Headline

ILF TULUNGAGUNG: REZIM TELAH BERLAKU REPRESIF DENGAN MEMPERALAT HUKUM SEBAGAI PELINDUNG KEKUASAAN



Sabtu, 02 Maret 2019, telah berlangsung Diskusi Tokoh dengan tajuk "Quo Vadis Hukum di Indonesia: Apa dan Bagaimana Solusinya?". Acara ini diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat Tulungagung dan bertempat Lotu's Garden Resto Tulungagung. Hadir sebagai narasumber adalah guru besar dari UNDIP Semarang Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum, Akhmad Khozinudin, SH. selaku Ketua LBH Pelita Umat Indonesia dan pengamat ekonomi Islam Dr. Fahrul Ulum, SE, MEI.

Acara dimulai pukul 20.00 WIB, diawali dengan prosesi pengukuhan Tim LBH Pelita Umat Tulungagung oleh Ketua Umum LBH Pelita Umat Akhmad Khozinudin, SH. Selepas itu diskusi langsung digelar dengan dipandu oleh host Rochim Armando.

Kesempatan pertama diberikan kepada Prof Suteki untuk memaparkan analisa beliau terkait arah penegakan hukum di negeri ini. Dengan gaya bicara yang khas, pria bertubuh tinggi besar ini kemudian secara lugas mengupas fakta-fakta ketimpangan law enforcement di negeri ini yang katanya adalah negara hukum. Namun menurut beliau di era rezim sekarang ini telah terjadi degradasi Rule of Law sebagai basis negara demokrasi.



Terindikasi kuat secara empiris rezim telah memperalat hukum demi mencapai tujuan politisnya, terlebih mendekati pemilu April ini. Sederet bukti mulai dari kasus penganiayaan Novel Baswedan dan Hermansyah yang penuh misteri tak terkuak sampai hari ini, kriminalisasi terhadap sejumlah ulama seperti Ust. Alfian Tanjung dan Habib Rizieq Shihab, teranyar menimpa Gus Nur, juga jeratan UU ITE  yang juga menyasar para aktivis kritis kontra rezim mulai dari Buni Yani, Jonru Ginting hingga Ahmad Dani, menguatkan persepsi publik bahwa rezim telah bertindak reprsesif bahkan cenderung menjadi diktator.

Prof Suteki juga menguak fakta bahwa dirinya pun telah menjadi korban persekusi gegara menjadi saksi ahli dalam persidangan PTUN terkait gugatan HTI atas pencabutan status BHP organisasi tersebut. Alih-alih mendapat apresiasi karena telah bertindak fair dan jujur dalam memberi kesaksian di persidangan beliau malah didzalimi dengan dicopot dari tiga jabatannya di UNDIP akibat tuduhan sumir sebagai anggota HTI yang diframing sebagai gerakan terlarang. Padahal tuduhan itu tak pernah terbukti di persidangan bahkan tak satu pun amar keputusan sidang menyatakan HTI adalah organisasi terlarang. "Tapi saya legowo, inilah elegi dalam sebuah perang melawan ketidakadilan, dan saya akan terus berjuang untuk kebenaran apapun resikonya...Allahu Akbar!" Pekik beliau memanaskan susana diskusi.

Kemudian pada kesempatan kedua  Akhmad Khozinudin, yang saat ini menjadi lawyer Gus Nur yang sedang dikriminalisasi dalam kasus hatespeech, memulai paparannya dengan mengungkap bahwa telah terjadi migrasi pola diktatorisme di negeri ini. Jika dulu di era rezim orba menggunakan militer untuk merepresi setiap kelompok atau individu yang kontra rezim, maka rezim hari ini telah menggunakan piranti hukum baik melalui legislasi dan proses yustisia untuk bertindak represif terhadap semua potensi yang dicurigai membahayakan kekuasaannya.

Dengan gamblang dan rinci Khozinudin menjadikan kasus pencabutan BHP dari ormas HTI sebagai bukti konkrit bahwa rezim sudah menjungkirbalikkan konstruksi hukum yang ada. Mulai dari penerbitan perppu yang jumping dan overlaping terhadap UU Ormas yang masih berlaku, yang memaksakan azas contrarius actus yang menabrak prinsip due process of law dalam pencabutan BHP HTI, hingga penegasian seluruh keterangan saksi ahli yang kontra perppu dalam sidang PTUN HTI, kesemuanya menegaskan indikasi abuse of power oleh rezim.

Tak cuma itu, framing oleh rezim pasca incraaht-nya pencabutan BHP HTI setelah kasasinya ditolak MA bahwa HTI di Framing sebagai organisasi terlarang seperti halnya PKI menunjukkan betapa sebenarnya kasus yang menimpa HTI bukanlah kasus hukum tapi lebih kepada kasus politis. Sudah barang tentu ini bukti tak terelakkan bahwa negara ini sudah bergeser dari rechstaat menjadi machstaat dan ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Anehnya, DPR RI justru mengesahkan perppu Ormas yang 'cacat' untuk menggantikan UU Ormas sebelumnya. Patut diduga bahwa lembaga legislatif dan eksekutif telah berkonspirasi untuk memperalat hukum demi kepentingan politik masing-masing dan ini semakin mempersuram law enforcement di negeri ini.

Sedangkan pembicara ke tiga, Dr. Fachrul Ulum, sebagai akademisi dan pengamat ekonomi syariah lebih menyoroti disorientasi politik ekonomi yang diterapkan rezim. Dengan mengangkat kasus divestasi Freeport, Dr Ulum mengkritik rezim telah gagal dalam menjalankan amanah konstitusi yang mewajibkan negara mengelola seluruh kekayaan SDA di negeri ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Alih-alih mengambil kebijakan politik ekonomi yang pro-rakyat rezim justru tunduk kepada kepentingan para pemodal. Dalam perspektif hukum jelas ini juga merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap konstitusi.



Setelah hampir satu setengah jam, diskusi berlanjut dengan sesi tanya-jawab dengan audiens. Ada sekitar 4 penanya yang menyampaikan pertanyaan maupun pernyataan. Secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemaparan dari seluruh nara sumber. Sekitar 30 menit berikutnya diskusi ditutup dengan closing statement oleh ketiga pemateri. Prof Suteki menutup dengan sebuah pesan tegas bahwa hukum telah mandul dan tumpul jika berhadapan dengan kepentingan penguasa namun tajam menghujam siapapun yang dicap kontra rezim. Oleh karena itu perlu diupayakan secara serius untuk mengembalikan rule of law yang telah mengalami bifurkasi ke arah negara kekuasaan. "Kita harus mencegah negara ini menjadi police state yang tega mengkriminalisasi siapapun untuk menutupi kejahatan negara itu sendiri," pungkasnya.

Sementara Akhmad Khozinudin meng-encourage seluruh audiens bahwa kita punya Allah yang pasti akan memenangkan perjuangan ini, dan hanya dengan metode yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW saja Allah akan menghadirkan kemenangan itu, kita hanya perlu menggapai ridlo-Nya agar setiap langkah perjuangan ini menghadirkan keberkahan dan kemenangan. Sedangkan Dr. Fahrul Ulum berpesan singkat agar hukum ini diberlakukan sebagaimana fungsi semestinya dan karena itu hukum yang harus diterapkan adalah hukum yang berasal dari yang Maha Benar yaitu Syariat Islam secara utuh sesuai dengan Qur'an dan Sunnah.

Sesuai susunan acara sekitar pukul 22.30 WIB Diskusi Tokoh Tulungagung diakhiri dan ditutup dengan do'a. Namun sebelum pulang tampak para audiens bergiliran berfoto bersama dengan para narasumber. Semoga acara ini menjadi saksi sejarah perjuangan penegakan hukum Alloh di negeri ini. Amin. (Lkp



No comments