Headline

PERNYATAAN HUKUM LBH PELITA UMAT TENTANG PENARIKAN SEMENTARA PASPOR GUSNUR


PERNYATAAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PEMBELA ISLAM TERPERCAYA
(LBH PELITA UMAT)
NOMOR: 01/PH-LBH PU/I/2019
TENTANG
PROTES KERAS ATAS TINDAKAN PENARIKAN SEMENTARA PASPOR ATAS NAMA SUGI NUR RAHARJA


Sebagaimana diketahui, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur alias Cak Nur adalah aktivis Islam, Ulama, yang tugasnya mendakwahkan syi'ar dan ajaran Islam. Bukan hanya didalam negeri, aktivitas dakwah Gus Nur juga sampai ke Manca Negara.

Dalam seminggu ini, Jadwal Syafari Dakwah Gus Nur didalam negeri padat, tercatat beberapa kota telah meminta kehadiran Gus Nur untuk menyampaikan Dakwahnya. Kota Padang, Palu dan Kota Malang tercatat dalam daftar agenda dakwah Gus Nur pekan ini. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2019 s/d 27 Februari 2019 Gus Nur telah dijadwalkan dan selesai mengurus Visa untuk melakukan Syafari Dakwah ke Australia (Sydney, Mealbourne, Bisborne, Perth).

Namun, pada tanggal 8 Januari 2019 Gus Nur mendapat informasi berupa kiriman foto surat yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tentang Penarikan Sementara Paspor R.I. a/n Sugi Nur Raharja.

Sebelumnya, Gus Nur juga pernah dicekal tidak bisa melaksanakan agenda dakwah Islam di Hongkong. Padahal, sejak tahun 2005 Gus Nur sudah rutin melaksanakan kegiatan dakwah di Hongkong tanpa kendala.

Berkaitan dengan hal itu, kami LBH PELITA UMAT selaku kuasa Hukum Gus Nur menyatakan :

Pertama, bahwa kami menyampaikan protes keras atas tindakan penarikan sementara paspor a/n Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, sekaligus menyayangkan tindakan Kepala Kepolisian R.I. yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP/1956/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, sehingga Ditjen Imigrasi Kemenkumham R.I. melakukan Penarikan Paspor Sementara A/n Sugi Nur Raharja pada tanggal 18 Desember 2018.

Kedua,  bahwa Gus Nur sedang dalam ujian kasus dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada Gus Nur baik di Polda Palu dan Polrestabes Surabaya yang telah menjadikan status Gus Nur sebagai Tersangka. Tetapi proses penarikan paspor sementara bukanlah syarat tindakan yang wajib dilakukan oleh penyidik, sebagaimana proses penahanan tersangka yang tidak wajib dilakukan. Karena itu, tindakan penarikan paspor sementara terhadap Gus Nur ini tergolong tindakan berlebihan, over phobia, unjuk power sebagai aparat penegak hukum, padahal patut diduga berpotensi melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, bahwa aktivitas yang dilakukan Gus Nur baik didalam negeri maupun di manca negara adalah aktivitas yang diakadkan untuk melayani umat, melaksanakan misi dakwah Islam. Sementara, dakwah adalah aktivitas ibadat sesuai ajaran Islam yang dijamin konstitusi Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Aktivitas dakwah Gus Nur di mancanegara seperti di Australia, otomatis terhambat dan tidak bisa dijalankan secara bebas karena ada surat penarikan paspor ini. Padahal, dalam waktu dekat Gus Nur juga telah terjadwal akan melalakukan ibadah Umroh, mengunjungi Baitullah, dan telah memenuhi keseluruhan syarat dan kelengkapannya.

Keempat, bahwa Kami menghimbau kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk meninjau kembali keputusan penarikan paspor sementara ini. Negeri ini telah banyak mengalami musibah dan bencana, jangan sampai serangkaian tindakan yang dapat menghalangi sempurnanya dakwah Islam menjadi potensi pemicu murka Allah SWT dan sebab turunnya azab. Naudzubillah Min Dzalik.

Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maula Wani'man Nashier.


Jakarta, 09 Januari 2019

LBH PELITA UMAT


Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua


Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

No comments