Headline

ADA MOTIF POLITIK DIBALIK KASUS ‘HOAX’ KONTEN DUGAAN PERJANJIAN WALIKOTA DAN GEREJA DI KOTA BEKASI



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Sidang pada Rabu (3/10) masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Yusuf ketua RT di kelurahan Bantar gebang dan Hadi Sunaryo, Kuasa Hukum Pelapor yang juga anggota Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Calon Rahmat Efendi dan Tri Adhianto. Keduanya dihadirkan, untuk memperjelas duduk perkara sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU. Sementara itu, Saksi Rahmat Efendi selaku pihak pertama yang namanya ada pada konten foto diduga dokumen perjanjian antara Rahmat Efendi selaku pihak pertama dengan beberapa elemen gereja dan pendeta sebagai Pihak Kedua, tidak hadir.
Dua kali Rahmat Efendi mengirim surat kepada Majelis Hakim melalui JPU ihwal permohonan tidak dapat menghadiri persidangan. Padahal, kehadiran Rahmat Efendi sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Sebab, Rahmat Efendi adalah pihak pertama yang wajib diambil keterangannya sehubungan dengan dugaan adanya konten foto diduga dokumen perjanjian antara Rahmat Efendi selaku pihak pertama dengan beberapa elemen gereja dan pendeta sebagai Pihak Kedua.
Pihak Kedua dari unsur pendeta dan gereja semuanya telah hadir dan diperiksa dipersidangan. Jika Rahmat Efendi tidak hadir, tentu hal ini akan mementahkan dakwaan JPU. Karena konten foto tersebut, yang menjadi asas dan dasar dakwaan.
Yang mengagetkan, adalah keterangan dari Hadi Sunaryo selaku kuasa hukum Pendeta Johanes Nur, yang juga anggota Tim Advokasi Pemenangan pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto, pada Pilkada di kota Bekasi beberapa waktu yang lalu. Keterangan ini, sekaligus mengungkap ‘motif utama’ kasus bergulir adalah motif politik, bukan isu Kebencian dan SARA sebagaimana dakwaan dari JPU.
Beberapa keterangan yang mengejutkan dari saksi kuasa hukum Johanes Nur yang diungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :
Pertama, Kuasa Hukum Johanes Nur yang melakukan pendampingan saat pelaporan ke polisi, mengaku memperoleh konten foto diduga dokumen perjanjian antara Rahmat Efendi selaku pihak pertama dengan beberapa elemen gereja dan pendeta sebagai Pihak Kedua, dari Group WhatsApp (GWA) Komunitas Relawan dan Tim Advokasi.
Dalam GWA tersebut ada sekitar 200 an nomor relawan pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto, dan saksi berada didalamnya. Saksi memperoleh konten dari nomor yang tidak diketahui namanya, yang ada di GWA Relawan dan GWA tim Advokasi. Setelah diperdalam apakah terdakwa ada di GWA atau menjadi anggota kedua GWA tersebut, dijawab saksi tidak.
Karenanya, menjadi aneh ketika pelapor lapor ke polisi kenapa terdakwa yang dikejar ? Bukankah penyidik seharusnya mengejar ‘oknum’ yang ada pada GWA Relawan atau Tim Advokasi Pasangan Rahmat Efendi, mengingat konten diperoleh saksi dari dua GWA tersebut, dan bukannya dari terdakwa.
Kedua, saksi juga berkoordinasi dengan RASNIUS PASARIBU untuk melaporkan ke polisi dan menjadi kuasa hukum pendeta Johanes Nur untuk melapor. Tetapi, pendeta Johanes Nur dan elemen pendeta dan gereja juga mendapat konten dari komunitas gereja termasuk dari RASNIUS PASARIBU, bukan dari Terdakwa. Lantas kenapa Terdakwa yang menjadi diburu ?
Jika melihat konstruksi kasus, kuat dugaan terdakwa dibidik. Sebab, proses penegakan hukum khususnya penetapan tersangka tidak mengikuti alur penyidikan. Bukankah penyidikan seharusnya mengarah kepada orang pertama yang mengirim konten tersebut kepada Pelapor atau kuasa hukumnya ? Lantas, kenapa penyebar konten di GWA komunitas gereja, termasuk di dua GWA tim relawan dan tim Advoksi tidak ditindak ?
Yang paling mengejutkan, keterangan saksi yang mengungkap adanya motif politik. Yakni, kekhawatiran tergerusnya elektabilitas pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto, akibat beredarnya konten foto diduga dokumen dimaksud. Jika motifnya ini, wajar yang disasar terdakwa atau pihak lain, bukan dari internal GWA tim
Relawan dan Tim Advokasi, yang juga mengirim konten dimaksud.
Selain itu, saksi juga menerangkan adanya kekhawatiran gereja atas adanya benturan umat beragama akibat beredarnya konten. Setelan penulis selaku kuasa hukum bertanya apakah karena konten tersebut suara pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto tergerus dan kalah ? Siapa pemenang Pilkada kota Bekasi ? Dijawab, tidak. pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto menjadi pemenang Pilkada. Selanjutnya, ketika penulis bertanya adakah huru hara, kerusuhan dan benturan antar umat beragama karena beredarnya konten foto dokumen dimaksud ? Dijawab : tidak ada.
Adapun Saksi Yusuf selaku ketua RT menerangkan bahwa dia berusaha melakukan klarifikasi dan memediasi Terdakwa di kantor RW 02 kelurahan bantar gebang. Motif politik kasus juga menguat dari keterangan saksi yang mengakui selain RT juga ternyata Timses pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto. Saksi mengaku terdapat banyak orang yang hadir saat proses mediasi di kantor RW.
Yang menyedihkan, di kantor RW terjadi persekusi terhadap terdakwa. Saksi memaki terdakwa dengan kata-kata kasar, menyebut terdakwa ‘TENGKORAK’, mungkin karena fisik terdakwa yang kurus kerontang.
Pernyataan maaf yang dibuat dibacakan oleh terdakwa, juga tidak ditindaklanjuti secara arif dengan menyelesaikan secara damai. Terdakwa justru dibawa ke Polsek Bantar Gebang, untuk selanjutnya dibawa ke polres kota Bekasi, diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Saat di RW juga terjadi aksi penampakan muka terdakwa, dan hal itu diakui saksi saat kuasa hukum menunjukan video persekusi dan penampakan terdakwa. Hanya saja, saksi tidak tahu siapa pelaku penampakan, meski penampakan hanya berjalan 1,5 m didepan saksi.
Sepanjang persidangan, Saksi Yusuf terlihat berbelit. Bahkan, baru mengakui telah memaki terdakwa dan menyebut ‘Tengkorak’ juga mengakui sebagai timses pasangan calon Pilkada setelah terdakwa mengajukan klarifikasi dan konfrontasi dihadapan majelis.
Kasus ini memberi pelajaran berharga adanya dugaan kuat rangkaian proses penegakan hukum yang tidak alami berjalan sesuai dengan asas, proses, prosedur dan urutan peristiwa pidana yang terjadi. Seseorang bisa di ‘target’ sementara pelaku yang lain dikesampingkan, tanpa ada kontrol dan kendali. Hukum akan sangat subjektif, tergantung pada ‘selera’ dan target-target yang telah ditetapkan.
Kedepan, penulis berharap saksi Rahmat Efendi dapat hadir di persidangan. Selain saksi kunci, penulis ingin mengkonfirmasi langsung kabar rahmat Efendi telah memaafkan terdakwa dan tidak mempersoalkan lebih lanjut. Bahkan, dikabarkan Rahmat Efendi pernah menengok terdakwa saat berstatus Tahanan di Polres Kota Bekasi.
Sepanjang persidangan, puluhan orang dari ormas Islam di kota Bekasi hadir memenuhi ruang sidang. Diakhir persidangan, Pak Verry dari FAPB dan Pak Agung dari LBH Bang JAPAR, menegaskan bahwa keduanya akan terus mengawal kasus hingga tuntas.