Headline

BINCANG TOKOH SEMARANG: MENATAP 2019, MENENGOK 2018


Semarang-LBH PU, bersyukur LBH Pelita Umat bisa hadir dalam Bincang Tokoh Semarang. Acara yang dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Umat Islam Semarang (FSUI) ini dihadiri  para tokoh & Ulama Jawa Tengah di semarang. Lebih spesial lagi bisa berbincang tentang tema yg menarik yakni Menatap 2019, refleksi 2018. Semarang, Selasa (01/01/19).

Hadir sebagai pembicara Ulama Yogya KH. Shidiq al Jawi, ust. Wahyudi al Maroky (Pembina LBH Pelita Umat Jakarta) dan Prof. DR. Suteki, SH, M.Hum. (pakar Hukum).

Menurut Prof. Suteki, tahun 2018 ini penegakan hukum makin buruk. Ia menegaskan bahwa negara ini sudah semakin jadi negara kekuasaan bukan lagi negara Hukum. Praktek penegakan hukum yg tebang pilih kian marak. Bahkan ada upaya menjauhkan nilai2 agama dari praktek hukum kita.

"Padahal Semestinya Hukum Allah dalam ajaran agama itu harus dijadikan rujukan pembentukan hukum negara dan diposisikan lebih tinggi dibandingkan hukum konstotusi buatan manusia" ungkapnya.

KH. Shidiq Al Jawi menegaskan bahwa mengukur prestasi rezim ini harus dengan standar Islam. Misalnya jika berhasil membangun jalan Tol. Itu jgn dilihat hanya fisiknya, tapi Harus dilihat apakh jalan itu dibangun  dengan cara halal. "Apakah dengan pinjaman utang dengan terlibat Riba? Dosa paling ringan dari Riba itu seperti (maaf) seorang anak laki2 yang zina kepada ibunya sendini ?" tanyanya teroris. KH

"Jika Semakin banyak Tol yg dibangun dengan Utang riba semakin besar dosanya, lalu apa yang mau dibanggakan?" Tambahnya.

Sementara itu, Ust Wahyudi almaroky menyoroti gagalnya pemerintah melaksanakan dua fungsi negara yakni  pertama, menegakkan hukum agar tertib, aman & teratur. Kedua, menyejahterakan rakyatnya.

"Keadilan jadi barang mewah. Siapa yang kaya & dekat penguasa maka biaa aman. Tapi siapa yg ktitis kepada rezim maka mudah dikriminalisasi. Bahkan bisa dikeluarkan Perpu.." ungkap pria, yang juga menjabat Direktur Lembaga Pamong Institute ini.

Apalagi kalau diukur dengan standar amanat dalam pembukaan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Padahal baru-baru  ini 31 warga dibunuh OPM yang jelas-jelas makar dan mengancam keutuhan Negara. Untuk memajukan kesejahteraan umum: padahal ada 25,95juta rakyat miskin dgn standar pengeluatan 400ribu perbulan. Jika standarnya dinaikan jadi 1juta per bulan bisa jadi 100jutaan rakyat yg miskin. Lantas, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai kini : anak tidak sekolah 29 dari 100 anak usia 16-18thn tdk sekolah. Bgmn mau cerdas?

Dan saat ini Indonesia belum sepenuhnya ikut melaksanakan ketertiban dunia. "bagaimana bisa sikap terhadap kasus Uighur saja tdk tegas apalagi maj ikut bertindak...?" Terangnya.

Walhasil, slogan kerja kerja kerja belum menjawab amanah konstitusi. Apalagi amanah kepemimpinan negara dalam perspektif Islam.


No comments