Headline

APAKAH KHILAFAH SEBUAH IDEOLOGI?


[Catatan Hukum Pengantar Debat Pilpres IV, tema : Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan Internasional]


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Ada yang menarik jelang debat Pilpres ke-IV yang akan dilaksanakan malam ini, 30 Maret 2019. Beberapa peristiwa dan isu penting terjadi, menghangatkan suasana menjelang debat Pilpres kali ini.

Pertama, hasil rilis survei Litbang kompas dan LIPI, yang pada pokoknya keduanya mengabarkan kondisi Petahana terancam. Ada trend kenaikan elektabilitas pasangan Capres Cawapres Prabowo - Sandi, sebaliknya pasangan Capres Cawapres mengalami trend penurunan. Sejumlah analis menyimpulkan ada migrasi pemilih, yang semula memilih pasangan 01 berpindah ke kubu 02.

Kedua, maraknya OTT yang dilakukan KPK. Awalnya kasus itu menimpa Romahurmuzy, ketua Umum PPP sekaligus dewan Pembina TKN Jokowi. Terakhir, OTT KPK juga menimpa Bowo Sidik Pangarso, Kader Golkar yang juga ketua pemenangan Jokowi - Ma'ruf untuk wilayah Jateng.

Ketiga, diskursus khilafah menghangat, seiring pernyataan kontroversi AM Hendropriyono, mantan KaBIN yang menyebut Pilpres 2019 bukan hanya pertarungan Pasangan Capres cawapres Jokowi - Ma'ruf amin melawan Prabowo - Sandi, tetapi juga pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila.

Mengenai diskursus ideologi khilafah vs ideologi Pancasila ini, penulis tertarik untuk membahasnya dalam perspektif filosofi, hukum dan konstitusi. Dengan pisau analisis ini, penulis ingin mencari jawaban apakah khilafah dan Pancasila adalah sebuah ideologi, sebagaimana klaim Hendropriyono.

Menurut Wikipedia Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat.

Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

Dr. Hafidh Shaleh mendefinisikan Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional (aqidah aqliyah), yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.

Adapun menurut an Nabhani, ideologi didefinisikan sebagai suatu aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan Zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau Mabda’ adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Mencakup dua bagian yaitu, fikrah dan thariqah.

Secara faktual, suatu konsepsi ide yang memenuhi unsur terminologi ideologi, sekaligus memiliki konsep operasional untuk menjalankan idenya, didunia ini hanya ada tiga ideologi utama : Kapitalisme, Sosialisme/Komunisme, Islam. Memang benar, ada beberapa pseudo ideologi lainnya, namun semuanya terwakili oleh tiga ideologi besar ini.

Adapun khilafah bukanlah ideologi, khilafah merupakan konsep operasional (thoriqoh) untuk menerapkan ideologi Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diajarkan oleh agama sekaligus ideologi Islam. Jadi, khilafah bukanlah ideologi tetapi khilafah adalah sistem pemerintahan Islam.

Membahas khilafah bisa disepadankan dengan membahas sistem pemerintahan lain diluar Islam seperti : Kerajaan, Kekaisaran dan Republik Demokrasi. Jadi apakah Kerajaan merupakan sebuah ideologi ? Jawabnya bukan, kerajaan adalah sistem pemerintahan dimana Raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan Titah Raja adalah sumber hukum dan perundangannya.

Kekaisaran juga bukan ideologi, kekaisaran adalah sistem pemerintahan dimana Kaisar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Titah kaisar merupakan sumber utama hukum dan perundangannya, selain sumber lain yang diadopsi dari rakyat.

Republik demokrasi juga bukan ideologi, Republik demokrasi adalah sistem operasional bernegara untuk menerapkan konsepsi ideologi kapitalisme dengan akidah Sekulerisme. Republik demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, adapun hukum dan perundangan diadopsi dari suara publik, suara rakyat, yang direpresentasikan oleh wakilnya di parlemen.

Khilafah, jelas bukan ideologi. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menjadi salah satu ajaran Islam, dimana Khalifah bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara hukum dan perundangan negara diadopsi dari sumber Al Quran, As Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas.

Keliru besar jika khilafah dianggap ideologi. Khilafah itu sistem pemerintahan, seperti kerajaan, monarki konstitusi, kekaisaran atau Republik.

Mengenai Pancasila, maka Pancasila bukanlah ideologi bukan pula sistem pemerintahan. Pancasila adalah falsafah bangsa, yang menjadi ilham sekaligus inspirasi dalam berbangsa dan bernegara.

Di negeri ini, Pancasila tidak dijadikan sebagai sistem pemerintahan karena Pancasila bukan sistem pemerintahan. Sistem Pemerintahan yang diadopsi negeri ini adalah sistem Republik Demokrasi, dimana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus  kepala pemerintahan. Adapun hukum dan perundangan diadopsi dari suara publik, suara rakyat, yang direpresentasikan oleh wakilnya di DPR.

Tidak ada satupun pasal konstitusi atau produk perundangan yang menyebut Pancasila sebagai ideologi. Tidak ada pula, satu literatur yang Sahih yang memposisikan khilafah sebagai ideologi. Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara, sementara khilafah adalah sistem pemerintahan berdasarkan ajaran Islam.

Karena itu pernyataan Hendropriyono yang menyebut khilafah dan Pancasila sebagai ideologi, apalagi menyebut Pilpres pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila adalah ngawur, sesat dan menyesatkan.

Pilpres sebagaimana amanat UU dan konstitusi adalah sarana untuk memilih Presiden dan wakil Presiden untuk periode jabatan lima tahun. Pilpres 2019 itu ajang untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden untuk periode jabatan 2019-2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenaggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. UU pemilu ini dibuat dalam rangka menerjemahkan secara operasional amanat konstitusi khususnya pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU Pemilu disebutkan bahwa pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi menyebut khilafah dan Pancasila sebagai ideologi jelas sesat fikir, apalagi menyebut Pilpres 2019 sebagai pertarungan ideologi Khilafah vs ideologi Pancasila lebih parah lagi. Ujaran demikian selain ngawur juga berpotensi memecah-belah anak bangsa yang sedang khusuk dan khidmat mencari figour kepemimpinan politik nasional untuk periode 2019-2024.

karena itu Capres yang akan berdebat malam ini jangan sampai salah memposisikan diskursus khilafah dalam pembahasan. Jika sampai salah, selain akan menggerus elektabilitas calon juga berpotensi membuat friksi dan pecah belah ditengah masyarakat.

No comments