Headline

MEMBEDAH DIVESTASI FREEPORT [Catatan Hukum Diskusi Politik Surabaya]


MEMBEDAH DIVESTASI FREEPORT
[Catatan Hukum Diskusi Politik Surabaya]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Ahad, tanggal 13 Januari 2019 di Surabaya, penulis berkesempatan satu meja dalam forum diskusi politik yang membahas difestasi saham freeport bersama Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia), Prof Daniel Rosyid (pengamat kebijakan energy) dan Muhammad Taufiq NIK (cendekiawan muslim).

Divestasi freeport ini konon sebelumnya diklaim pemerintah akan mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Deviden USD satu miliar per tahun, dihembuskan berulang-ulang bak angin sorga sebagai pembenaran tindakan PT Inalum membeli saham PI Rio Tinto sebesar USD 3,8 miliar atau sekitar Rp. 51 T.

Dengan logika yang sangat sederhana, dalam rentan kurang dari 4 (empat) tahun investasi freeport akan tutup modal. Sisanya, Indonesia akan mendapat untung beliung dari freepot atas kepemilikan saham ini.

Namun sayang, tidak menunggu satu tahun berlalu. Selang hanya beberapa minggu saja setelah proses pembelian saham freeport, Inalum mengumumkan PT Freport tidak akan membagi Deviden untuk dua tahun Kedepan. Alasannya, Freport mengalami kerugian.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hal itu disebabkan oleh menurunnya produksi PTFI. Penurunan produksi disebabkan adanya perpindahan produksi dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground). Akibatnya, PT Inalum (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) tak dapat menerima dividen selama dua tahun yakni tahun 2019 dan 2020.

Produksi PTFI disebut baru akan membaik mulai tahun 2023. Laba bersih PTFI diklaim akan mencapai US$ 2 miliar pada tahun 2023. Ini juga belum menjadi kepastian, karena bisa saja meleset sebagaimana ekspektasi laba dari Deviden yang akhirnya tidak dibagi hingga tahun 2020 dengan dalih Freport merugi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menyebut, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) PTFI juga turun dari US$ 4 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$ 1 miliar di 2019.

Meskipun Deviden tidak dibagi, PT Inalum tetap berkewajiban membayar kewajiban atas utang Global Bond sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 58,4 triliun yang dicatatkan di Amerika Serikat (AS). Obligasi global tersebut dalam empat seri. Seri pertama dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5%. Seri kedua dengan nilai pokok US$ 1,25 miliar bertenor lima tahun atau jatuh tempo 2023 dengan bunga 6%. Seri ketiga dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo 2028 menawarkan bunga 6,875%. Seri keempat dengan nilai pokok US$ 750 juta bertenor 30 tahun atau jatuh tempo 2048 dengan bunga 7,375%.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkapkan cara membayar utang meski tidak mendapatkan dividen dari PT Freeport Indonesia selama dua tahun. Hal Ini dilakukan karena utang tersebut harus dibayarkan mulai tahun 2019. Kewajiban kupon obligasi yang harus dibayar dibayar untuk tahun 2019 sekitar US$250 juta.

Head of Corporate Communications and Government Relations Inalum Rendi Achmad Witular mengatakan utang tersebut akan dibayar dengan kas perusahaan yang saat ini dimiliki inalum sebesar US$ 1,6 miliar. Meski bisa membayar bunga utang, akan tetapi sayang sekali tindakan ini dilakukan untuk Alokasi membayar utang yang manfaatnya baru diperoleh setelah tahun 2021.

Jika demikian, kenapa Pemerintah tidak mengambil langkah bersabar menunggu KK PTFI selesai di tahun 2021 ? Tanpa membayar uang sepeserpun ? Tanpa harus menanggung beban utang dan menggerus cadangan Kas PT inalum ? Lantas, keuntungan apa yang diperoleh Inalum yang memaksakan diri untuk mencari pinjaman hingga USD 4 miliar jika akhirnya hanya akan menambah beban utang dari kas perseroan ? Ini kebijakan realistis atau konyol ? Apakah karena BUMN menggunakan Anggaran negara karena ada saham penyertaan negara sehingga inalum bertindak ceroboh merogoh kocek kas inalum hanya untuk bayar bunga utang ?



Divestasi Freeport Banyak Masalah

Sejak awal banyak kalangan yang menyayangkan tindakan Pemerintah membeli saham PI Rio Tinto dengan harga yang sangat mahal ini. Pasalnya, tanpa membayar harga sebenarnya PTFI demi hukum akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi ketika KK Freport berakhir pada tahun 2021. Langkah yang semestinya diambil oleh Pemerintah adalah menyiapkan pra kondisi baik sarana dan prasarana, sistem dan SDM untuk mengambil alih freeport saat KK berakhir.

Pada tenggat waktu dua tahun ini, Pemerintah dapat memaksa frerport untuk menunaikan kewajiban kepada negara akibat kerugian negara yang ditimbulkan frerport sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK pada April 2017. Pemerintah bisa memaksa frerport membayar kerugian sekaligus memproses PTFI secara pidana.

Namun bukannya mengambil apa yang menjadi hak negara sekaligus menegakan hukum untuk menindak PT freeport, Pemerintah melalui Inalum justru memanjakan freeport dengan membeli saham yang harganya mahal sekaligus mengambil alih tanggung jawab kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PTFI. Pemerintah juga lancang mengeluarkan IUPK kepada PTFI hingga tahun 2041. Padahal PTFI masih terikat KK yang demi hukum berakhir tahun 2021.

PTFI mendapat untung beliung dari aksi serampangan yang dilakukan Pemerintah melalui PT Inalum, berupa :

Pertama, PTFI mendapat suntikan dana segar sebesar USD 3,8 miliar dari proses difestasi pada saat PTFI sedang mengalami kerugian. Dan harga ini, jauh lebih mahal dari taksiran harga wajar.

Kedua, PTFI dapat melimpahkan tanggung jawab akibat kerusakan lingkungan pada tambang Grasberg yang dikerjasamakan dengan PT Rio Tinto. Dengan komposisi saham 51,3 % , maka Pemerintah melalui Inalum menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas aktivitas PTFI yang menyebabkan kerugian lingkungan.

Ketiga, PTFI tidak perlu membayar kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang dihitung oleh BPK sebesar Rp. 185 T. Bahkan, PTFI juga bisa lepas dari jerat pidana Tipikor termasuk tindak pidana lingkungan akibat penggunakan lahan hutan lebih dari 4500 ha tanpa izin untuk kegiatan menambang.

Keempat, PTFI mendapat garansi untuk terus menambang dan mengeruk kekayaan alam bumi Papua hingga tahun 2041, karena selain mendapat harga saham dari transaksi PTFI juga mendapat IUPK dari Pemerintah.

Karena itu, penulis ragu jika fakta ini tidak diketahui oleh para pejabat dan negara. Karenanya penulis menduga kuat ada aroma korupsi dalam transaksi divestasi freeport ini. Hanya saja, korupsi seperti ini tergolong korupsi politik. Sulit untuk mengungkapnya, biasanya pada akhirnya waktu dan sejarah yang akan mengungkap dan menghakiminya.

No comments