Headline

PROSES HUKUM TERHADAP ROBERTO ROBET, DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA SARA TERHADAP INSTITUSI TNI (ABRI) TIDAK TRANSPARAN DAN MENCEDERAI RASA KEADILAN MASYARAKAT


Catatan Hukum Tebang Pilih Penegakan Hukum UU ITE]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Penulis merasa aneh dengan perlakuan Polisi terhadap Tersangka Roberto Robet yang tidak ditahan. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Robet hanya dikenakan status Tersangka berdasarkan Pasal 207 KUHP yang melarang siapa pun menghina penguasa atau badan hukum.

Robet tak ditahan karena ancaman hukuman terhadapnya, berdasarkan pasal tersebut, hanya 1 tahun 6 bulan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penahanan hanya dikenakan kepada yang melanggar aturan dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

Padahal sebelumya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo pada kamis (7/3/2019) menuturkan, yang bersangkutan diduga melanggar tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau Berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Dengan demikian Roberto ditangkap akibat menghina TNI dengan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Namun dalam hal ini, Kenapa penyidik hanya mengenakan status tersangka berdasarkan pasal 207 KUHP ? Kenapa penyidik tidak menggunakan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE yang ancaman pidananya 6 (enam) tahun sehingga bisa dijadikan dasar hukum untuk menahan Roberto Robet ?

Kenapa polisi hanya mengenakan pasal 207 KUHP yang ancaman pidananya ringan (dibawah lima tahun) sehingga polisi bisa berdalih tidak menahan Roberto Robet karena tidak memiliki wewenang sebab pasak yang disangkakan dibawah Iima tahun atau tepatnya hanya 1 tahun 6 bulan ?

Proses hukum terhadap Roberto Robet ini sangat musykil, sangat jarang bahkan nyaris bisa dikatakan mustahil, dalam proses penyidikan polisi hanya mengenakan satu pasal -apalagi dipilihkan pasal yang paling ringan- untuk menjerat seorang tersangka. Biasanya, pasal yang digunakan dibuat berlapis sebagai antisipasi dakwaan jaksa, agar bisa dibuat alternatif kumulatif. Dakwaan primer dan subsider.

Yang paling mengejutkan, proses penetapan tersangka dengan pasal ringan itu cepat diumumkan. Biasanya, pada proses yang umum setidaknya polisi membutuhkan dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Proses pemanggilan pada malam hari, padahal ini delik biasa yang bisa diproses melalui proses pemanggilan biasa juga turut membuat publik berspekulasi.


OBJEK MASALAH

Roberto Robet membuat gempar publik, setelah beredar Video orasi Robet di dalam Aksi Kamisan didepan istana. Ujaran Robet di video itu dianggap menghina TNI.

Robet tiba di lantai 14 gedung Bareskrim sekitar pukul 01.20, Kamis dinihari (7/3). Sebelum ditangkap polisi, Robertus Robet bercerita bahwa rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, sempat didatangi dua orang yang mengaku tentara pada Rabu, 6 Maret 2019 malam.

Ihwal yang membuat Roberto Robet ditangkap adalah orasi kamisan Robert yang mengganti lirik Mars ABRI (TNI), sebagai berikut :

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tidak berguna
bubarkan saja, ganti Pramuka
...

Sontak saja, tindakan ini memantik kemarahan banyak pihak, utamanya kalangan militer. Hanya saja, banyak diantara anggota militer khususnya prajurit TNI yang mengambil sikap menahan diri atas tindakan ini.

J.S Prabowo, Purnawirawan Jenderal TNI dalam akun twitternya @marierteman sempat mengomentari nyanyian dalam orasi Robertus dalam aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).

"Bukankah ajakan nyanyian lagu spt ini sdh bisa dikategorikan sebagai tindak (pidana?) ujaran kebencian? @TjahjantoHadi @Puspen_TNI," tulis J.S Prabowo, Rabu (6/3).


ANALISIS YURIDIS

Pokok yang menjadi persoalan adalah apakah tindakan Roberto Robert yang mengganti lirik Mars ABRI (TNI) itu memenuhi kualifikasi sebagai satu tindakan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA  sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Sementara itu Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yakni:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".

Mengenai hal ini, perlu untuk dikaji, apakah menyatakan ABRI tidak berguna itu sebuah tindakan yang mengkonfirmasi kebencian dan/atau permusuhan  ? Apakah menyeru agar ABRI (TNI) dibubarkan, sekaligus meminta diganti dengan Pramuka itu sebuah tindakan pelecehan, mengkonfirmasi kebencian atau  bahkan menyulut permusuhan ? Apakah entitas ABRI (TNI) itu dapat disebut salah satu dari unsur SARA, yakni antar golongan ?

Mengenai hal ini, penulis memiliki pengalaman sebagai tim pembela pada kasus ujaran SARA yang dialami oleh Rini Sulistiawati Binti Djoko Warsito yang perkaranya diadili di pengadilan negeri Jakarta selatan. Kala itu, Rini hanya memposting ulang konten meme yang berbunyi "PDIP tidak butuh suara umat Islam".

Menurut ahli bahasa yang dihadirkan jaksa penuntut umum, redaksi 'tidak butuh itu telah menunjukan atau mengkonfirmasi sikap kebencian, meskipun pada level yang paling rendah". Sementara redaksi 'PDIP' dianggap memenuhi kreteria unsur 'antar golongan', karena menurut ahli bahasa yang dihadirkan jaksa, jika unsur itu tidak memenuhi Suku, agama, Ras, pastilah memenuhi unsur antar golongan. PDIP bukan agama, bukan suku, bukan ras, tapi memenuhi unsur antar golongan.

Pendapat ahli dari jaksa ini, telah dibantah oleh ahli bahasa dan ahli pidana yang kami hadirkan. Dr. Andhika Duta Bahari, selaku ahli bahasa yang kami hadirkan menyatakan bahwa redaksi 'tidak butuh' bukanlah redaksi yang mengkonfirmasi kebencian, melainkan hanya deklarasi atas sikap batin yang tidak suka pada sesuatu. Tidak menyukai sesuatu, bukan berarti membenci. Hal ini relevan, karena tidak semua yang tidak disukai berarti dibenci. Tidak suka bakso, dan memilih sate bukan berarti menunjukan sikap kebencian terhadap bakso.

Ahli pidana Dr. Abdul Chair Ramadhan, memberi tafsir antar golongan berdasarkan Doktrin R. Soesilo yang menyatakan frasa 'antar golongan' sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE, harus ditafsirkan secara yuristik, yakni sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini, dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera).

Sehingga, secara yuristik yang dimaksud 'antar golongan' harus ditafsirkan kepada salah satu golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 IS, yaitu : Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera). Dengan demikian, PDIP bukanlah entitas yang memenuhi unsur 'antar golongan' sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Meskipun demikian, nyatanya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan memutus ujaran 'PDIP tidak butuh suara umat Islam' yang diunggah Rini Sulistiawati terbukti  bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Jika ujaran 'PDIP tidak butuh suara umat Islam' masuk dan memenuhi unsur delik pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang pidana menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, lantas bagaimana dengan ujaran Roberto Robet ? Bukankah ungkapan 'ABRI tidak berguna, Bubarkan saja, ganti dengan Pramuka ' lebih berat dan dahsyat unsur kebencian dan SARA nya kepada ABRI (TNI) ketimbang ujaran PDIP tidak butuh suara umat Islam ?

Karena itu, penulis mempertanyakan tindakan penyidik yang tidak menetapkan Tersangka berdasarkan pasal 28 ayat (2) UU ITE kepada Roberto Robet, dan malah menetapkan tersangka dengan pasal remeh temeh. Tindakan ini, mengindikasikan dengan kuat ada upaya tebang pilih dan pilih tebang penegakan UU ITE. Publik bertanya, darimana logikanya PDIP tidak butuh suara umat Islam dipandang lebih berat secara pidana dibandingkan ujaran ABRI tidak berguna, Bubarkan saja, ganti dengan Pramuka '?

Lantas, jika polisi cepat bertindak melindungi Marwah PDIP dalam kasus Rini Sulistiawati dengan menetapkan tersangka dan langsung ditahan berdasarkan pasal pidana SARA UU ITE, kenapa polisi tidak melakukan hal yang sama terhadap ABRI (TNI), dengan menetapkan dan menahan tersangka Roberto Robet ?


PENUTUP

Melihat dinamika politik hukum yang ada, penulis khawatir upaya memproses hukum Roberto Robet adalah upaya untuk mengkanalisasi kemarahan prajurit TNI karena merasa marwahnya direndahkan dengan ujaran yang dinyanyikan oleh Roberto Robet. Tindakan ini, setidaknya dapat dijadikan argumentasi bahwa polisi telah menindak secara hukum terhadap Roberto Robet meskipun dengan jerat pidana pasal remeh temeh.

Proses hukum terhadap Roberto Robet juga berpotensi berhenti ditengah jalan (SP3) manakala amarah publik sudah meredam, dan perhatian publik telah beralih pada isu yang lain. Karena itu, penulis menduga proses hukum ini berpotensi dipetieskan, atau kalaupun diproses akan divonis hukuman ringan, atau hanya membayar denda empat ribu lima ratus rupiah, atau setidak-tidaknya diputus hukuman percobaan sekedar untuk mengkanalisasi kemarahan publik.

Penulis tegaskan, tindakan Roberto Robet tidak saja menyakiti institusi ABRI (TNI) tetapi juga melukai benak umat Islam. Saat ini, nyaris hanya TNI sebagai institusi yang setia terhadap negara dan mengayomi umat Islam. Pelecehan terhadap institusi TNI sama saja dengan melecehkan perasaan umat.

Tindakan hukum yang tidak seimbang pada kasus Roberto Robet ini, jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Entah sudah berapa banyak, ulama dan aktivis Islam yang menjadi korban keganasan pasal pidana SARA UU ITE. Namun, pasal ini ternyata tidak mempan untuk memproses hukum Roberto Robet.

No comments