Headline

TENDENSI PILKADA BERUJUNG PIDANA, IRONI KEADILAN BAGI RAKYAT JELATA


[Ringkasan Risalah Pledoi Kasus Muhammad Suherman, dibacakan pada sidang terbuka Senin, 3/12 di PN Bekasi]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindera proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam apalagi jika ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh keadilan. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu, dan menindas kaum yang lain.

Berbicara tentang keadilan hukum, rasanya seperti mengharap rintik hujan di kemarau panjang yang turun menyirami gersangnya padang pasir. Bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang berpunya, bagi mereka yang memiliki akses atas kekuasaan dan pemerintahan, hukum akan bersifat adil dan melindungi. Tetapi bagi mereka yang papa, bagi mereka rakyat jelata, bagi mereka yang tak tahu hukum dan tahu-tahu harus dihukum, hukum ibarat cemeti yang diayunkan keras kemuka, tanpa mengetahui apa yang dipersoalkan, sekonyong konyong hukum telah menambatkan sanksi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

Hukum yang ada tidak lagi berdaya, jika harus berhadapan dengan garong-garong BLBI, tidak bertaji berhadapan dengan Para Mafia Kasus Century, tidak bernyali berhadapan dengan penjahat-penjahat kasus Reklamasi, tidak dapat mengambil tindakan apapun meskipun sudah banyak laporan pelanggaran Pidana ITE dan Penodaan Agama dari kalangan yang pro penguasa. Pelanggaran UU ITE dan Penodaan Agama oleh Victor Laiskodat didiamkan, ujaran penodaan Agama Busukma dibiarkan, Celotehan penghinaan Agama Ade Armando nyaris tidak tersentuh hukum, provokasi dan fitnah Cornelis tak mampu dijerat pidana, bahkan hukum tumpul, UU ITE tak bertaji untuk membungkam mulut busuk Abu Janda.

Mereka yang telah merugikan negara, menyengsarakan rakyat, merampok apa yang telah menjadi hak umat, menyakiti hati umat Islam dapat berlindung dibalik asas-asas hukum. Asas praduga tidak bersalah, hukum mengedepankan aspek due proces of Law, hukum mengutamakan keadilan restoratif (restoratif justice), hukum menjaga kepastian, hukum mengedepankan keadilan, kesemuanya dinisbatkan pada setiap perjalanan kasusnya.

Namun, jika hukum berhadapan dengan rakyat jelata, orang awam, hukum menjadi sadis, hukum menjadi anti kompromi, hukum menjadi pedang tajam yang terhunus, hukum menjadi alat eksekusi tanpa memiliki nilai moral dan nurani. Prosedur belakangan, tangkap duluan, barang bukti bisa dicari, begitulah pameonya.

Demikianlah, apa yang dialami oleh Terdakwa, Saudara Muhammad Suherman yang dijerat pasal Pidana ujaran kebencian SARA (pasal 28 ayat 2 UU ITE). Dia hanyalah orang biasa, seorang buruh pabrik yang saat ini menjadi pedagang pensil eceran mencoba ikut berekspresi diruang sosial media, untuk ikut berasosiasi dengan aspirasi yang berkembang di sekelilingnya, berempati terhadap nasib agamanya sehingga tergerak hatinya untuk ikut berdakwah melalui sarana sosial media.

Kasus Konten Hoax yang diduga berisi perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta di Kota Bekasi tampak asli, dengan stempel basah beserta ceceran tintanya, tandatangan di atas materai dan redaksi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak masuk ke WhatsApp Pribadi Terdakwa.

Isi perjanjian ini menginspirasi Terdakwa, agar pihak Masjid dan Mushola melakukan hal yang sama. Menjalin kerja sama secara baik dengan Walikota, sehingga ada akses bantuan dari Walikota kepada Masjid dan Mushola untuk menghidupkan dan memakmurkan kegiatan masjid seperti dengan cara menggaji para pengajar al Quran, membiayai Operasional Masjid, menggaji Marbot Masjid dan akses anggaran lain yang memungkinkan difasilitasi walikota.

Bermotif dakwah, berupa menjalin kerjasama yang baik antara Pihak Masjid dan Mushola dengan Pihak Walikota untuk menggelorakan kegiatan ibadah dan Dakwah Masjid -sebagaimana dugaan adanya kerjasama yang baik terjalin antara Walikota dengan Perwakilan para gereja- mendorong Terdakwa untuk kemudian mengirimkan secara Japri (Jalur Pribadi) ke lima Nomor WhatsApp yang ada di daftar kontak handphonenya tanpa menambahkan redaksi atau caption apapun.

Atas kiriman konten itu tidak ada satupun pihak penerima Konten photo yang diduga berisi perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta di Kota Bekasi yang merasa dirugikan baik dengan mendatangi Terdakwa secara langsung maupun membalas kiriman WhatsApp yang menunjukkan keberatan. Tapi kemudian ketika suami salah satu penerima WA mempertanyakan konten tersebut dan mengadukan konten kiriman kepada RT dan RW setempat barulah kemudian Persekusi mulai dilakukan terhadap diri Terdakwa.

Saudara Yusuf dalam persidangan mengaku sebagai salah satu tim sukses pemenangan Rahmat Effendi dan juga sebagai Ketua RT mendatangi rumah Terdakwa, Yusuf tanpa alas hukum dan wewenang meminta agar Terdakwa menyerahkan hand phone Terdakwa secara paksa dan kemudian diminta untuk ikut bersamanya ke Kantor RW. Bahkan Terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak memperbolehkan untuk mengganti sarung dan sandal istrinya yang ia kenakan, Terdakwa dipaksa mengikuti Yusuf karena satu-satunya hand phone miliknya dibawa oleh Yusuf.

Sesampainya di Kantor RW terdakwa mengalami Persekusi yang luar biasa, Terdakwa ditampar, dicaci maki dan direndahkan didepan khalayak ramai, fisik Terdakwa dihina dengan sebutan tengkorak dan nama Terdakwa disebut dengan nama binatang, wajah tua Terdakwa ditunjuk-tunjuk seolah tidak ada martabat Terdakwa dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu Terdakwa telah memenuhi keinginan mereka yang mempersekusinya, Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dan Terdakwa dengan membuat pernyataan itu berharap masalahnya dapat segera selesai. Akan tetapi yang dapatkan Terdakwa justru surat pernyataan itu dicampakkan oleh ketua RT yang merupakan tim sukses Rahmat Effendi itu ke dalam tong sampah dan menggiring Terdakwa ke kantor Polsek Bantar Gebang untuk diproses secara hukum.

Dari Polsek Bantar Gebang, Terdakwa kemudian dibawa Ke Polresta Metro Kota Bekasi. Dalam proses pemeriksaan, ternyata telah masuk laporan polisi dari seorang Pendeta bernama Johanes Nur, dimana Johanes Nur adalah salah seorang perwakilan gereja yang namanya ada pada konten yang diduga perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta di kota Bekasi. Pada tanggal  24 Juni  2018 Pendeta Johanes Nur melapor, sehari setelahnya Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 25 Juni 2018.

Yang paling mengagetkan, Ternyata Pelapor Pendeta Johanes Nur tidak mengenal Terdakwa, tidak memperoleh konten photo diduga perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta dari Terdakwa, tetapi memperolehnya dari Jamaah gereja.

Lebih mengherankan lagi, ketika Saudara Hadi Sunaryo selaku Tim Kuasa Hukum Pemenangan Pilkada Pasangan Rahmat Efendi dan Tri Adhianto dan Para Saksi dari Pihak Gereja memberikan keterangan bahwa konten dimaksud diperoleh dari Grup Medsos Tim Pemenangan dan Grup Medsos Advokat Rahmat Efendi dan dari orang bernama RASNIUS PASARIBU.

Celakanya, motif pelaporan diketahui adalah kekhawatiran rontoknya elektabilitas pasangan calon kepala daerah Rahmat Efendi dan Tri Adhianto oleh sebaran konten dimaksud, sehingga Tim Hukum pasangan calon Rahmat Efendi dan Tri Adhianto berkoordinasi dengan Pendeta Johanes Nur untuk membuat laporan polisi. Tendensi Politik Pilkada inilah, yang membawa Terdakwa pada proses hukum dan terpaksa menjadi pesakitan di kursi persidangan sebagai Terdakwa.

Padahal, jika hukum mau ditegakan secara Objektif, bukankah seharusnya RASNIUS PASARIBU, Grup Medsos Pemenangan, Grup Medsos Advokat Rahmat Efendi dan Jamaah Gereja yang diminta pertanggungjawaban secara hukum? Bukankah Pendeta Johanes Nur mendapat Konten Photo diduga perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta dari jamaah gerejanya ? bukankah saksi pendeta yang lain, Joskuspot Silalahi dan Romo Yustinus Kasaryanto memperoleh konten photo diduga perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta Kota Bekasi dari RASNIUS PASARIBU ?

Kenapa Polisi tidak mengejar RASNIUS PASARIBU dan memeriksa jamaah gereja ? kenapa justru mengejar Terdakwa yang tidak pernah mengirimkan konten photo diduga perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta kepada Pelapor Pendeta Johanes Nur ?

Dugaan Hukum tebang pilih dan sengaja menjerat Terdakwa dan melepaskan pihak gereja dan RASNIUS PASARIBU dikuatkan dengan model pemeriksaan saksi yang tidak memenuhi prosedur KUHAP.

Bagaimana mungkin ada Saksi bernama EUGENIE (KEKE) RUTH SHELLY TOOY diambil keterangan berdasarkan Surat Kuasa dari Pendeta Subagiyo Sulistiyo Ketua ARAS PGPI ? bukankah keterangan saksi adalah apa yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri ? lantas bagaimana mungkin penyidik mengambil keterangan Pendeta Subagiyo Sulistiyo Ketua ARAS PGPI berdasarkan kuasa melalui EUGENIE (KEKE) RUTH SHELLY TOOY ? luar biasa kebobrokan penegakan hukum yang dipertontonkan dalam kasus ini.

Ketika Terdakwa ditahan Penyidik Polres Metro Kota Bekasi, Saudara Rahmat Effendi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan telah mema’afkan Terdakwa. Namun mengapa Proses Hukum tetap dilanjutkan, sehingga menjadi tandatanya bagi Terdakwa dan kami Kuasa Hukum apakah ma’af itu hanya untuk pencitraan saja ?

Kenapa kasus Busukma dapat dihentikan penyidik dengan alasan sudah ada maaf dari Ma’ruf Amin dan mengaku menggunakan pendekatan hukum Restoratif Justice, tetapi tidak terjadi pada kasus Terdakwa ? apakah pemberian ma’af Saudara Rahmat Efendi itu hanya untuk basa-basi saja ? apakah hukum itu bisa tebang pilih ? padahal pada tingkat penyidikan mudah saja bagi penyidik untuk menyelesaikan proses hukum dengan pendekatan restorasi justice berdasarkan Perkap Polri Nomor: SE/08/VII/2018, tapi itu tidak dilakukan. Kasus yang dialami Terdakwa bukanlah kasus yang menjadi pengecualian dalam penyelesaian dengan pendekatan restorasi justice karena tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan oleh Terdakwa, tapi apalah daya restorasi justice bukanlah hak buruh pabrik miskin seperti Terdakwa.

Restoratif Justice  hanya dikhususkan untuk membebaskan ujaran Busukma.
Di tingkat Pemeriksaan pengadilan, berkali-kali dijadwalkan untuk pemeriksaan saksi fakta Rahmat Effendi, namun berkali-kali pula Saudara Rahmat Efendi tidak hadir dengan berbagai dalih. Padahal dari keterangan ini pneting untuk menggali kebenaran perjanjian pada konten photo yang dipersolkan itu. Sehingga kami dapat mengkonfrontir dengan pernyataan saksi-saksi sebelumnya. Sebab salah satu cara bagi kami untuk mengetahui kebenaran Photo aquo selain dari keterangan pihak yang tercantum namanya dalam perjanjian dan sudah diperiksa juga mengambil dan menggali keterangan Saudara Rahmat Efendi.

Kami tidak dapat melihat dari hasil uji forensic penyidik tentang kebenaran photo aquo, uji forensilk hanya mengurai handphone Terdakwa beserta file-filenya. Sama sekali tidak ada keterangan yang menyebutkan hasil laboratorium forensif tentang keaslian gambar yang dipersoalkan. Namun itulahnya kenyataan yang kami terima, menjadi terang bagi kami seolah dalam kasus ini terkesan ada dugaan kuat kasus dipaksakan, Penjarakan saja Terdakwa berdasarkan ujaran SARA, tidak perlu mempersoalkan keaslian konten perjanjiannya.

Ribuan umat Islam berunjuk rasa didepan Kantor Pemda Kota Bekasi untuk memberikan dukungan dan pembelaan kepada Terdakwa, perwakilan Ulama dan Tokoh Ormas meminta beraudiensi agar konten diduga perjanjian dimkasud mendapat perhatian Pihak Pemda agar ada tim khusus yang menyelidiki kebenaran Konten yang diduga berisi perjanjian kerjasama antara Rahmat Effendi dan Perwakilan Gereja dan para Pendeta di Kota Bekasi.

Beberapa minggu kemudian, Perwakilan Tokoh dan Ulama Bekasi dan tim LBH PELITA UMAT juga mengajukan permintaan bertemu dengan Saudara Rahmat Efendi untuk meminta klarifikasi secara langsung, namun Saudara Rahmat Efendi enggan bertemu.

Dalam kasus ini, Terdakwa selalu bertanya-tanya kenapa begitu kejam saudara Rahmat Effendi dan tim Sukses Yusuf kepada dirinya ? padahal dirinya bukanlah tim sukses calon lain, bukan partisan tim sukses yang lain bahkan tidak ikut memilih siapapun dalam pemilukada Bekasi karena tidak ber KTP kota Bekasi.

Sebelumnya, tim Penasehat  Hukum Terdakwa berkali-kali meminta agar Terdakwa diberikan penangguhan penahanan sejak proses penyidikan, berjilid-jilid pula para tokoh dan ulama berunjuk rasa bersama segenap komponen umat Islam di Bekasi. Ulama, Para Tokoh Ormas dan keluargapun menjamin Terdakwa agar ditangguhkan, namun tetap saja penyidik menahan Terdakwa dengan alasan kewenangan, padahal Terdakwa bukanlah residivis, bukanlah mafia atau penjahat kakap yang dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatan yang sama.

Setelah para ulama dan Ormas Islam (FPI, FAPB, GARIS, KUIB, LBH BANG JAPAR, FUIM, dl) yang menjamin Terdakwa beraudiensi dengan Kapolresta Bekasi untuk kedua kalinya barulah Penangguhan penahanan kepada Terdakwa diberikan, hanya seminggu Terdakwa mengihirup udara bebas di luar penjara Terdakwa kemudian dipanggil lagi oleh Penyidik untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Di Kejaksaan Negeri Bekasi kami mengajukan permohonan agar Jaksa memberikan Penangguhan Penahanan, namun permohonan kami tidak dikabulkan dengan alasan kewenangan. Kembali unjuk rasa dan audiensi bersama ulama dan para tokoh ormas kami lakukan, namun jawaban yang kami dapatkan ternyata Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan.

Kenapa begitu sulit bagi seorang buruh pabrik dan pedagang receh untuk mendapatkan penangguhan penahanan ? apa karena Terdakwa tidak memiliki uang ?

Baru kemudian melalui kebijakan Majelis Hakim dalam sidang di pengadilan inilah Permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan Alhamdulillah dikabulkan. Karenanya melalui risalah pledoi ini kami hendak menyampaikan rasa Terimakasih kami yang sebesar-besarnya kepada yang mulia Majelis Hakim sekaligus memohon dengan sangat agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Mudah-mudahan melalui Palu Putusan Majelis Hakim keadilan masih dapat ditegakkan, hukum tetap berpihak kepada kebenaran bukan berpihak kepada kezoliman dan semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Kami memohon dengan sangat agar kiranya Majelis Hakim dapat mengakhiri kedzaliman pada hukum dan keadilan khususnya terhadap Terdakwa, melalui putusan yang benar-benar berdasarkan keadilan dan berketuhanan yang maha esa. Agar ada alasan bagi rakyat, untuk membawa perkara dan mencari keadilan melalui sarana yang disediakan negara.

Sebab jika tidak, negara benar-benar diujung kendali negara kekuasaan (matchstaat). Tidak adalagi hukum dan keadilan, yang ada tinggal kekuasaan dan kesewenang-wenanangan. Hukum tidak lagi melayani rakyat untuk memperoleh keadilan, hukum akan jatuh menjadi alat kekuasaan.

Sekali lagi melalui majelis hakim yang mulia, dari sisa dan remah keadilan yang mungkin masih ada dan diperuntukkan bagi rakyat jelata, Terdakwa memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Keadilan yang masih dapat diberikan kepada seorang buruh pabrik dan pedagang pensil eceran, agar Terdakwa bisa kembali menjalani hidup normal bersama Istri dan keluarganya.

No comments