Headline

ILF edisi Februari 2019 LBH Pelita Umat Sidoarjo : QUO VADIS NEGARA HUKUM DI INDONESIA, ILUSI ATAU KENYATAAN


Sidoarjo, 24 Februari 2019.

Bertempat di salah satu hotel di kawasan Sidoarjo, diselenggarakan Islamic Lawyer Forum / ILF edisi Februari 2019 oleh LBH Pelita Umat Sidoarjo.

Acara ini dibuka dengan pembacaan Al Quran oleh Bapak M. Ilung Wardana, SH. dan dilanjutkan dengan sambutan LBH Pelita Umat Sidoarjo yang disampaikan oleh Bapak Imam Afdholi, SH. selaku Sekretaris LBH Pelita Umat cabang Sidoarjo.

ILF edisi ini menghadirkan pembicara diantaranya ; Bapak Achmad Michdan, SH (ketua Tim Pengacara Muslim/TPM Pusat), Drs. Wahyudi Al Maroky, MSi (Pembina Dewan Pimpinan Nasional/DPN LBH Pelita Umat), KH. Drs. Muhajir (Pengasuh Ponpes Mambaul Hafidzin Sidoarjo).

Dalam pengantarnya bapak Deddy Hadi Priyanto selaku host ILF menyampaikan bahwa “Quo Vadis”, sebuah ungkapan dalam bahasa latin yang diambil dari bagian apokrit untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan diragukan kebenarannya. Secara harfiah berarti “Tuhan kemana Engkau pergi”. Secara maknawi, “quo vadis” digunakan untuk mempertanyakan apakah Indonesia masih menjadi negara hukum (rechstaat) ataukah telah bergeser menjadi negara kekuasaan (machstaat).

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.  Akan tetapi, “apakah pada praktiknya Indonesia masih menjadi negara hukum atau telah bergeser menjadi negara kekuasaan”?

Sebagai pemateri pertama, bapak Achmad Michdan, SH menegaskan bahwa, Quo Vadis negara hukum bukan hanya terjadi di Indonesia, secara internasional pun terjadi. Azas “equal before the law” tidak pernah terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi di Irak, Palestina adalah sebagian buktinya.

Lebih lanjut Beliau menyampaikan bahwa konsep hukum terbaik adalah hukum Islam atau syariat Islam. Beliau menyitir ayat yang menegaskan bahwa “barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang yang zalim, fasik, atau kufur”.

Senada dengan pembicara pertama, pembicara kedua - bapak Drs. Wahyudi Al Maroky, MSi, menambahkan bahwa secara nyata terbentuknya hukum di dunia saat ini melalui proses politis, untuk kepentingan politik partai politik pemenang. Inilah yang membuat hukum jauh dari keadilan.

Beliau sepakat bahwa hukum yang adil, hanyalah hukum yang dibuat oleh yang tidak punya kepentingan politik. Dan itulah syariat Islam, hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, pencipta dan pengatur alam semesta. Beliau juga menjelaskan bahwa negara modern pertama  di dunia yang menuliskan konstitusinya adalah Daulah Islam Madinah yang dikenal dengan piagam Madinah. Daulah Islam Madinah juga contoh nyata bahwa syariat Islam bisa digunakan untuk mengatur masyarakat yang heterogen, karena di Madinah saat itu, umat Islam adalah sangat minoritas.

Dalam parapan berikutnya, KH. Drs. Muhajir menjelaskan bahwa keadilan hanya ada dalam syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As Sunnah.  Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am 115 yang artinya : “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatNya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Bagi orang yang berakal, pasti akan menemukan bahwa Islam bukan hanya adil tetapi sesuai dengan fitrah manusia.

Pada sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan dan statement disampaikan audiens. Diantaranya adalah pertanyaan yang disampaikan Bapak Ichsan Nurudin, pimpinan Yayasan Hatis Sidoarjo. Beliau bertanya, “apakah proses hukum atas Ustad Slamet Ma’arif ketua PA 212 telah memenuhi rasa keadilan”?
Selaku kuasa hukum Ustadz Slamet Ma’arif, pak Michdan menerangkan bahwa kasus tersebut sarat kepentingan politis. Ketidakadilan penanganan kasusnya pun terjadi, Beliau membandingkan dengan kasus Abu Janda, Ade Armando, Sukmawati, Victor Laiskodat, dsb.

ILF ditutup dengan closing statement dari Pak Michdan yang berpesan untuk kembali pada hukum Islam. Selanjutnya Pak Wahyudi dengan mengesankan menjelaskan kesimpulan studi Beliau, bahwa sistem yang bisa menerapkan syariat Islam hanyalah Khilafah, bukan sistem yang lain. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang ditetap oleh Allah & RasulNya dan telah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin.

Host yang juga merupakan koordinator cabang LBH Pelita Umat Sidoarjo menyimpulkan dari berbagai fakta, bahwa negara ini telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Karenanya beliau menghimbau audiens untuk berjuang bersama-sama agar bisa mengembalikan negara Indonesia menjadi negara hukum. Negara hukum yang adil, dengan menerapkan hukum Allah SWT yakni syariat Islam.






No comments