Headline

DIKTATOR KONSTITUSIONAL


DIKTATOR KONSTITUSIONAL 
[Catatan Hukum Revolusi Mutan Otoriterianisme]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Diktatorianisme adalah kepemimpinan politik yang menindas rakyat, berjalan diatas kehendak otoritatif sepihak yang menolak aspirasi rakyat, menggunakan sarana politik dan kekuasaan untuk menimbun harta dan kedigdayaan untuk pribadi, keluarga, partai dan kelompok politik yang mendukungnya. Umumnya, diktatorianisme dijalankan oleh militer yang mengkooptasi kekuasaan atau dikendalikan oleh seorang yang mampu mengendalikan militer untuk mengontrol kekuasaan.

Diktatorianisme menggunakan sarana militer, bisa kita saksikan pada era kepemimpinan Soeharto. Militer praktis digunakan oleh Soeharto untuk mengkooptasi kekuasaan, untuk merealisir visi politik yang telah ditetapkan. Ciri utama Diktatorianisme adalah anti kritik, anti aspirasi publik dan memaksakan kehendak.

Logika tafsir sepihak dalam menata kekuasaan dan pemerintahan, memaksakan kekuasaan berjalan diatas logika sepihak, adalah bentuk kekuasaan diktator yang lazim dipraktikkan. Umumnya, pemaksaan logika kekuasaan itu menggunakan sarana militer dengan pendekatan intimidasi dan kekerasan fisik, memberangus setiap tafsir dan aspirasi yang berbeda khususnya yang berpotensi mengganggu eksistensi kekuasaan.

Pada era Jokowi, terjadi migrasi sarana Diktatorianisme dalam waktu yang sangat singkat. Jika sebelumnya, militer dan tentara menjadi sarana praktis untuk memaksakan tafsir sepihak, merealisir kehendak kekuasaan dan merealisir penindasan dan pemberangusan, maka pada era Jokowi otoriterianisme mengalami perubahan. Perubahan itu berjalan dengan sangat cepat, berevolusi bahkan bermutan membentuk wajah baru corak kekuasaan diktator yang sebelumnya menggunakan sarana militer beralih menggunakan sarana hukum.

Dalam era civil society yang menguat, diktatorianisme menggunakan sarana militer tidak mendapatkan tempat. Jika dipaksakan, penggunaan militer sebagai sarana memaksakan kehendak sepihak dapat memicu perlawanan rakyat yang masif. Kondisi ini, jika terus berlangsung dapat berujung pada jatuhnya kekuasaan.

Sadar hal itu akan menuai resiko buruk, diktatorianisme ditempuh dengan menggunakan sarana lain yang lebih halus namun memiliki efek menindas yang lebih dahsyat. Lagipula, sejak perubahan UU TNI dan reformasi di tubuh militer, penguasa tak mampu menggunakan instrumen militer secara penuh untuk menopang visi kekuasaan yang dijalankan.

Cara yang paling mungkin dan dapat dijalankan secara terstruktur dan masif adalah menggunakan sarana hukum untuk menjalankan kebijakan diktatorianisme. Hukum baik yang sudah ada atau yang akan diadakan hanya digunakan untuk menerapkan dua kebijakan strategis.

Pertama, hukum digunakan untuk menjadi sarana meredam, menghadang atau memukul lawan politik. Kebijakan ini bisa diterapkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan eksekusi dalam proses penegakan hukum.

Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya yang paling masyhur adalah terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017, yang digunakan rezim untuk memukul perlawanan entitas politik diluar partai yang mengganggu eksistensi kekuasaan. Pasca kekalahan Ahok, rezim paham benar ada kekuatan politik diluar lingkaran partai yang tidak bisa dikendalikan rezim, yang terbukti mampu mempengaruhi hasil akhir kontestasi Pilkada.

HTI adalah ormas yang dianggap 'mengganggu' visi rezim kemudian dibungkam melalui terbitnya Perppu Ormas, setelah rezim tak berdaya menindak HTI menggunakan sarana hukum yang sudah ada melalui UU Ormas. Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui terbitnya Perppu Ormas ini memiliki tujuan satu : membungkam dan memukul lawan politik agar tidak mengganggu eksistensi kekuasaan rezim.

Adapun terkait kebijakan eksekusi peraturan perundang-undangan, hukum bisa diterapkan secara tebang pilih. Polecy tebang pilih ini, menjadi hak prerogatif penguasa dan aparat penegak hukum untuk memilah dan memilih subjek hukum yang hendak dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Pihak-pihak kontra rezim, baik ulama, tokoh partai, aktivis dan para pejuang Islam terhadapnya hukum diterapkan. Sementara pihak-pihak pro rezim, meskipun dengan kasus korupsi yang menggurita, kasus penistaan agama yang merajalela, kasus-kasus penyelewengan wewenang dan/atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya, dikesampingkan kasusnya.

Kasus yang menimpa Habib Muhammad Rizq Syihab adalah contoh paling kongkrit bagaimana eksekusi penegakan hukum berjalan diatas kepentingan politik. Politik hukum yang dianut rezim adalah membungkam kritik dan ujaran berbeda melalui sarana hukum sekaligus menyelamatkan gerbong rezim dari kasus hukum yang juga menggunakan sarana hukum.

Kasus-kasus penistaan agama oleh Busukma, Fictor Laiskodat, Ade Armando, Cornelis hingga Abu Janda nyaris tak tersentuh hukum. Sementara ujaran kritis Alfian Tanjung, Asma Dewi, Rini Sulistiawati, Gus Nur, dikejar dan diproses hukum
dengan dalih telah melanggar UU ITE. UU ITE menjadi pasal pukat harimau, yang digunakan untuk mengangkut semua aktivis yang kontra rezim.

Pada lingkaran politisi, kebijakan eksekusi hukum tebang pilih dapat kita lihat bagaimana politisi yang terkait korupsi E KTP, tidak ditindaklanjuti. Ganjar Pranowo dan Puan Maharani tidak diproses, meski nama keduanya santer disebut menerima duit E KTP. Sementara, Taufik Kurniawan dari PAN kasusnya cepat naik seiring sikap kritis PAN khususnya Amien Rais yang mengkritik keras rezim Jokowi.

Kedua, hukum dijadikan sarana berlindung ('bunker') dari jerat hukum sepanjang pihak-pihak yang kontra rezim merapat kepada rezim. Ancaman kasus dibongkar selalu diiringi dengan tawaran untuk merapat kepada rezim dengan berbagai sarana dan fasilitas, termasuk rezim siap menjadi bunker politik untuk berlindung dari kasus hukum menggunakan instrumen hukum yang memungkinkan.

Instrumen yang paling lazim digunakan adalah mem-peti-es-kan kasus. Cara ini paling praktis, selain juga bisa menjadi garansi agar pihak yang merapat ke rezim tidak berpaling. Jika suatu saat tokoh yang merapat berpaling, kasus bisa dikeluarkan dari kulkas dan 'digoreng' lagi.

Berhimpunnya beberapa tokoh ke kubu rezim diduga kuat karena alasan ini, bukan atas dasar keinsyafan atas kebajikan dan prestasi yang ditorehkan rezim. Rata-rata, tokoh dan ulama yang merapat adalah orang dengan predikat kasus hukum baik berupa penipuan, penggelapan, bahkan hingga kasus Korupsi. Kasus hukum inilah, yang menyebabkan tokoh merapat baik secara ridla dan sukarela maupun dengan terpaksa.

Diktator menggunakan sarana hukum ini, dalam kajian hukum
LBH PELITA UMAT kami sebut dengan istilah Diktator Konstitusional. Maksudnya, tindakan diktator penguasa menindas rakyat  yang didesain dan dicarikan Justifikasi secara hukum.

No comments