Headline

CATATAN ILF #7 : DIVESTASI FREEPORT, NKRI MATI HARGA ?


CATATAN ILF #7 : DIVESTASI FREEPORT, NKRI MATI HARGA ?

[Sebuah Pengantar]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT
Presiden ILF

Mungkin publik bertanya-tanya, kenapa LBH PELITA UMAT mengangkat tema divestasi freeport dalam agenda Islamic Lawyers Forum (ILF) edisi ke-7 ini, padahal Pemerintah mulai meninggalkan diskursus tentang Freeport ini. Berbeda sekali, ketika pada awal divestasi Pemerintah dan media begitu gencar mengabarkan 'kesuksesan' Inalum membeli 51 % saham freeport. Namun, pasca pengumuman Freeport merugi dua tahun hingga tahun 2020 tidak membagi defiden, barulah hiruk pikuk divestasi freeport ini mencapai antiklimaks.

Iya, sebab sejak awal Pemerintah dibawah kendali rezim Jokowi ini memperkenalkan proses pemborongan saham Freeport ini sebagai sebuah keberhasilan. Dalam momentum Pilpres, tentu Legacy keberhasilan sangat penting untuk diunggah keruang publik ketimbang menjual redaksi program dengan ungkapan 'akan' 'akan' dan 'akan'.

Bukankah Presiden Jokowi telah berkuasa hampir lima tahun ? Bukankah dalam periode kekuasaannya itu Presiden Jokowi yang juga berstatus capres perlu untuk mengabarkan jejak keberhasilan ? Selain urusan tol tentunya. Jika Presiden Jokowi terus membius publik dengan redaksi program dengan ungkapan 'akan' 'akan' dan 'akan', tentu ini tidak menarik lagi bagi publik.

Publik telah memahat dalam sanubari seluruh janji program Jokowi pada Pilpres 2014 sehingga tidak mudah bagi publik untuk melupakannya. Dalam konteks itulah, Presiden Jokowi perlu mengunggah dan mengabarkan secara beruang-ulang 'keberhasilan' memborong saham Freeport, sebagai bukti negara mampu dan berdaulat atas tambang milik ibu pertiwi.  NKRI harga mati, tidak boleh ada swasta, baik asing maupun aseng yang lancang mengangkangi SDA di negeri ini.

Hanya saja, pasca pengumuman Freeport merugi, nampaknya Pemerintah tidak lagi bersemangat untuk menayangkan secara berulang 'keberhasilan borong saham Freeport' ke ruang didkusi publik.

Publik justru mempertanyakan, kenapa Pemerintah ngotot membeli saham freepor seharga US$ 3,8 miliar ? Kenapa Inalum ngotot cari pinjaman hingga US$ 4 miliar untuk borong saham Freeport ? Kenapa tiba-tiba Freeport diumumkan merugi dan tidak bisa bagi Deviden hingga dua tahun Kedepan? Apakah kajian Inalum lemah sehingga tidak mempertimbangkan potensi kerugian ini ? Lantas, kenapa Inalum yang merupakan BUMN mau menanggung bunga utang sebesar US$ 4 miliar selama dua tahun tanpa mendapat keuntungan sepeserpun dari freeport ? Adakah operasi politik melalui divestasi saham Freeport untuk mendapat gizi politik menjelang Gawe Pilpres ?

Karena itu, penting mendudukkan para pakar untuk membahas isu freeport ini dalam perspektif negarawan, bukan perspektif politisi. Kasus borong saham freeport ini lebih didominasi kepentingan politik, terutama jelang Pilpres 2019 ketimbang aspek kedaulatan negara dan masa depan bangsa.

Karena itu, kami mengangkat kembali isu ini agar dapat diketahui oleh publik perspektif negarawan dalam membahas masa depan tambang Indonesia. Seorang Negarawan, akan mempertimbangkan kepentingan negara dan Ketahanan energi dan tambang nasional, ketimbang kepentingan politik apalagi hanya politik suksesi Pilpres 2019.

Perspektif Islam juga wajib diungkap, bagaimana syariat Islam mengatur tata kelola pertambangan. Bagaimana Islam mengatur SDA di negeri ini, agar diridloi Allah SWT dan berdampak maslahat bagi umat.

Kami hadirkan para pakar, yang telah mengkonfirmasi untuk hadir dalam forum ILF edisi ke-7 ini, diantaranya :

1. Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi (Ekonom, Pengamat Politik)
2. Yusri Usman (Direktur CERI)
3. Marwan Batubara (Direktur IRESS)
4. Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H. (Akademisi, Dosen Untar)
5. Salamudin Daeng (Pengamat Ekonomi)
6. KH. Umar Ash Shidiq (PP Daarus Tsaqafah)
7. Chandra Purna Irawan, S.H. M.H. (Sekjen LBH PELITA UMAT)

Karena diskusi eksklusif dan hanya untuk kalangan terbatas, maka panitia hanya memperkenankan peserta  masuk, hanya bagi yang sudah mendaftar. Dengan diskusi ini, kami ingin mendapat kesimpulan apakah divestasi Freeport ini menguntungkan bagi masa depan tambang nasional dan utamanya bagi kedaulatan bangsa.

Secara sederhana, apalah divestasi ini mengkonfirmasi tingkat kedaulatan NKRI yang tinggi, atau justru NKRI diobral dengan harga yang murah. Dengan kata lain, diskusi diharapkan dapat menjawab pertanyaan : Divestasi Freeport, apakah NKRI mati harga ?

Selamat berdiskusi.


No comments