Headline

PERNYATAAN HUKUM LBH PELITA UMAT TENTANG NOTA PROTES ATAS KEBIJAKAN ZALIM PEMERINTAH CHINA


PERNYATAAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PEMBELA ISLAM TERPERCAYA
(LBH PELITA UMAT)
NOMOR : 18/LBH-PELITA/XII/2018
TENTANG
NOTA PROTES ATAS KEBIJAKAN ZALIM PEMERINTAH CHINA TERKAIT PENANGANAN MASALAH MUSLIM UIGHUR

Sebagaimana diketahui, telah beredar luas kabar tindakan keji, berupa pengekangan hak atas kebebasan beragama (Freedom of Religion), maupun pencederaan atas konsepsi Hak Asasi Manusia (Human Right) di kamp-kamp konsentrasi yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap Umat Islam di Uighur, secara terstruktur, sistemastis dan massif. Tindakan ini jelas bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan atas kebebasan memeluk agama dan keyakinan, kebebasan dan jaminan atas keselamatan, keamanan jiwa dan harta benda, serta jaminan dan kebebasan atas hak-hak sipil rakyat.

Atas dalih apapun, baik atas upaya memerangi apa yang disebut sebagai radikalisme, terorisme atau tindakan separatisme, tidak menutup hak dunia internasional untuk mengoreksi kebijakan zalim Pemerintah China. Setiap tindakan Pemerintah suatu negara, tidak bisa dilepaskan dari eksistensinya sebagai bagian dari dunia internasional.

Terlebih lagi, dalam pandangan akidah Islam jelas umat Islam di Uighur adalah saudara karena ikatan akidah Islam. Karenanya bagi umat Islam tidak halal membiarkan kezaliman, tindakan keji apalagi menyerahkan urusan saudara muslim di Uighur kepada Pemerintah China yang bertindak zalim.

Perlu juga dicermati, tindakan passif Pemerintah Indonesia terhadap masalah muslim Uighur, tidak mencerminkan sebagai entitas negara yang berdaulat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang memiliki politik luar negeri bebas dan aktif. Seharusnya, Pemerintah mengambil tindakan yang cukup untuk menjaga marwah sebuah bangsa, serta mengapresiasi aspirasi mayoritas umat Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu, LBH PELITA UMAT memberikan pernyataan hukum sebagai berikut :

Pertama, kami menyatakan protes dan mengutuk keras tindakan zalim Pemerintah China terhadap umat Islam di Uighur. Dengan dalih apapun, tindakan yang mengekang kebebasan beragama dan praktik pemaksaan akidah (ideologi) yang diduga dilakukan dengan model penegakan hukum inkuisisi, bertentangan dengan hukum dan konsepsi hak asasi manusia.

Kedua, kami menghimbau kepada Pemerintah R.I. untuk mengambil sikap aktif dalam koridor politik 'bebas aktif' untuk menunjukan eksistensi dan Jatidiri bangsa ini yang berupaya penuh untuk terlibat dan mewujudkan ketertiban dunia, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Cara yang paling efektif adalah memanggil dan mengembalikan Dubes China ke negaranya, karena tindakan ini masih dalam batas kewenangan dan yurisdiksi NKRI, diakui sebagai bagian konvensi hukum internasional, atau setidak-tidaknya mengirim Nota Protes Resmi kepada Pemerintah China.

Ketiga, menghimbau kepada seluruh kaum muslimin baik di negeri ini atau di berbagai belahan dunia yang lain, untuk menyampaikan aspirasi protes keras atas tindakan zalim Pemerintah China. Tekanan opini internasional, sangat berpengaruh signifikan untuk menghentikan kezaliman atau setidak-tidaknya meredam kezaliman.

Demikian pernyataan hukum ini disampaikan,

Jakarta, 20 Desember 2018

LBH PELITA UMAT

TTD

Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua

TTD

Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

No comments