Headline

WASPADA, BAHAYA LATEN KOMUNISME PKI


[Catatan Hukum & Dukungan Atas Tindakan Terbatas oleh TNI AD/Kodim 0809 Kediri]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Sebagaimana diketahui, anggota TNI AD Kodim 0809 Kediri dalam hal ini Koramil 0809/11 Pare serta anggota Polres Kediri menyita ratusan buku bertema komunis dari tiga toko buku di wilayah Kampung Inggris, Pare, Kabupaten Kediri. Tiga toko buku tersebut antara lain Toko Buku Q Ageng satu dan dua di Jalan Brawijaya No. 67 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan Toko Buku Abdi Jalan Brawijaya No. 123.

Pengamanan 160 buku-buku berpaham komunis ini berawal dari laporan indivasi Babinsa yang ditugaskan dalam Bantuan Personil (BP) Unit Intelijen Koramil Pare . Petugas mendatangi tiga toko tersebut untuk melakukan pengamanan buku-buku berpaham komunis. Setelah dilakukan pengamanan ratusan buku tersebut kemudian diamankan di tiga tempat yakni Koramil 0809/11 Pare, Polres Kediri dan Kesbangpol Kediri.

Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Kav. Dwi Agung Sutrisno, SE, M.Si (Han) menyatakan pengamanan buku-buku tersebut dilakukan untuk menghindari keresahan di tengah masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan kajian oleh Kejaksaan Kabupaten Kediri, bersama TNI, Polri dan Kesbangpol (27/12).

Akar Sejarah dan Landasan Hukum Tindakan TNI

Komunisme yang menjadi ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah ideologi ajaran Karl Marx yang mengalami berbagai metamorfosis sesuai dialektika zaman. Di Rusia (dahulu Uni Soviet), ideologi Sosialime Marx dikembangkan melalui tafsir Lenin sehingga berkembang menjadi aliran (mahzab) Leninisme. Di China, Diktator Mao Zedong berupaya melakukan reinterpretasi ajaran Marx, sehingga di China komunisme juga memiliki mahzab dan dikenal dengan aliran Maoisme.

Di indonesia sosialisme komunisme menjadi gerakan politik revolusioner setelah secara terbuka diadopsi oleh gerakan Partai Komunis Indonesia. Seiring dialektika sejarah, komunisme PKI di Indonesia tidak lepas dari methode pergerakan ideolog asalnya. Dialektika perubahan yang mengadopsi kekerasan, fisik, kudeta berdarah untuk mengambil alih kekuasaan juga dilakukan oleh komunisme PKI.

Puncaknya terjadilah tragedi berdarah kudeta politik hasil persekutuan militer yang dipimpin Letkol Untung dengan gerakan partai yang dimotori PKI. DN Aidit adalah tokoh utama pemberontakan PKI yang melakukan pembantaian terhadap Para Jenderal, juga para ulama dan kalangan santri.

Gerakan kudeta PKI atau yang dikenal dengan Gerakan September 30 (G-30-S/PKI) akhirnya dapat ditumpas oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Ada 3 (tiga) substansi utama yang ditetapkan oleh MPRS :

Pertama, ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kedua, ketetapan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan ketiga, ketetapan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Berdasarkan tugas untuk 'mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' maka TNI berwenang untuk mengambil seluruh tindakan yang pada pokoknya ditujukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu tindakan terbatas yang dilakukan oleh TNI (Kodim 0809 Kediri) yang melakukan pengamanan buku-buku berpaham komunis dan terafiliasi dengan PKI dapat dibenarkan secara hukum. Sebab, PKI telah nyata melakukan tindakan merongrong persatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahkan berdasarkan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 telah ada ketetapan resmi negara tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

TAP MPRS ini sangat cukup dijadikan dasar hukum bagi TNI untuk mengambil tindakan terbatas dimaksud, apalagi sesuai tupoksi TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), TNI memiliki kewajiban untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tindakan TNI AD di Kediri dalam melakukan pengamanan ratusan buku tersebut juga melibatkan Polres Kediri dan Kesbangpol Kediri. Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Kav. Dwi Agung Sutrisno, SE, M.Si (Han) juga menyatakan akan dilakukan kajian lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Kediri, bersama TNI, Polri dan Kesbangpol.

TAP MPRS nomor XXV/1966 adalah dasar hukum penindakan dan pengambilan tindakan terbatas oleh TNI di Kediri. Sementara itu, pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah dasar kewenangan mengambil tindakan.


Masalah PKI, Bahaya Laten yang Menggerogoti NKRI

Semestinya segenap elemen anak bangsa, baik yang ada di pemerintahan maupun rakyat mendukung penuh sikap dan tindakan TNI yang sigap mengambil upaya preventif dengan mengamankan buku-buku yang disinyalir terafiliasi PKI. Sebab, tindakan ini penting karena PKI telah nyata pernah melakukan kudeta dan pemberontakan berdarah.

Jangan sampai generasi anak bangsa amnesia sejarah, sehingga menganggap kebengisan PKI hanya dianggap mitos sejarah. Negara wajib berada di garda terdepan untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dari rongrongan PKI. Tindakan TNI di Kediri ini patut diapresiasi oleh negara dan didukung sepenuhnya oleh rakyat.

Karena itu jika ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan tindakan pengamanan buku PKI oleh TNI di Kediri patut dipertanyakan motifnya, apalagi jika sampai menuntut pencopotan jabatan anggota TNI di Kediri yang melakukan pengamanan. Tindakan terbatas yang dilakukan TNI terkait pengamanan buku PKI adalah tindakan yang dilakukan sesuai tugas pokok TNI dan dijalankan berdasarkan hukum.

Semestinya TNI mendapat penghargaan atas tindakan preventif ini, bukan malah dituntut dicopot jabatannya. Adanya anasir liar yang menuntut mencopot jabatan anggota TNI yang terlibat dalam pengamanan buku PKI di Kediri, semakin menegaskan bahwa bahaya laten komunisme PKI itu ada dan nyata. Karenanya, segenap elemen anak bangsa wajib waspada agar bahaya laten ini tidak meningkat menjadi bahaya aktual dan nyata.

No comments