Headline

PENETAPAN TERSANGKA KH HERU ELYASA CACAT PROSEDUR


Mojokerto – Sidang permohonan praperadilan  KH. Heru Ivan Wijaya atau biasa dipanggil, Kyai Heru Elyasa, dilaksanakan di Pengadilan Negeri 1 B Mojokerto pada hari Jumat 05 April 2019.

Puluhan ulama, pimpinan pondok pesantren, ustad  dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur mendampingi beliau di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Terhitung sejak Senin 25 Maret 2019 Kyai Heru ditetapkan sebagai tersangka, dengan tuduhan ujaran kebencian dan SARA berdasarkan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Kyai Heru dilaporkan setahun lalu, oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Mojokerto yang tekait status nasehat kepada Banser di akun facebook pribadinya.

Sidang  diawali dengan pembacaan permohonan dari kuasa hukum Kyai Heru Elyasa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Wilayah Jawa Timur yang  menjadi kuasa hukum di persidangan praperadilan perkara ini.

Banyak materi permohonan mengenai cacat prosedur dalam proses penyidikan yang disampaikan LBH Pelita Umat kepada Hakim Ketua. Satu diantaranya adalah mengenai barang bukti pelapor yang tidak memadai, karena menurut Undang – Undang yang berlaku setidaknya harus ada minimal dua barang bukti yang jelas sebelum terlapor disidik oleh aparat yang bewenang.

Yang paling penting, ternyata polisi tidak mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak Ust Heru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut putusan MK, SPDP wajib dikirim kepada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Muhammad Nur Rakhmad, SH, salah satu kuasa hukum selaku koordinator advokasi juga menguraikan ihwal cacatnya pengiriman SPDP kepada Ust Heru.

"Klien kami menggugat praperadilan, baru kemudian sehari setelahnya penyidik mengirim SPDP. Oknum penyidik polres Mojokerto masuk pekarangan klien tanpa izin dan terekam camera CCTV. Saat mengantar SPDP juga tidak menunjukan surat tugas dan KTA penyidik" ungkap rahmat.

Nur Rakhmad juga menjelaskan, mengenai pelanggaran masuk pekarangan tanpa izin tim LBH PELITA umat telah melaporkannya ke Propam Polda Jatim. Agar diperiksa lebih lanjut.

Agenda selanjutnya adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi dan ahli. Sampai sidang ditutup terlihat para ulama dan santri setia menyimak persidangan.

No comments