Headline

DUGAAN PIDANA KORPORASI DALAM DIVESTASI SAHAM FREEPORT


Oleh; Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.
(Sekertaris Jenderal LBH PELITA UMAT)

Terkait pembelian saham atau divestasi Freeport oleh Pemerintah melalui PT. Inalum (Persero), ada dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Menjelaskan hal ini saya mengutarakan beberapa fakta berikut ini :

PERTAMA, PT Inalum (Persero), pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak menikmati laba bersih (deviden) selama 2 tahun, mulai 2019-2020. Sementara Inalum harus membayar pokok obligasi pertamanya senilai 1 miliar dolar AS dan kupon atau bunga senilai 250 juta dolar AS per tahun yang harus dibayar. Pembayaran obligasi  dan bunga obligasi Inalum pada 2 tahun ini, tentu akan menimbulkan masalah cash flow bagi perusahaan pelat merah yang berakibat kerugian keuangan Negara. Paling tidak hal ini akan menggerus kas perseroan, tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.

KEDUA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dari sini terdapat potensi denda berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP IPPKH beserta kewajiban total sebesar Rp 460 miliar. Tak hanya temuan ini, BPK sebenarnya juga telah melaporkan hasil audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penerapan kontrak karya Freeport Indonesia pada 21 April 2017. Hasil audit yang dipublikasikan ini menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia di Papua senilai Rp 185 triliun.

Saya berpendapat seharusnya sebelum membeli saham Freeport, terlebih dahulu Pemerintah memaksa Freeport untuk bertanggungjawab atas tindakannya yang merugikan Negara, dengan begitu Negara akan mendapatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP IPPKH sebesar Rp 460 miliar dan Rp 185 triliun atas kerusakan lingkungan. Dengan pemasukan ini Pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman melalui penerbitan Obligation Bond Oleh PT. Inalum untuk membeli saham Freeport.

Apabila pembelian saham Freeport dilakukan sebelum Freeport membayar denda atas kerusakan lingkungan dan penggunaan hutan, maka biaya kerusakan lingkungan dan penggunaan hutan untuk kegiatan tambang tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah selaku pemegang saham Freeport. Maka dalam hal ini, menurut pendapat saya Pemerintah telah mengalami banyak kerugian yaitu 2 (dua) tahun tidak mendapat deviden, membayar pokok obligasi pertamanya senilai 1 miliar dolar AS dan kupon atau bunga senilai 250 juta dolar AS per tahun yang harus dibayar ditambah kerusakan lingkungan dan hutan senilai Rp 460 miliar dan Rp 185 triliun.

Apakah Pemerintah sudah memperhitungkan hal diatas tersebut? Saya menduga Pemerintah tidak melakukan comprehensive due diligence yaitu tindakan untuk melakukan investigasi atau audit mendalam atas potensi suatu perusahaan, untuk mengkonfirmasi semua fakta material sehubungan dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Termasuk management due diligence, finance due dilegence, legal due dilegence dan deposit due dilegence. Terutama komprehensif terkait deposit due diligence.

Jika tidak melakukan comprehensive due diligence atau melakukan tetapi tetap dipaksakan membeli saham atas kemungkinan kerugian tersebut, maka direksi PT Inalum (Persero) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Jika Direksi PT. Inalum (Persero) diminta oleh Pemerintah, maka dalam hal ini yang bertanggungjawab atas kerugian yang berdampak negatif terhadap keuangan Negara adalah Direksi PT Inalum bersams Pemerintah secara tanggung renteng.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengklaim “puasa dividen” pada 2019 dan 2020 ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Jika sudah diperhitungkan terkait tidak mendapatkan deviden, kenapa tidak diberitahukan kepada publik dari awal, belum lagi hal itu terjadi dalam hitungan hari usai akuisisi saham 51 persen dirampungkan. Publik semestinya diberi tahu bila produksi perusahaan yang akan diakuisisi pemerintah melalui Inalum itu akan anjlok yang berdampak pada deviden.

Oleh karena itu saya mendorong BPK untuk melakukan audit terhadap proses divestasi saham Freeport, atas adanya dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (“UU 15/2004”) yang menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 17/2003. Ini berarti objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi keuangan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) yang membawa konsekuensi pengertian keuangan negara meliputi APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

BPK selayaknya menggandeng KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi pidana yang dilakukan oleh korporasi dan Mendorong Pemerintah terkait perjanjian jual beli sahamnya dibuka atau disampaikan kepada publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPK dapat menyidik berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 UU Tipikor, atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam proses pembelian saham Freeport.


Wallahualam bishawab.

Jakarta, 27 Januari 2019.

No comments