Headline

OPM GERAKAN MAKAR, REZIM MENGIDAP ISLAMOPHOBIA MEMBUBARKAN HTI


[Catatan Presiden Islamic Lawyers Forum, Edisi #6]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
(Presiden ILF)

Ahad (16/12) di Hotel Amaris Tebet, kembali penulis berkesempatan memandu agenda diskusi LBH PELITA UMAT. Islamic Lawyers Forum (ILF), adalah agenda rutin diskusi bulanan yang diadakan oleh LBH PELITA UMAT.

Pembicara pertama, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein melihat pembubaran HTI tidak lepas dari rezim yang mengidap Islamophobia. Jenderal yang pernah menjabat Kastaf Koatrad ABRI ini, melihat pembubaran HTI adalah kelanjutan konspirasi global yang memang anti terhadap gerakan Islam. Barat dengan slogan Gold, Glory & Gospel, telah menjadikan kolonialisme (baca: penjajahan) sebagai cara paling efektif untuk merealisir visi tersebut di berbagai belahan negeri-negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Target pembubaran HTI adalah untuk meruntuhkan moral publik umat Islam, agar umat merasa tersudut dan takut untuk memperjuangkan syariat Islam. Pembubaran HTI hanyalah target antara, target sesungguhnya adalah umat Islam, yang bertujuan menghambat laju kebangkitan Islam.

Masalah OPM Papua, menurut beliau sebenarnya masalah yang sangat sederhana jika saja Pemerintah tanggap terhadap realitas yang ada. Masih menurut Pak Kivlan, kasus pembunuhan 31 karyawan Istaka Karya oleh gerakan OPM jelas memenuhi kriteria makar. Penyelesaian kasus makar oleh OPM tidak mungkin dapat diselesaikan oleh institusi kepolisian, melainkan harus oleh tentara (militer).

Kepolisian memiliki fungsi penegakan hukum, sementara kasus OPM bukanlah perkara kriminal biasa. OPM terkategori makar yang melanggar kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara. Karenanya, TNI yang wajib berada didepan memimpin penumpasan OPM.


Beliau juga tak sependapat melabeli OPM sebagai KKB atau KKSB. Terminologi Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) tidak pernah dikenal. Dalam terminologi pertahanan militer hanya dikenal istilah Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat Perang.

Azam Khan, S.H.,  juga sependapat bahwa apa yang terjadi di Papua berupa pembunuhan 31 pekerja Istaka karya dan terbunuhnya anggota TNI memenuhi kualifikasi makar, sebagaimana diatur dalam pasal 104 dan 108 KUHP, karena ada unsur 'membunuh dan merampas kemerdekaan' serta tindakan OPM terkategori memberontak karena ingin memisahkan diri dari NKRI. Advokat muslim ini juga melihat, seharusnya TNI yang memimpin bukan institusi kepolisian. Karena kasus OPM telah berlarut-larut dan perlu penanganan khusus dengan paradigma menjaga kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara yang menjadi domain militer.

Azam Khan melihat, rezim tidak adil memperlakukan HTI yang hanya berdakwah, tidak pernah makar, membunuh, bahkan dakwah HTI dikenal hanya pemikiran tanpa kekerasan dan fisik. Dalam kasus HTI, Azam Khan juga melihat malprosedur hukum, dimana pembubaran sebuah ormas seharusnya melalui putusan pengadilan, bukan berdasarkan SK penguasa yang diteken sepihak.

KH Muhammad Asrori Muzaky dari Ponpes Baron Nganjuk, menukil beberapa Qoul ulama tentang kewajiban menegakan khilafah atau Imamah. Dari pendapat berbagai Mahzab, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, semua berijma' (sepakat) bahwa hukum mengangkat Khalifah adalah wajib.

Beliau memastikan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran HTI. Maka rezim yang membubarkan HTI karena HTI konsisten memperjuangkan khilafah, hakekatnya rezim menzalimi Islam dan umat Islam. HTI adalah bagian dari umat Islam yang memikirkan persoalan bangsa dan menawarkan solusi Islam untuk memecahkannya.

Terkait makar, setelah mengurai beberapa Ta'rif bughot (definisi memberontak) dalam berbagai kitab khazanah klasik Islam, beliau mengkuantifikasi tindakan OPM sebagai tindakan makar atau bughot, disebabkan :

Pertama, definisi bughot itu unsur pertamanya adalah adanya penentangan, keengganan untuk taat kepada penguasa yang sah. Kedua, kumpulan penentang memiliki atau menguasai wilayah tertentu, memiliki kekuatan dan senjata. Ketiga, motif penentangan adalah untuk melawan kekuasaan baik dengan mengambil alih kekuasaan atau memisahkan diri dari kekuasaan yang sah.

Karena itu, masih menurut KH Muhammad Asrory, OPM terkategori bughot. Menurut beliau, tindakan penyelesaian atau pemberian sanksi kepada pelaku bughot adalah diperangi. Karenanya, negara harus mengerahkan tentara bukan polisi karena isunya bukan penegakan hukum tapi memerangi pelaku pemberontak hingga mereka menyerah atau dikalahkan.

Ust Eka Jaya, melihat HTI bukanlah ancaman. Bahkan, beliau melihat HTI adalah aset umat. HTI memilik SDM yang ikut memikirkan urusan umat, dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai persoalan bangsa. HTI dikenal luas hanya melakukan aktivitas dakwah, tanpa kekerasan. Jika dibandingkan dengan ormas lainnya, HTI masih sangat jauh radikalnya dengan beberapa ormas yang tegas mengambil peran dan langkah penindakan secara fisik.

Beliau melihat HTI korban, berbeda dengan OPM yang seharusnya dilabeli teroris, pemberontak. Tidak ada perbedaan, semua paham OPM memberontak, ingin merdeka, ingin pisah dari NKRI, karenanya aneh jika kemudian negara mengambil sikap keras kepada HTI dengan mengerahkan berbagai sumber daya dan alat kelengkapan negara, sementara terlihat abai bahkan membiarkan perilaku teror yang ditimbulkan OPM.

Resolusi yang terpenting adalah umat Islam harus bersatu, wajib mengesampingkan perbedaan dan menyatukan visi untuk melawan rezim zalim. Ust Eka melihat, kuncinya ada pada kekuasaan. Karenanya, umat Islam wajib meraih kekuasaan dan menjauhkan kekuasaan dari orang-orang yang zalim.

Pembicara terakhir, Rekan Panca Putra Kurniawan, S.H., M.S.i dari LBH PELITA UMAT menjelaskan bahwa status HTI hanya dicabut SK BHPnya. Kemudian, gugatan HTI ditolak hakim PTUN Jakarta sehingga SK pencabutan BHP HTI dikuatkan. Ditingkat banding, posisi HTI juga dikalahkan dan saat ini HTI sedang menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

Panca sangat menyayangkan adanya Framing jahat yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, dan atas Framing tersebut terjadi perburuan (persekusi) kepada ASN, sejumlah ulama, pengajian, mahasiswa, aktivis Islam, hanya berdalih terafiliasi HTI yang di cap sebagai partai terlarang.

Padahal, tidak ada satupun keputusan hukum yang menyatakan HTI ormas terlarang. Organisasi yang dinyatakan terlarang sepanjang sejarah bangsa ini, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan, dinyatakan terlarang, dan diharamkan ideologinya (marxisme, komunisme, leninisme, sosialisme) melalui TAP MPRS No. XXV/1966.

Menarik sekali diskusi ILF yang dihadiri peserta dari segmen advokat, ulama dan para tokoh ini. Tidak terasa, dua setengah jam berlalu hingga waktu Zuhur. Dalam sesi dialog, KH Ahmad Nawawi (Ketua MUI Kota Depok) memberi nasehat kepada audiens tentang pentingnya umat ini untuk menghentikan kezaliman.

Menentang kezaliman bukanlah ujaran kebencian, tetapi ikhtiar umat yang mencintai penguasa agar berhenti dari kezalimannya. Para ulama harus mengambil peran penting ini, paling tidak mengambil posisi tidak memberikan dukungan atau berada di barisan penguasa zalim.

Akhirnya, diskusipun harus diakhiri karena waktu yang disediakan sudah habis. Diskusi ILF penulis tutup dengan ungkapan khas ILF :

"Pemirsa, kita tidak akan pernah rehat. Kita akan terus berdiskusi dan diskusi lagi. Sampai jumpa, di ILF episode selanjutnya....."


No comments