Headline

MENYONGSONG DEBAT PILPRES 17 JANUARI 2019



[Menakar Ide & Konsepsi Paslon tentang hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Debat Pertama Pilpres 2019 akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019 dengan pola debat antar kedua pasangan capres-cawapres. Sebelumnya beredar Kabar debat akan dilakukan pukul 18.00 WIB. Namun, KPU mengklarifikasi bahwa debat akan dilaksanakan pukul 19.00 WIB.

Debat pertama ini akan membahas seputar isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU telah menentukan 8 panelis debat pertama Pilpres 2019. Adapun 8 orang yang akan menjadi panelis, yakni guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, mantan wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, dan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Satu orang posisi panelis ini nanti akan menunggu perwakilan dari KPK.

Debat pilpres akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono. Ira Koesno adalah mantan jurnalis Liputan 6 SCTV. Sementara, Imam Priyono merupakan jurnalis senior TVRI.

Sebelumnya beredar Kabar Karni Ilyas, Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) diusulkan menjadi salah satu moderator. Namun melalui kicauan Twitternya, Karni Ilyas terang tidak bersedia menjadi moderator. Karni Ilyas menyebut bahwa debat Pilpres 2019 harus dimoderatori oleh moderator muda yang pintar dan cekatan.

ISU HUKUM

Isu pertama yang akan diangkat adalah tema seputar hukum. Isu ini luas, mengingat tema hukum meliputi beberapa aspek :

PERTAMA, aspek kebijakan politik pengundangan. Dalam aspek kebijakan ini, baik panelis maupun paslon perlu untuk menggali lebih dalam ide dan konsepsi hukum yang ditawarkan paslon khususnya dalam menetapkan politik hukum negara merancang peraturan perundang-undangan.

Memang benar, kekuasaan legislatif ada pada DPR. Hanya saja, DPR membahas produk legislasi diantaranya berasal dari rancangan undang-undang yang berasal dari eksekutif (kementrian dan lembaga terkait).

Publik perlu tahu, renstra politik hukum apa yang hendak dicanangkan paslon jika memimpin negara ini pada periode 2019 hingga 2024. Sebab corak legislasi di DPR akan sangat tergantung dengan konsepsi RUU yang disiapkan oleh eksekutif. Dalam beberapa kondisi, terkadang DPR hanya melakukan 'legalisasi' RUU yang datang dari pihak eksekutif, karena eksekutif yang paling tahu kebutuhan akan produk hukum yang akan diundangkan.

Terlebih lagi, ada beberapa produk pengundangan yang itu mutlak menjadi kewenangan eksekutif tanpa campur tangan DPR. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang (Perppu ) dan peraturan Pemerintah (PP), bahkan beberapa Peraturan Menteri (Permen) menjadi murni kewenangan dan hak eksklusif Pemerintah tanpa campur tangan DPR.

Presiden memiliki kewenangan penuh untuk merancang produk hukum berdasarkan cita hukum (politik hukum) yang telah ditetapkannya. Dalam konteks itulah, paslon perlu menjelaskan kebijakan politik hukum apa yang akan diterapkan jika mendapat amanah memimpin bangsa ini sebagai Presiden dan wakil Presiden periode 2019-2024.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang (Perppu ) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bisa menjadi contoh kongkrit untuk memperdalam dan mengkritisi politik hukum negara.

Perppu ini akhirnya disetujui dan ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang (Perppu ) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang undang. Namun dalam prosedur penerbitannya, Presiden ternyata tidak memenuhi syarat objektif ihwal 'Kegentingan yang memaksa' sebagaimana dikehendaki konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, telah menetapkan tiga syarat kumulatif sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu:

Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Ihwal Kegentingan yang memaksa yang dijadikan alasan Presiden untuk menerbitkan Perppu a Quo adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menertibkan (baca: membubarkan) Ormas Islam yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Akhirnya, berbekal Perppu ini Presiden melalui kemenkumham mengeluarkan Beshichking sepihak yang mencabut SK BHP Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melalui proses pengadilan.

Padahal Jika diteliti melalui norma-norma pasal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan nampak jelas telah ada norma yang lengkap mengatur cara, mekanisme dan tahapan membubarkan ormas. Dimulai dengan panggilan mediasi, pemberian Surat Peringatan (SP 1 -SP 3), pembekuan sementara oleh Kejagung dengan pertimbangan MA, permohonan pencabutan BHP di Pengadilan, hingga putusan pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Nyatanya mekanisme dan prosedur ini yang ingin disimpangi dan diterabas oleh Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi. Artinya, alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tidak terpenuhi.

Lantas politik hukum apa yang sedang diterapkan Presiden ? Apakah Presiden sengaja menyimpangi asas 'Due Procces Of Law' dan secara sepihak melakukan policy diktator konstitusional ? Saya kira Pasangan calon dan para panelis perlu menggali lebih dalam mengenai hal ini. Sebab, kita tidak ingin memilih Presiden yang memiliki kebijakan politik 'diktator' secara hukum.

Dalam konteks hukum dan hubungan internasional, perlu dipertegas posisi Indonesia dalam menerjemahkan politik bebas aktif. Diamnya Pemerintah indonesua terhadap kasus pelanggaran hak muslim di Uighur oleh rezim China, memperlemah komitmen negara untuk mendukung proses ketertiban dunia dan upaya untuk mewujudkan perdamaian.

Negara juga harus mempertegas posisi dan kedaulatan khususnya terhadap perusahaan asing yang beroperasi di wilayah NKRI. Skandal 'beli saham' freeport menjadi kasus penting untuk memastikan entitas asing tunduk pada kedaulatan NKRI. Tidak boleh ada penyelundupan hukum dan pengkhianatan kedaulatan negara untuk melanggengkan bercokolnya penjajahan melalui entitas korporat di bumi pertiwi.

KEDUA, aspek penegakan hukum sekaligus proses yudisial terhadap kasus hukum yang terjadi. Isu ini berkaitan dengan konsepsi penegakan hukum yang dijalankan Presiden.

Meskipun Presiden tidak dapat mengintervensi proses penegakan hukum secara langsung, namun Presiden adalah dirigent sekaligus penanggungjawab utama proses penegakan hukum di negeri ini. Institusi kepolisian dan kejaksaan berada dibawah kewenangan Presiden secara langsung.

Presiden memiliki otoritas penuh dalam menetapkan corak dan arah penegakan hukum yang akan dijalankan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan yang ada dibawah kendali Presiden. Presiden bisa mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, bahkan 'menjewer' institusi hukum baik kepolisian maupun kejaksaan jika ternyata kebijakan penegakan hukum tidak sejalan dengan kehendak politik Presiden.

Pada kurun waktu 2016-2018 khususnya pasca putusan kasus penodaan agama oleh Ahok, publik dapat mengindera dengan jelas betapa hukum ditegakkan secara tebang pilih dan pilih tebang. Hukum begitu tajam, jika berhadapan dengan para ulama, habaib, Kiyai, para tokoh dan aktivis yang kontra rezim.

Mereka yang mengkritik rezim Jokowi, tidak sejalan degan kebijakan Pemerintah, mengambil posisi oposisi dan kritis terhadap rezim, banyak dipersoalkan secara hukum. Kasus Habib Rizq Syihab adalah yang paling mudah menggambarkan realitas ini.

Sedangkan, kasus-kasus hukum yang dilaporkan umat Islam, kasus yang terkait dengan banyaknya ujaran penistaan agama, seperti kasus Ade Armando, Sukmawati, Cornelis, Deny Siregar, Fictor Laiskodat, semua kasusnya macet, jalan ditempat. Laporan umat Islam tidak direspons oleh penegak hukum, sementara laporan dari kubu pro penguasa sangat cepat ditindaklanjuti.

Hal ini juga berlaku pada barisan politisi dan partai. Kasus yang menerpa partai oposisi seperti apa yang dialami PAN begitu cepat diproses dan naik status tersangka. Bahkan, Dahnil Ahzar Simanjuntak dikasuskan dengan persoalan yang sangat sumir : dituding korupsi tetapi tidak ada bukti audit BPK yang menerangkan hal ini.

Pada saat yang sama, publik masih bertanya-tanya, kenapa nama Pramono Anung dan Puan Maharani tidak diproses hukum padahal terang benderang disebut ikut terlibat pada kasus e KTP. Apakah kebijakan 'tebang pilih' semacam ini yang akan dilanggengkan ? Para panelis perlu menggali lebih dalam hal ini kepada paslon. Sebab, kita hendak membangun negara untuk semua. Bukan negara untuk berlindung kelompok tertentu dan menindas kelompok yang lain.

ISU HAM 

Isu Hak Asasi Manusia yang paling urgen untuk dipertajam ada dua. Pertama, isu Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kedua, isu kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) menerangkan :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (“HAM”) telah mengatur lebih lanjut hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

Karena itu panelis perlu meminta paslon untuk menterjemahkan secara praktis 'Jaminan Negara' atas pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara berupa Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kasus pembubaran HTI adalah contoh kongkrit pemberangusan hak asasi warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Hal ini penting, karena tidak boleh Presiden dengan dalih 'Kegentingan yang memaksa' kemudian secara otoriter memberangus Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat menggunakan wewenangnya secara sepihak dengan menerbitkan Perppu. Ini bukan terkait HTI saja, tetapi ini terkait jaminan masa depan setiap warga negara dalam memperoleh hak Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Negara ini tidak boleh dibangun dengan dasar kewajiban beraspirasi yang seragam. Perbedaan pandangan politik, kritik terhadap proses penyelengaraan negara, baik oleh ormas maupun individu tertentu warga negara harus dijamin oleh penguasa atau Presiden. Seorang Presiden hakekatnya mengemban amanah rakyat. Presiden tidak boleh bertindak diktator, memberangus hak konstitusional warga negara berdalih konstitusi.

Maraknya persekusi terhadap ulama, aktivis, ASN, pembubaran pengajian pada periode sebelumnya juga tidak boleh dilanggengkan. Kepada kedua paslon, perlu ditegaskan sekaligus ditanyakan program penegakan HAM dimasa yang akan datang.

Sementara itu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Bagi umat Islam, mendakwahkan Ajaran Islam khilafah adalah termasuk dan terkategori ibadah. Karena itu negara wajib menjamin kebebasan memeluk akidah Islam dan beribadah dalam berbagai bentuk ibadah termasuk mendakwahkan ajaran Islam khilafah, sebagai bentuk penghormatan pada konstitusi dan HAM.

Pada periode Presiden sebelum Jokowi tidak ada kebijakan negara yang mempersoalkan ajaran Islam Khilafah. Namun, era kepemimpinan Jokowi telah membuat anasir liar dengan membuat tuduhan terhadap khilafah sebagai ajaran terlarang dan memburu sekaligus mempersoalkan secara hukum para pengemban dakwah yang menyeru pada ajaran Islam khilafah.

Jika kebebasan beribadat ini dibungkam, maka penulis khawatir kedepan bukan saja ajaran khilafah yang dipersoalkan. Bisa saja, satu persatu praktik keagamaan yang merupakan pengejawantahan ibadat dalam Islam baik dalam bentuk ajaran sholat, puasa, membaca Quran dll, juga ikut dipersoalkan.

Karena itu paslon wajib menunjukan posisi dan arah kebijakan penegakan HAM dalam hal menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya, khususnya yang berkaitan dengan Islam. Mengingat, negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu kita tidak ingin memiliki Presiden yang mengambil kebijakan berseberangan dengan mayoritas rakyat.


ISU KORUPSI

Publik sudah jengah dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK, baik atas dasar operasi tangkap tangan (OTT), penyelidikan maupun pengembangan. Khusus ditahun 2018 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Per 30 September 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 127 perkara, penyidikan 126 perkara, penuntutan 101 perkara, inkracht 75 perkara, dan eksekusi 80 perkara.

Kasus-kasus besar seperti korupsi BLBI, century, Kasus Condensat, Dll, sampai saat ini belum juga tuntas. Tentu ini bukan soal KPK saja, ini juga terkait komitmen Presiden.

Sementara itu kasus OTT kepala daerah yang saat ini marak terjadi justru ditafsirkan sebagai bentuk komitmen penguasa serius memberantas korupsi. Padahal, maraknya OTT KPK ini menunjukan dua hal :

Pertama, terhadap kinerja KPK kita akui dan kita beri apresiasi dengan banyaknya kasus OTT yang menjerat pejabat menunukdn naiknya kinerja KPK dalam hal penindakan. Meskipun kita tetap pertanyakan, kenapa KPK konsens hanya pada kasus receh.

Penulis sendiri pernah melaporkan dugaan korupsi PT. Freeport Indonesia (PTFI) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 6/LHP/XVII/2017 tanggal 21 April 2017. Dalam audit BPK dimaksud terdapat 14 item kesimpulan pelanggaran PTFI dan pejabat Pemerintah.  Namun laporan ini hingga saat ini tidak ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh KPK.

Kedua, banyaknya OTT KPK kepada kepala daerah ini menegaskan kinerja kepala daerah buruk. Kinerja kepala daerah yang buruk ini, justru mengkonfirmasi kegagalan pemerintahan dibawah kendali Presiden.

Walaupun Presiden tidak bisa disalahkan sepihak. Politik praktis yang liberal di era otonomi daerah, menyebabkan calon Kepala daerah harus bermodal cukup untuk melaku menuju kursi kekuasaan. Hal ini menjadi celah bagi kepala daerah dengan para pemilik kapital untuk menyalahgunakan kekuasaan di daerah.

Yang perlu dipertegas dalam isu korupsi ini adalah komitmen paslon untuk mendukung penuh agenda nasional pemberantasan korupsi dengan bertindak secara equal, taat asas, dan konsisten. Tidak boleh agenda pemberantasan korupsi terhalang, hanya karena ada misi penyelamatan partai dan para kroni-kroninya.

ISU TERORISME

Perlu untuk ditegaskan kepada publik bahwa agenda memerangi terorisme bukanlah agenda perang terhadap Islam. Karena itu Presiden wajib mengontrol proses penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh densus 88 yang mencederai perasaan umat Islam.

Tidak boleh ada dengan dalih memburu teroris, menegakan hukum, kemudian densus 88 seenaknya masuk area privat dan hak eksklusif milik warga negara, apalagi masuk Ponpes, masjid atau mushola. Menjadikan Al Quran sebagai barang bukti, mengunggah dan mendeskreditkan ajaran Islam seperti jihad, khilafah, dan yang semisalnya.

Penegakan hukum terhadap isu terorisme juga harus taat hukum. Apalagi sejak diundangkannya UU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, pada pasal 1 ayat (2), terorisme telah memiliki definisi baku, yaitu :

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Karena itu sepanjang suatu tindakan memenuhi unsur delik terorisme maka negara harus mendorong penegak hukum untuk menindak tegas tanpa pandang bulu. Kasus pembantaian sipil dan anggota TNI yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga Papua telah memenuhi kualifikasi tindakan terorisme. Pelakunya layak disebut teroris.

Sayangnya, terhadap OPM pemerintah hanya menyebutnya sebagai KKB (kelompok kriminal bersenjata) atau KKSB (kelompok kriminal sipil bersenjata). Tindakan ini tentu dipertanyakan publik. Publik lantas mempersoalkan, apakah isu terorisme ini dihembuskan untuk menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atau sekedar untuk menekan dan mendeskreditkan umat Islam ?

Pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden wajib menjelaskan secara gamblang arah kebijakan penanganan isu terorisme kepada segenap umat Islam agar umat Islam percaya dan tenteram atas isu ini. Sebab, tanpa dukungan dan kepercayaan umat Islam maka isu terorisme ini justru akan menjadi blunder kekuasaan.

Penulis kira poin-poin diatas cukup menjadi bekal bagi panelis maupun paslon untuk menyampaikan visi misi dan program pada debat Pilpres 17 Januari 2019 mendatang. Publik juga bisa ikut terlibat mengontrol, sejak proses debat hingga pelaksanaan program kelak setelah paslon terpilih dan memimpin negeri ini menjadi Presiden dan wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Semoga saja.

No comments