Headline

PERNYATAAN HUKUM LBH PELITA UMAT: AKSI BELA SUHERMAN JILID 3



PERNYATAAN HUKUM LBH PELITA UMAT
AKSI BELA SUHERMAN JILID 3 DI DEPAN KANTOR WALIKOTA BEKASI


Sebagaimana diketahui Moh.Suherman ditangkap dan ditahan pada tanggal 26 Juni 2018 atas dugaan tindak pidana ITE yaitu berupa penyebaran (share) dokumen photo atau gambar terkait diduga ada perjanjian tertanggal 25 Desember 2017 antara DR H. Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi) dengan Pdt. Joskusport Silalahi, SH (persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat Kota Bekasi), Romo Yustinus Kasaryanto. Pr (Gereja Dekenat Katolik Bekasi), Pdt. Yohanes Nur, STh (Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia/BAMAGLKKI Kota Bekasi, dan Pdt. Dr. Subagio Sulistyo (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia/PGPI Kota Bekasi) terkait dukungan Pilkada kota bekasi beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, kami dari aliansi Tim Bantuan Hukum PA 212 dan LBH PELITA UMAT bersama komponen tokoh, umat dan ormas Islam di bekasi telah mengadakan aksi bela Suherman sebanyak dua kali. Terkait dengan aksi Bela Suherman Jilid 3, kami hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa kami perlu tegaskan aktivitas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Moh. Suherman hanyalah menyebarkan dokumen photo atau gambar, tidak mengedit, tidak mengubah bentuk, juga tanpa menambahkan kalimat provokatif berupa ujaran kebencian yang dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Bahwa sesuai fakta persidangan terakhir, para pendeta yang dijadikan saksi sebagaimana termuat dalam dokumen photo atau gambar dimaksud, tidak mengenal Moh Suherman, tidak mendapat kiriman konten dari terdakwa dan tidak memiliki relasi hubungan baik langsung maupun tidak langsung melalui jejaring sosial media.
3. Bahwa sesuai keterangan saksi para pendeta yang ada pada dokumen konten, justru mendapatkan kiriman konten foto atau gambar yang diduga perjanjian walikota rahmat Efendi dengan para pendeta, berasal dari jamaah gereja dan komunitas gereja baik secara langsung melalui group Whatsaap maupun melalui japri (jalur pribadi) diantaranya seperti yang dikirim oleh RASNIUS PASARIBU.
4. Bahwa jika konten yang dipermasalahkan dianggap mengandung unsur kebencian dan SARA, seharusnya penyidik memeriksa dan menetapkan sejumlah jemaat gereja yang terbukti berdasarkan keterangan saksi para pendeta di persidangan, yang telah mengirim (mendistribusikan) konten perjanjian tersebut baik melalui japri maupun melalui Group WhastAap.
5. Bahwa karenanya, demi keadilan dan persamaan kedudukan dimuka hukum, maka sah dan legal jika demi hukum Kami menuntut seluruh jamaah gereja yang mengirim (mendistribusikan) konten tersebut hingga diketahui atau diterima saksi Para Pendeta, seperti yang dilakukan RASNIUS PASARIBU agar dituntut dimuka hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa seluruh kesemrawutan ini tidak akan terjadi, jika saja walikota Rahmat Efendi yang nama dan tanda tangannya ada pada konten diduga perjanjian dimaksud, mengambil ikhtiar damai dengan memfasilitasi para pihak untuk bermediasi dihadapan penyidik kepolisian negara Indonesia polres metro kota bekasi, menempuh upaya damai dengan pendekatan hukum Restoratif Justice. Hal ini, menambah deret panjang ketidakadilan hukum yang selama ini dialami oleh umat Islam, termasuk persekusi dan pembubaran pengajian yang marak terjadi terhadap ulama umat Islam.
7. Bahwa kami sangat menyayangkan tindakan Saudara Rahmat Efendi yang tidak mengambil inisiatif memediasi para pihak agar tidak berlanjut pada proses hukum, serta mengambil ikhtiar penuh untuk melindungi segenap warga kota bekasi. Hal ini kontras, dengan komitmen yang diberikan kepada gereja Santa Clara dengan menyatakan siap ditembak, untuk tetap mempertahankan IMB gereja santa Clara yang bermasalah.
8. Bahwa kami mendesak kepada Pemerintah kota bekasi baik kepada pejabat walikota atau walikota definitif, agar kedepan dapat mengambil upaya serius dan sungguh sungguh, menegakkan dan menjaga kebhinekaan dan harmoni sosial antar umat beragama, serta sedapat mungkin menghindarkan gesekan dan seluruh potensi ketegangan publik diantara elemen umat beragama.
9. Bahwa kami mengajak kepada segenap kaum muslimin warga bekasi dan sekitarnya, untuk turut serta dalam aksi bela suheman yang diadakan pada Jumat, 7 September 2018, pukul 13.00-selesai, bertempat di depan kantor Walikota Bekasi.
Demikian pernyataan disampaikan, Bekasi, 6 September 2018.
LBH PELITA UMAT
*Ahmad Khozinudin, S.H.*
Ketua Umum
*Chandra Purna Irawan, S.H. M.H.*
Sekretaris Jenderal