SETELAH SUKSES DEKLARASI BELA ULAMA, LBH PELITA UMAT CABANG MOJOKERTO GELAR ILF

Mojokerto-LBH-PUNews, pada Ahad (10/3) LBH PELITA UMAT Mojokerto  sukses menjadi panitia penyelenggara deklarasi LBH PELITA UMAT dan Advokat Muslim Jatim Bela ulama. Acara yang digelar pukul 08.00 pagi itu sukses dihadiri para tokoh, advokat, ulama dan elemen umat Islam  Mojokerto. Terlihat, ratusan tamu undangan memadati arena deklarasi dan pilihan advokat LBH PELITA umat turut mengawal agenda deklarasi.

Deklarasi dimaksudkan untuk mendukung dan membela Kiyai Heru Elyasa, yang saat ini sedang dikriminalisasi rezim di polres Mojokerto. Dakwah beliau, dipersoalkan dan dipidanakan dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Malamnya, tepat pukul 20.00 LBH PELITA umat melanjutkan agenda dengan mengadakan diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF), di Bistro Mojonian, Mojokerto, dengan tema 'hukum era Jokowi, represif anti ulama dan anti Islam?'. Hadir dua nara sumber utama, Bung Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan (GARPU) dan Ahmad Khozinudin, S.H., ketua umum LBH PELITA UMAT.

Bung Muslim mengurai fakta, tentang banyaknya dusta dan kebohongan rezim. Muslim, sempat mengungkit 66 janji Jokowi saat Pilpres tahun 2014 yang hingga saat ini tidak terealisasi. Bahkan, Jokowi justru sibuk mengumbar janji lewat kartu-kartu lagi, diantaranya kartu prakerja.

"Kami dari KAMAH (Koalisi Masyarakat Anti Hoax) sudah melaporkan dusta (hoax) Jokowi saat debat Pilpres kedua, tentang kebakaran lahan dan hutan, data Import, soal konflik agraria, dll. Tetapi bawaslu menolak. Kami laporkan bawaslu dan juga kebohongan Jokowi ke bareskrim, justru bareskrim Mabes Polri tidak memberikan pelayanan yang baik, laporan kami malah ditolak" keluhnya.

"Padahal, kebohongan Ratna Sarumpaet saja bisa diproses hukum dengan pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kenapa terhadap Jokowi tidak bisa, dimana letak asas persamaan kedudukan dimuka hukum ?" Tanyanya retoris.

Sementara itu, Ahmad selaku ketua LBH PELITA UMAT mengingatkan kepada puluhan peserta  ILF yang terdiri dari para tokoh dan ulama, agar tidak memilih pemimpin pembohong, dusta, suka ingkar janji dan khianat. Ahmad menegaskan, Jokowi terbukti nyata pemimpin yang suka bohong dan ingkar janji, sehingga tidak layak mengemban amanat rakyat.

"Tanggal 17 April itu hari penting untuk mengakhiri rezim yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, jangan sampai rakyat tertipu dengan wajah lugu, padahal kebijakannya represif anti Islam dan ulama", terangnya.

Ahmad, kemudian menguraikan sejumlah bukti bahwa di rezim Jokowi ini terjadi represifme terhadap ulama dan anti Islam. Bendera tauhid dikriminalisasi, ajaran Islam khilafah dikriminalisasi, pengajian dipersekusi, ulama-ulama juga dikriminalisasi.

"Ada Habibana Muhammad Rizq Syihab, ada ust Alfian Tanjung, ada UAS, ada ust Felix Shiau, termasuk Gus Nur yang kasusnya kami tangani. Ini adalah deretan ulama yang menjadi korban persekusi dan kriminalisasi di era rezim Jokowi". Tutupnya.

Acara yang dipandu oleh Host Jalal Harinoko, ketua LBH PELITA UMAT Cabang Mojokerto ini berjalan hangat dan antusias. Tercatat, ada lima penanya sekaligus menanggapi diskusi berlangsung cair.

Diakhir acara, para nara sumber berfoto bersama. Tidak luput, ada sejumlah peserta menggaungkan salam pistol, sebagai simbol perlawanan terhadap rezim pembohong dan khianat.