Headline

PUTUSAN PEMBAKAR BENDERA TAUHID MENCEDERAI RASA KEADILAN DAN PERASAAN BERAGAMA UMAT ISLAM


PUTUSAN PEMBAKAR BENDERA TAUHID MENCEDERAI RASA KEADILAN DAN PERASAAN BERAGAMA UMAT ISLAM
[Catatan Hukum Diskusi Islamic Lawyers Forum di Semarang]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Pada hari Ahad (18/11), penulis berkesempatan berada dalam sebuah forum diskusi bersama Prof. Eko Soponyono, Guru Besar Hukum Fakultas Hukum universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Secara Nasab ilmu, beliau adalah profesor yang memiliki Nasab keilmuan berguru pada Prof. Barda Nawawi Arif. Beliau juga, menegaskan diri sebagai murid Prof Muladi.

Mahzab Hukum Profgresif besutan Prof Sacipto Raharjo sebagai ciri dan identitas khas Fakultas Hukum Undip, juga mempengaruhi corak analisis hukum yang digunakan oleh Prof Eko Soponyono. Ketika membahas kasus pembakaran bendera Tauhid di Garut, beliau gunakan dua pisau bedah analisis.

Pertama, beliau gunakan pendekatan norma. Tindakan pembakaran bendera tauhid, sangat jelas melukai perasaan beragama umat Islam. Yang dipersoalkan bukanlah sekedar dibakarnya secarik kain bertuliskan lafadz tauhid, tetapi adanya perasaan beragama umat Islam yang tercederai oleh tindakan pembakaran bendera tauhid.

Beliau menguraikan, secara norma (aturan hukum), peristiwa pembakaran bendera tauhid jelas melukai perasaan beragama umat Islam dan karenanya hal itu telah memenuhi unsur delik penodaan agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a KUHP. Penyidikan kasus menggunakan pasal 174 KUHP yang pada akhirnya berakhir dengan vonis 10 hari penjara dan denda 2000 rupiah, dinilai tidak tepat dan melukai perasaan beragama umat Islam.

Kedua, beliau menegaskan pentingnya para penegak hukum memahami nilai (value) dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bicara hukum bukan sekedar bicara pasal atau undang-undang, tetapi juga perlu mendalami makna filosofis dan latar belakang dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan.

Klausul pidana pada pasal 156a tidak sekedar an sich memandang adanya penodaan agama, tetapi juga pengejawantahan penjagaan atas perasaan beragama sekaligus memberi penjagaan atas terjaminnya ketertiban umum ditengah masyarakat. Beliau tekankan, penegak hukum dalam menjalankan fungsinya tidak boleh pilih-pilih pasal, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh berada dibawah kendali intervensi politik. Kebijakan dan proses hukum yang dilakukan wajib hanya berdasarkan hukum, berdasarkan kaidah, norma, etika dan tata nilai yang berlaku.

Penulis sendiri menduga ada kebijakan pilih-pilih pasal dalam kasus penegakan hukum pembakaran bendera tauhid. Sebab, objek utama tindak pidana yang terjadi adalah pembakaran bendera dengan Lafadz tauhid, bukan keributan atau membuat onar yang mengganggu rapat yang tidak dilarang.

Aroma kuat pilih-pilih pasal itu terjadi sejak awal, dimana awalnya kasus pembakaran bendera tauhid hendak dihentikan dengan dalih tidak ada niat jahat. Sadar kritikan publik begitu deras, penyidik melanjutkan kasus dengan menetapkan tersangka pembawa dan pembakar bendera tauhid, dengan ketentuan pasal 174 KUHP.

Tidak sekedar dugaan pemilihan pasal, dugaan individualisasi pelaku yang hanya dibatasi pada dua orang saja adalah upaya lain yang secara kasat mata bisa dipahami sebagai upaya kanalisasi kasus. Padahal, dalam video yang viral dan beredar luas, terdapat belasan anggota Banser yang terlibat melakukan pembakaran bendera tauhid. Kenapa hanya dua orang yang diproses ?

Belum lagi, jika penyidik berniat menuntaskan kasus mestinya penyidik menggunakan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga semua yang terlibat dalam peristiwa pembakaran bendera tauhid, baik yang menyuruh, yang melakukan, yang turut serta, yang membantu, yang membiarkan tindakan biadab pembakaran bendera tauhid, hingga aktor intelektual dibalik pembakaran bendera tauhid wajib diproses secara hukum.

Tindakan membatasi pertanggungjawaban hukum hanya kepada dua pelaku pembakar bendera tauhid, mengingatkan penulis pada analisis yang disampaikan oleh Bung Chandra Purna Irawan ihwal adanya dugaan tindakan 'Recht Polilitik' yang dilakukan penyidik untuk meredam amarah rakyat, sekaligus membatasi eskalasi kasus.

Adalagi yang terlihat ganjil, proses penyidikan tidak melibatkan para pelapor yang melaporkan pelaku pembakar bendera tauhid menggunakan pasal penodaan agama. Penyidik secara sepihak, tanpa memeriksa pelapor, langsung meningkatkan kasus penyidikan pada tindakan penuntutan di pengadilan, dengan menggunakan pasal 174 KUHP.

Memang benar, penyidik dapat berdalih karena tindak pidana termasuk Tipiring (tindak pidana ringan), proses penuntutan dapat mengesampingkan para pelapor. Namun, seharusnya penyidik mematuhi Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidik seharusnya melakukan gelar perkara dengan mengundang para pelapor, untuk menentukan langkah termasuk menetapkan tersangka pelaku pembakar bendera tauhid. Dalam forum itulah, para pelapor dapat melakukan koreksi terhadap penyidik atas penetapan tersangka berdasarkan ketentuan pasal 174 KUHP.

Nyatanya pelapor tidak dilibatkan, padahal kasus pembakaran bendera tauhid dilaporkan banyak pihak. Penyidik seolah kejar tayang, segera membawa ke pengadilan dan Hakim segera memvonis pelaku dengan hukuman 10 hari penjara dan denda 2000 rupiah.

Selanjutnya atas putusan itu, Kemenkopolhukam mengundang perwakilan tokoh dan ormas di kantor Kemenkopolhukam, untuk dijadikan argumen bahwa proses hukum telah dilaksanakan dan karenanya Pemerintah meminta kontroversi mengenai pembakaran bendera tauhid segera dihentikan. Publik diminta menerima putusan dan tidak lagi mempersoalkan pembakaran bendera tauhid.

Ada hal yang tidak pernah dipahami Pemerintah, bahwa pembakaran bendera tauhid itu telah melukai perasaan beragama umat Islam. Putusan pengadilan yang hanya memvonis pidana penjara 10 hari dan denda 2000 rupiah, tidak bisa menutup luka apalagi menyembuhkan perasaan beragama umat Islam yang telah terluka. Apalagi, vonis itu dibuat dengan proses yang penuh praduga dan rekayasa. Mempersoalkan hanya terhadap dua pelaku dan hanya menggunakan pasal 174 KUHP, tentu sangat menyakiti perasaan beragama umat Islam.

Lagi-lagi umat Islam dipaksa menerima lelucon ini sebagai sebuah ikhtiar maksimal negara melindungi perasaan beragama umat Islam. Lagi-lagi, umat Islam akhirnya terpaksa mengalah dengan proses hukum yang ada, dan dipaksa mencari jalur perjuangan lain diluar hukum untuk memastikan penguasa taat pada konstitusi.


Diskusi Islamic Lawyers Forum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama. Ketua LBH PELITA UMAT KORWIL JATENG, Supriyanto, S.H., tidak lupa memberikan cinderamata kepada Prof Eko selaku Keynot Speaker dalam diskusi.

Ada ungkapan yang terasa sangat mendalam dan membekas dibenak penulis, saat penulis berdialog dengan Prof Eko Soponyono. Beliau sampaikan, dialog bersama tim LBH PELITA UMAT begitu hangat dan akkrab, seolah telah lama saling mengenal. Padahal, baru dalam forum diskusi itulah penulis bertemu dengan Prof. Eko Soponyono.

No comments