantiPresiden, tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2019PrabowoPresiden, maka tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2019PrabowoPresiden adalah tagar yang termasuk dan terkategori dukungan kepada capres tertentu.
Kegiatan menggelorakan tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2019PrabowoPresiden adalah kegiatan yang termasuk dan terkategori dalam kegiatan kampanye pemilu. Sebab, kedua tagar ini jelas menawarkan nama calon tertentu yang diusung perserta pemilu yang melibatkan peserta pemilu (partai) dan atau yang ditunjuk oleh perserta pemilu untuk menawarkan visi dan misi Jokowi dan Prabowo.
Ditengah masyarakat, sudah marak kampanye program dan citra diri baik yang dipromosikan oleh tim Jokowi maupun Prabowo, meskipun tahapan masa kampanye Pilpres belum dibuka KPU. Bahkan, ormas Projo tidak malu-malu mengkampanyekan Jokowi dua periode dalam berbagai kegiatan dan kesempatan. Begitu juga partai dan gabungan partai yang mengusung Jokowi – MA, dalam berbagai kesempatan giat mempromosikan Jokowi – MA.
Kegiatan masyarakat baik dipelopori partai, ormas atau individu untuk menggaungkan tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2019PrabowoPresiden sesungguhnya menyalahi UU pemilu karena dilaksanakan tidak dalam masa kampanye pemilu.
Adapun kegiatan Tagar 2019GantiPresiden bukanlah bagian dari kegiatan kampanye pemilu, karena kegiatan ini tidak dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu, bukan untuk tujuan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu tertentu.
Tagar 2019GantiPresiden adalah murni aspirasi rakyat yang mengindera kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menjabat pada periode 2014-2019, dan kemudian mengajukan tuntutan untuk menggantinya pada akhir periode jabatan tahun 2019 sebagaimana diatur oleh konstitusi. Tagar 2019GantiPresiden adalah hak konstitusi rakyat yang dijamin UUD dan peraturan hukum yang berlaku.
Dalam ketentuan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, menyebutkan bahwa :
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
Dalam pertimbangan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum, ditegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) disebutkan :
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Nalar hukum yang mendasari pelaksanaan aspirasi Tagar 2019GantiPresiden adalah bahwa Tagar 2019GantiPresiden adalah bagian dari Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang menjadi hak setiap warga negara. Karenanya, setiap warga negara tidak memerlukan izin negara untuk melaksanakan haknya, menyampaikan aspirasi didepan publik secara merdeka, tanpa tekanan dari pihak manapun.
Negara hanya memfasilitasi sekaligus menjamin terjadinya aktivitas penyampaian pendapat dimuka umum agar selaras dan sejalan dengan harmoni ditengah masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, agar setiap warga negara memahami hak sekaligus tanggungjawab hukum untuk melaksanakan aktivitas menyampaikan pendapat.
Karenanya, perintah UU No. 9/1998 bagi aktivitas melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah mengirimkan surat pemberitahuan, bukan meminta izin kepada polisi.
Pasal 10 “(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”.
Karenanya aneh sekali dan melanggar konstitusi jika aktivitas menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui kegiatan Tagar 2019GantiPresiden wajib meminta izin Polri. Polri hanya perlu menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), bukan izin. Polri tidak berwenang memberi atau menolak izin bagi warga negara yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengemukakan pendapat.
Kegiatan tagar 2019GantiPresiden juga tidak menimbulkan keresahan dan potensi konflik antar pendukung Jokowi dan Prabowo. Tagar ganti Presiden tidak pernah mengusung sosok atau calon tertentu, tetapi hanya fokus menyampaikan aspirasi tertentu.
Karenanya polisi tidak boleh berhalusinasi dengan membayangkan akan terjadi konflik antar pendukung jika kegiatan kemerdekaan menyampaikan pendapat 2019 ganti Presiden diselenggarakan.
Memang benar, tagar 2019 ganti Presiden mengkritik Jokowi selaku pejabat petahana. Namun, dalam iklim tata kelola bernegara wajar saja rakyat mengkritik dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Bahkan sah dan legal jika rakyat ingin mencabut mandat dari Jokowi, asal dilaksanakan secara konstitusional melalui Pilpres 2019.
Jika polisi masih bersikukuh dan terus berdalih adanya potensi konflik karena kegiatan penyelenggaraan aspirasi lantas apa argumennya ? Bukankah itu hak konstitusi ? Bukankah polisi berwenang mengatur jadwal, bukan melarang kegiatan ? Bukankah tugas polisi memberi STTP bukan menerbitkan izin ? Bukankah pengaturan kegiatan bisa dilakukan oleh polisi ?
Bahkan bukankah polisi bisa melarang tagar 2019TetapJokowi dan tagar 2018PrabowoPresiden, karena keduanya melanggar UU pemilu karena belum masuk tahapan kampanye Pilpres ? Bukankah berdasarkan UU pemilu, hanya tagar 2019GantiPresiden yang diperbolehkan karena murni aspirasi dan bukan kegiatan kampanye capres ?
Karenanya tidak ada keresahan ditengah masyarakat atas adanya kegiatan tagar 2019GantiPresiden. Justru, diberbagai daerah masyarakat antusias menyambut dan terlibat kegiatan tagar 2019GantiPresiden.
Jika mau jujur, Jokowi dan partai pendukungnya-lah yang resah atas eksistensi gerakan tagar 2019GantiPresiden. Karena itu, publik tidak keliru berpraduga jika berbagai aktivitas penghalangan dan pembubaran kegiatan tagar 2019GantiPresiden oleh sekelompok kecil masyarakat atau ormas tertentu didalangi oleh rezim.
Sekali lagi kepada kepolisian, berdirilah tegak diatas hukum, berpihaklah kepada rakyat, jangan sampai polisi menjadi alat kekuasaan. Sikap paling bijak dan bermartabat, juga berkesesuaian dengan hukum dan konstitusi adalah polisi bersikap netral, tidak jatuh pada hiruk pikuk Pilpres dan apalagi menjadi partisan politik.