Headline

DIVESTASI FREEPORT JELAS SANGAT MERUGIKAN RAKYAT


LBH-Pu, Surabaya, "Pemerintah harus melakukan valuasi ulang atas nilai saham yang diambil alih dari Rio Tinto, jangan sampai justru merugikan!" Tegas Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia), dalam acara diskusi publik bertajuk "Mendedah Divestasi Freeport di Tengah Hajatan Politik" di Surabaya (13/01/2019).

Yusri menambahkan beberapa indikasi terkait dugaan "bancakan politik" atas divestasi freeport karena nilai saham maupun motif divestasi menunjukkan adanya kejanggalan-kejanggalan. Termasuk apakah yang dibeli pemerintah adalah blok A atau blok B, hal tersebut harus klir karena jika blok B yang dibeli maka divestasi ini jelas merugikan.

Yusri juga memaparkan, telah mengirimkan surat terbuka ke KLHK dan mengungkap berdasarkan banyak temuan dari berbagai pihak sejak berproduksi 1974 sampai dengan 1994, PTFI telah membuang limbah melalui sungai Aghwagon menuju sungai Ajkwa. Setelah pernah mengalami bencana di tahun 1994, barulah PTFI membangun tanggul penampungan limbah seluas 230 km2 disisi barat dan timur sungai Ajkwa yang dikenal dengan Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) .

"Tanggul ini ternyata soal perizinannya dan implementasinya masih kurang memadai kata BPK. Kemudian temuan demi temuan terus terungkap, baik dari laporan LSM Jatam, Walhi, konsultan independen Freeport (Parametrix), masyarakat setempat maupun temuan resmi oleh BPK RI, termasuk penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin pinjam pakai dan kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah tambang sekitar 230 juta metrik ton perharinya," ungkap dalam diskusi yang mengutip surat yang dibuatnya.

Hasil audit BPK, katanya, telah menemukan akibat aktifitas tambang PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan sudah mencapai kawasan laut.

Adapun fakta yang sulit dibantah dari limbah tambang mengadung setidaknya lima logam berat yaitu Selenium , Tembaga , Arsen , Mangan , Timbal dan Kadmium.


Sementara itu pengamat ketahanan energi Prof. Daniel Rosyid menyorot tajam temuan kerusakan lingkungan akibat pertambangan Freeport yang ditaksir mencapai 185 T Rupiah. Semakin disesalkan ketika sikap pemerintah terkesan lembek terhadap Freeport untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan itu.

Fakta yang disampaikan Prof. Daniel diamini oleh Ahmad Khozinudin dari LBH Pelita Umat sekaligus menambahkan bahwa aroma dugaan tipikor tercium tajam dalam proses divestasi saham Rio Tinto ini. Ditegaskan LBH Pelita Umat akan berupaya keras untuk melakukan serangkaian upaya hukum untuk mengungkap kasus ini.

"ini kan aneh, saham yang dibayar USD 3,8 miliar ternyata dua tahun ini tidak bisa bagi Deviden karena rugi. Lantas, kenapa Pemerintah ngotot beli saham Klo ternyata merugi ? Kenapa Pemerintah tidak sabar saja tunggu KK berakhir tahun 2021 ?" Tegas Ahmad.

"Seharusnya, Pemerintah memaksa frerport membayar kerugian negara 185 T akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan freeport. Bukan malah membayar USD 3,8 miliar. Sekarang kita dua tahun harus bayar bunga utang Global Bond, ini negara dikelola macam apa sih ? Kayak Ngelola Warung saja. Bukannya untung tapi malah buntung" tambahnya.

Ahmad menegaskan, batalnya Deviden yang diperoleh inalum selama dua tahun hingga tahun 2020 menunjukan Pemerintah bohong. Sebab, sejak awal justru inalum berdalih freeport akan memberi sumbangan keuntungan besar kepada negara dari Deviden freeport yang diprediksi sebesar USD 1 miliar per tahun. Selain itu, harga saham yang kelewat mahal dengan konsekuensi menanggung beban kerusakan lingkungan di area grasberg, menunjukan ada indikasi kuat 'bancakan duit frerport' untuk ongkos politik partai dan para pejabat.

Pemateri terakhir Mohammad Taufiq NIQ, seorang cendekiawan muslim, menandaskan kepada para peserta yang hadir bahwa kasus divestasi freeport ini hanyalah masalah cabang yang berakar pada kontrak karya Freeport itu sendiri. "Dalam perspektif sistem ekonomi Islam barang tambang adalah milik umum (rakyat) yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan cuma-cuma. Jadi haram hukumnya tambang itu diserahkan kepada swasta indvidu maupun korporasi!" Tegas beliau. (LM).

No comments